29 January 2020

BUMN

Rakyat Desak Jokowi Cari Direksi BUMN yang Mumpuni, Jempolan!

JAKARTA-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seharusnya dipimpin oleh orang yang profesional, akuntabel dan independen untuk mencegah kerugian negara. Dari sekian banyak kerugian yang dialami negara, sebagian besar dinilai bersumber dari pengelolaan BUMN yang tidak tepat.

"Jokowi butuh bos BUMN yang jempolan," ujar peneliti independent Dede Nugroho, dalam sebuah diskusi mengenai calon direksi BUMN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Jokowi Musti Benahi Mekanisme Direksi BUMN agar tak terjadi KKN, kata Ray

JAKARTA-Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini tidak pernah lepas dari kepentingan partai politik. Untuk itu, Ray mendesak agar mekanisme pemilihan direksi BUMN harus dilakukan secara transparan.

"Sepanjang sejarah kita, BUMN dan parpol sulit dipisahkan. Partai tumbuh karena pengelolaan BUMN oleh parpol yang melibatkan penguasa," ujar Ray, dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (16/11/2014).

Awas, Kekayaan Negara Mau Dikuasai Kelompok Tertentu, Pertamina Bakal Jadi Bancakan Elite?

KONFRONTASI - Pemerintahan baru Jokowi-JK harus terus diawasi. Pasalnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menjadi incaran banyak orang. Selain dapat mendatangkan keuntungan, perusahaan tersebut juga meliputi kebutuhan hidup orang banyak.

Maka itu wajar jika muncul kekhawatiran adanya upaya penguasaan perusahaan tersebut oleh kelompok tertentu demi meraup keuntungan pribadi.

Pernyataan Rini Soemarno soal Kriteria Calon Dirut Pertamina Menuai Kecaman

KONFRONTASI - Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mengecam pernyataan Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang mengatakan syarat utama sosok Dirut Pertamina adalah kemampuan memimpin dan manajerial, sementara kemampuan teknikal bisa dibeli.

Menurut Ferdinand Hutahaean, sejak awal proses yang dilakukan oleh Rini Soemarno terhadap seleksi calon Direktur Utama Pertamina adalah sebuah kesewenang-wenangan. Rini dianggap berbuat sesuai selera pribadi dan mengabaikan ekspektasi publik yang sangat besar.

Rini Soemarno Terindikasi Bermasalah, Mampukah Jokowi Bersikap Tegas?

Bapak Joko Widodo, sudah tahan banting mulai dari taktik kasar sampai taktik yang rumit sekalipun akan segera terdeteksi, walaupun pembantu-pembantunya seperti Rini Sumarno mau mengadakan Fit and Proper test untuk calon direksi dan komisaris BUMN bersekala internasional Jokowidodo sudah tahu sebelum menteri BUMN bergerak, Tak perlu diragukan pembantu-pembantu Jokowidodo tidak hanya Rini saja, atau hanya berjumlah 34 orang, itu hanyalah yang tampak dari luar, yang bergerak bagai bayang-bayang dan sangat ahli dibidangnya, jumlahnya sangat banyak.

Pekerja Pertamina Ancam Tutup Kilang Jika Menteri Rini Bersikap Otoriter

KONFRONTASI-Terkait pemilihan Direktur Utama Pertamina, Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengancam akan menutup kilang minyak dan semua kantor PT Pertamina (Persero) jika Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, membuat keputusan sepihak terkait hal tersebut.

Serikat Pekerja Pertamina ingin memberikan opsi-opsi kepada Menteri Rini tentang calon Direktur Utama yang baik untuk perseroan.

Menteri BUMN Jangan Main-main Pilih Dirut Pertamina

KONFRONTASI-.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra meminta pemerintah melalui kementerian BUMN diminta untuk tidak main-main dalam melakukan seleksi Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina. Menurutnya, Pertamina harus dipimpin orang berpengalaman di bidang Migas.

Bahaya Jika Kroni-kroni Rini Soemarno Duduki Posisi Penting di BUMN

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dikabarkan akan menunjuk langsung jajaran direksi maupun komisaris di sejumlah BUMN. Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan negara Indonesia.

"Persoalan kita hari ini pemilihan direksi dan komisaris itu bukan ditempatkan sesuai bidangnya, tetapi lebih pada kompromi politik dan bagi-bagi kekuasaan," kata aktivis Gerakan Dekrit Rakyat (GDR) Indonesia, Romo Benny Susetyo dalam keterangannya.

KPK Harus Awasi Calon Direksi BUMN

JAKARTA-Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi sejumlah nama yang mendapat rapot merah yang akan menjabat sebagai direksi atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami minta KPK secara proaktif terlibat dalam seleksi direksi-direksi dan komisaris-komisaris BUMN," kata Muhammad Chalid salah satu penggerak GDR, Jakarta, Senin (3/11/2014)

Dirut Baru Pertamina Belum Diumumkan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno mengatakan belum akan mengumumkan siapa kandidat atau calon yang akan mengisi kekosongan direktur utama PT Pertamina (Persero).

Pihaknya menjelaskan, sementara ini Pertamina masih dipimpin oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas harian Dirut Pertamina, Muhammad Husen.

Pages