BUMN

Calon Dirut Bank BUMN Diharapkan Pro Konsolidasi

Konfrontasi - Pemerintah diminta untuk tidak asal memilih kandidat direktur utama bank BUMN, namun memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap konsolidasi perbankan atau pro konsolidasi.

Ekonom UI Lana Soelistyaningsih di Jakarta, Rabu menyatakan, konsolidasi perbankan amat dibutuhkan untuk menghadapi liberalisasi perbankan MEA 2020 di mana nanti bank-bank berstatus Qualified Asean Banks (QAB) akan bebas berekspansi ke berbagai negara ASEAN.

Pantau Kinerja BUMN, Pemerintah Gunakan Sistem Peringatan Dini

Konfrontasi-Pemerintah menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau kinerja BUMN dari aspek pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi perusahaan yang merugi akibat salah kelola.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menjelaskan sistem tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon satu Kementerian Keuangan yang mengelola investasi pemerintah pada BUMN.

Sofyan Basir, Dirut PLN Pilihan Rini Sumarno

Konfrontasi - Direktur Utama BRI Sofyan Basir ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sofyan menggantikan Nur Pamudji.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan keterpilihan Sofyan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Rini, Sofyan mempunyai rekam jejak yang bagus
 
"Pak Sofyan sudah membuktikan rekam jejak membesarkan BRI dan membangun SDM. Kami anggap Pak Sofyan paling tepat," kata Rini di Kementerian BUMN Jakarta.
 

JK: Direksi BUMN Harus Kerja Keras dan Profesional

Konfrontasi -  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kehadiran warga asing yang kompeten dalam memimpin perusahaan BUMN tidak perlu ditanggapi berlebihan. JK meminta siapapun direksi BUMN harus bekerja keras dan berkualitas profesional.

"Di era yang sudah sangat terbuka dan makin modern seperti saat ini, kita memang seringkali membutuhkan tenaga asing yang keahliannya mungkin tak kita miliki," kata Jusuf Kalla kepada pers di Jakarta, Selasa (23/12).

Kebijakan Ekonomi Politik Jokowi-JK Diinjak-injak Rini Sumarno

KONFRONTASI - Mantan Ketua Umum Fedrasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN), Abdul Latif Algaf menilai rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno akan menjual Gedung BUMN dan mengangkat orang asing jadi Direktur Utama BUMN  kontradiktif dan menginjak kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Jokowi-JK dan platform ekonomi-politik partai berkuasa PDIP, yang mengusung konsep Trisakti.

Rini Soemarno: Jual Gedung BUMN Untuk Efisiensi

KONFRONTASI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno tak menyangka bahwa rencananya untuk menjual kantor yang saat ini ditempatinya menjadi heboh. Padahal menurut Rini, niatnya untuk menjual gedung karena ingin melakukan efisiensi.

Ia menilai gedung kantor BUMN berlantai 21 itu terlampau besar bila hanya dimanfaatkan oleh 250-an karyawannya, untuk itu ia berencana menjualnya.

"Penjualan gedung? Kok terus-terusan? Tujuan simpel, kita merasa gedung terlalu besar untuk BUMN. Kita ingin efisiensi situasi lain," ujar Rini di kantornya, Jumat (19/12) malam.

Keputusan Setoran Deviden Telkom Tergantung Kementerian BUMN

Konfrontasi - Alex J Sinaga, Dirut baru PT Telekomunikasi Indonesia Tbk mengatakan besaran dividen yang harus disetorkan perusahaan kepada APBN 2015 sangat tergantung Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Telkom.

"Tergantung pemegang saham. Kalau sama dengan tahun lalu (2014) monggo (silakan). Kalau diminta diturunkan juga lebih bagus bagi perusahaan," kata Alex, usai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Telkom, di Jakarta, Jumat (19/12). 

Pengamat: Nawacita dan Trisakti Soekarno Dirusak Rini Sumarno dan JK

JAKARTA-Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno merekrut orang asing menjadi dirut BUMN menimbulkan kritikan dari berbagai pihak. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, perekrutan orang asing untuk menjadi dirut BUMN bukanlah hal yang baru. 

"Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan asing atau dalam negeri," kata JK saat di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Presiden Bebaskan BUMN Dari Beban Deviden

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo mengaku setuju dengan rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin mengizinkan sejumlah perusahaan plat merah untuk tidak perlu menyetor dividen kepada negara.

"Mengenai dividen, begini, sudah bertahun-tahun BUMN kita ini dibebani oleh dividen, sehingga mereka tidak bisa berkembang. Kalau dividennya tidak diambil mereka bisa mengembangkan bisa ekspansi kemana-mana," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12).

Menurutnya, hal itu merupakan upaya yang baik sehingga APBN tidak lagi bergantung pada pembayaran dividen BUMN-BUMN.

Aneka Trik Sogokan Dalam Tubuh Angkasa Pura

Konfrontasi - Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Angkasa Pura II Harry Cahyono mengatakan, sepanjang 2014, jumlah suap yang diterima oleh lembaga ini cukup banyak. Gratifikasi itu mulai dari voucher, barang, uang, dan valuta asing. 

"Nilainya mencapai ratusan juta rupiah," kata Harry dalam seminar pengendalian gratifikasi di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis, 18 Desember 2014.

Pages