Chatib Basri

Bloomberg: Rizal Ramli said “Indonesia Stimulus Is Too Little Too Late”

BLOOMBERG- Indonesian President Joko Widodo’s efforts at sandbagging Southeast Asia’s biggest economy from a deepening coronavirus crisis may have come too late and the stimulus unveiled so far is poorly targeted, according to two former finance ministers. Rizal Ramli, another ex-finance chief, called for more incentives better tailored for sectors and areas worst hurt by the pandemic.

Kebijakan Sri Mulyani Dan Chatib Basri jadi Bencana Perekonomian Indonesia

KONFRONTASI- Utang pemerintah yang melonjak disertai dengan bunga utang tinggi menjadi tambahan daftar hitam perekonomian di era Presiden Joko Widodo.

Kinerja Menteri Kuangan Sri Mulyani dan eks Menkeu Chatib Basri yang memberikan kupon (bunga) utang tinggi ditenggarai menjadi pokok masalah utang pemerintah kian membengkak, pasalnya bunga yang diberikan pada surat utang kelewat tiggi.

Jokowi akan “Total Neoliberal” di 2019: Pertanda dari Masuknya Kuntoro & Chatib Basri sebagai Anchor Penasihat Senior KSP

KONFRONTASI- Beberapa hari lalu baru terungkap ke publik, bahwa ternyata Kantor Staf Presiden (KSP) memiliki Tim Penasihat Senior. Yang terdiri dari 11 orang, seperti terlihat dalam screen-shoot surat berikut:

Chatib Basri eks Menkeu SBY sampai Syahrul Yasin Limpo Jadi Tim Senior KSP Jokowi: Ada Apa?

KONFRONTASI- Menteri Keuangan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Chatib Basri, hingga mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo jadi anggota Tim Senior Staf Kepresidenan. Ada 11 nama yang masuk dalam tim tersebut.''Ini kayak tanda-tanda muram era Jokowi, dimana bagai terseret  hanyut  di sungai, maka siapapun dipegang, ditarik masuk ke istana oleh Jokowi,'' kata para aktivis.

Bahaya Chatib Basri

Oleh: Gede Sandra

Sebagai seorang ekonom, sepintas Chatib Basri memang terlihat pandai saat sedang berbicara dan menulis. Tetapi, menurut salah seorang rekannya sejak sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), yang kini menjadi dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB), Chatib Basri memiliki kebiasaan melakukan  “name dropping” dalam menulis. Name dropping adalah tindakan mengutip pemikiran orang terkenal dengan tujuan memberikan impresi kepada pendengar atau pembacanya. 

Sri Mulyani Tak Pantas Dipuji: Tanggapan atas Tulisan Chatib Basri

Oleh: Natalius Pigai*

Saya sudah membaca tulisan Chatib Basri mantan menteri keuangan tentang pemberian penghargaan terhadap Sri Mulyani. Tulisan yang isinya membela secara berlebihan terhadap Sri Mulyani sebagai menteri yang pantas mendapatkan penghargaan justru menjadi bumerang bagi Chatib karena banyak orang mencemooh dan tidak merespons positif . Termasuk kami yang orang awam dalam ekonomi, namun merasakan penderitaan atas kebijakan menteri keuangan Sri Mulyani selama ini. 

Chatib Basri, Dangkal dan Salah Berpihak

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri hari ini (17/2) membuat tulisan di BBC Indonesia yang berjudul Menteri Terbaik di Dunia: Mengapa Sri Mulyani Layak Mendapatkan Predikat Itu? Sebuah tulisan yang intinya hendak membela Sri Mulyani atas penghargaan Best Minister yang diberikan World Government Summit minggu lalu. Memang sebuah tulisan yang bagus cara penulisannya, tapi tulisan ini terlalu anekdotal, kurang didukung oleh analisis yang ilmiah dan data-data statistik.

Chatib Basri: Pembangunan Infrastruktur Mestinya Disesuaikan dengan Kapasitas Duit yang Dipunyai

KONFRONTASI-Infrastruktur Indonesia tertinggal jauh. Maka niat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur wajib untuk didukung. Tapi harus diakui ada sedikit kesalahan dalam perwujudannya.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dalam tiga tahun terakhir (sejak 2015-2017), pemerintah alokasikan dana infrastruktur sebesar Rp 913,5 triliun. Nilainya lebih besar dibandingkan lima tahun anggaran infrastruktur di era pemerintah sebelumnya.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, dana infrastruktur kembali dinaikkan menjadi Rp 410,7 triliun.

Hasilnya ribuan kilometer jalan berhasil dibangun, dari Sumatera hingga Papua. Infrastruktur lain seperti bandara hingga pelabuhan juga terbangun megah di era Jokowi.

"Infrastruktur harus dibangun, kita sudah tak ada perdebatan soal itu. Tapi persoalannya adalah pembangunan harus sesuai dengan kapasitas duit yang dipunya," ungkap Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri dilansir detikFinance, Senin (30/10/2017).

Chatib contohkan dengan sederhana. Ibarat individu kelas menengah baru berumah tangga, kalau langsung beli rumah, mobil serta menjalani gaya hidup kelas atas, maka keuangan keluarga pasti sangat bermasalah. Agar tidak demikian, maka uang harus digunakan untuk yang bersifat prioritas.

Begitu juga dengan negara. Infrastruktur perlu dibangun, tapi tidak bisa dilakukan sekaligus. Apalagi harus murni menggunakan dana yang bersumber dari APBN, tanpa melibatkan swasta.

"Artinya perlu prioritas, kalau duitnya banyak ya bangun banyak. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan," jelasnya.

Prioritas, maksud Chatib adalah memiliki efek ekonomi yang besar. "Sekarang lihat jalan Papua. Bagus memang, jalannya lebar. Tapi ada yang lewat enggak? Apa ada efek ekonomi yang besar di sana? Kenapa enggak jalan perintis saja dulu," terang Chatib.

"Kemudian juga dibangun jalan tol. Pernah dihitung enggak berapa efeknya ke depan? Kalau dipaksakan melalui BUMN, BUMN enggak ada income dan dia harus pinjam. Setelah dibangun dijual ke swasta. Karena enggak banyak yang lewat, swasta juga enggak akan mau," paparnya.

Hal tersebut menyimpan risiko tinggi. Bila kemudian defisit APBN diperbesar untuk pembangunan infrastruktur, maka risikonya adalah perebutan sumber pembiayaan di sektor keuangan, antara surat utang pemerintah dengan dana perbankan.

"Kalau ada persaingan bunga, DPK pindah ke surat utang negara, ya perbankan juga enggak bisa salurkan kredit. Ini risikonya lebih besar lagi," tegas Chatib.

Jokowi Tumbang kalau Darmin Nasution jadi Menko Ekuin-nya. Nawa Cita dan Trisakti jadi Pepesan Kosong

KONFRONTASI- Tokoh GMNI Indonesia Timur, Nehemia Lawalata menjuluki ''Darmin Nasution setali tiga uang dengan Chatib Basri dan Sri Mulyani'', merekalah para  Neoliberal tulen, melayani IMF/World Bank dan merupakan tokoh teknokrat yang berada di balik kendali rezim neoliberal pasca turunnya Presiden Gus Dur.

Pages