20 June 2018

Calon Tunggal

Catatan Selasa Pagi: Calon Tunggal

Oleh: Muslim Arbi

Kalender 2018 baru berjalan di bulan Maret, dan konon ini adalah tahun politik. Tahun ini akan di lakukan pilkada serentak di sejumlah Daerah. Tahun depan, 2019 akan di lakukan Pemilu Serentak. Artinya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di satukan. Seorang Capres akan jadi Capres, bilamana, memenuhi Parlemen Threshold 20%.

Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana menentukan 20% Parlemen Threshold jika, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di serentak, atau di satukan?

KPU: Calon Tunggal di Pilkada Bisa Gagal

Konfrontasi - Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara Fidel Olin menegaskan, calon tunggal bisa gagal dalam pemilihan yang akan berlangsung serentak pada 9 Desember 2015.

Pengamat: Munculnya Calon Tunggal Rekayasa Politik

Konfrontasi - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi berpendapat, munculnya calon tunggal di beberapa daerah merupakan rekayasa politik, untuk menggagalkan pilkada agar ditunda sehingga petahana (incumbent) tidak lagi menjabat.

Cara ini sungguh kerdil dan merusak tatanan demokrasi, dan merupakan sebuah kejahatan politik jika partai dan lawan politik melakukan cara-cara murahan seperti ini, kata Ahmad Atang di Kupang, Senin (10/8), terkait calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2015.

Pengamat: Pilkada Serentak Buka Celah Parpol Bersikap Pragmatis

Konfrontasi - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto menyebutkan pelaksanaan pilkada serentak kali ini membuka celah bagi partai politik bersikap pragmatis. 

Dia menduga pasangan calon yang batal diusung pada menit terakhir merupakan taktik untuk memundurkan pilkada demi menggerus dukungan terhadap calon tunggal. 

PBB: Hapus Ambang Batas Parpol Atasi Calon Tunggal

KONFRONTASI - Ketua Harian DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Jamaluddin Karim mengatakan, fenomena calon tunggal kepala daerah di pilkada serentak 2015 semata-mata karena dinamika politik yang berkembang, bukan terkait persoalan hukum. Apalagi, selama ini sanksi yang diberikan pada parpol sudah banyak.

"Ini soal politik, bukan hukum. Soal politik ini dinamikanya berkembang di masyarakat," ujarnya dalam jumpa pers di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat malam (7/8).

KPU Pastikan Presiden tidak Akan Keluarkan Perppu

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait masih adanya calon tunggal untuk Pilkada Serentak 2015.

"Tidak, Presiden tidak berkenan mengeluarkan Perppu," kata Husni Kamil Malik di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (5/8).

Pihaknya turut serta menghadiri rapat konsultasi antara Presiden, Wakil Presiden dengan para pimpinan Lembaga Negara di Istana Bogor.

DPR Temui Presiden Bahas Calon Tunggal

Konfrontasi - Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pimpinan DPR RI akan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas terkait persoalan calon tunggal yang ada dalam Pilkada serentak.

"Ya secepatnya. Sudah minta Komisi II DPR RI walaupun masih reses tapi kita sudah minta untuk segera membuat suratnya untuk kita teruskan ke presiden," kata Novanto di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (3/8).

Pengamat: Calon Tunggal Bisa Langsung Dilantik

Konfrontasi - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang Dr Johanes Tuba Helan, MHum berpendapat calon tunggal dalam pilkada di suatu daerah bisa langsung dilantik sebagai kepala daerah.

"Saya setuju dengan gagasan bahwa calon tunggal bisa dilantik, karena demokrasi tidak harus melalui mekanisme pemilihan," kata Johanes Tuba Helan seperti diberitakan Antara di Kupang, Senin (3/8).

Dia mengemukakan hal itu berkaitan dengan adanya wacana agar daerah yang masih memiliki calon tunggal dalam pilkada serentak 2015 bisa langsung dilantik.

Akademisi Menilai KPU tidak Kompak Hadapi Calon Tunggal

Konfrontasi - Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolau Pira Bunga, SH,M.Hum menilai KPU tidak kompak bahkan cenderung "bermain ganda" menghadapi wacana yang terus bergulir terkait calon tunggal dalam Pilkada serentak se-Indonesia.

Pakar UI : Adanya Calon Tunggal di Pilkada Dinilai karena Dipersulitnya Jalur Independen

KONFRONTASI-Pakar psikologi politik Hamdi Muluk menilai, adanya daerah yang tidak memiliki calon kepala daerah lebih dari satu pasangan dalam Pilkada serentak 2015, karena sulitnya bagi calon dari jalur independen untuk maju.

Persyaratan bagi calon lewat jalur perseorangan diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015. Ada sejumlah syarat bagi calon independen, salah satunya mendapat sejumlah dukungan warga.