23 January 2020

BUMN

Kursi-Kursi BUMN itu untuk Para Politisi dan Lingkaran Istana Jokowi

KONFRONTASI- Tak terbayang bahwa di tengah amburadulnya pemerintahan dan merosotnya rupiah, kini sejumlah relawan dan politisi pendukung Jokowi-JK menduduki jabatan komisaris di beberapa BUMN. Bisa kacau dan runyam.

Lengkap sudah panen raya tahun ini di pemerintahan Jokowi-JK. Setelah sejumlah pengusaha duduk di lingkaran istana, kini giliran relawan dan politisi pendukung pasangan ini pada Pilpres 2014 memetik hasil tanam mereka.

Presiden Minta Semua Pimpinan BUMN Jalani Asesmen

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penentuan pimpinan dan komisaris BUMN melalui asesmen atau penilaian objektif sehingga mereka benar-benar orang yang kompeten.

"Yang diinginkan Presiden adalah dilakukan asesmen secara profesional sehingga yang duduk di situ betul-betul kompeten," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, menanggapi adanya tim sukses yang menjadi komisaris BUMN.

Politik Balas Budi, Banyak Anggota Timses Joko Wi jadi Komisaris BUMN Perbankan, Apa Kata OJK?

KONFRONTASI - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menjadi sorotan karena banyak mantan tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menduduki posisi komisaris di perbankan BUMN.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad menanggapi, hal tersebut tidak masalah selama memiliki kemampuan yang kompeten.

Bank Mandiri dan BNI Batal Merger, Gatot M. Suwondo: Sakitnya Tuh Di Sini

Konfrontasi - Gatot M. Suwondo, Dirut PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) angkat bicara mengenai tudingan batalnya wacana merger Bank Mandiri dan BNI karena penolakan dirinya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya telah menggulirkan wacana merger pada dua bank BUMN tersebut. Isu merger dua bank pelat merah itu sempat bergulir, namun meredam setelah ada penolakan langsung dari Gatot.

PMN Untuk Tiga BUMN Cuma Akal-akalan DPR dan Elite Politik

KONFRONTASI - Suntikan Penyertaan Modal Negara kepada 31 BUMN dengan status perusahaan tertutup dan 3 BUMN yang sudah melantai dibursa saham yaitu PT.ANTAM.tbk sebesar 3,5 T  ,PT.Adhi Karya.tbk sebesar 1,4 Trilyun dan PT Waskita Karya Tbk sebesar 3,5 Trilyun dianggap cuma akal-akalan DPR dan elite politik. Berikut kinerja tiga BUMN tbk tahun 2013 hasil RUPS 2014 PT Antam dengan Kompisisi Saham pemerintah 65 % ,Saham Perusahaan Asing 30 persen dan 5 persen publik.

Demikian pernyataan Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Prakoso Wibowo kepada redaksi belum lama ini

Inilah Rincian Uang Rakyat yang Mengalir ke 27 BUMN

KONFRONTASI-Pemberian suntikan dana pemerintah berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 37,276 triliun kepada 27 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) aklhirnya disetujui Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun restu dari DPR ini dibarengi dengan 10 catatan yang harus dijalankan oleh perusahaan penerima PMN.

Rapat antara komisi VI dengan Menteri BUMN Rini Soemarno berjalan secara tertutup selama kurang lebih empat jam. Setelah dilakukan pleno internal komisi VI, akhirnya disetujui pemberian PMN dengan rincian:

DPR Tolak PMN, Ini Reaksi Menteri Rini

KONFRONTASI - Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan pemerintah terkait Peyertaan Modal Negara (PMN) Rp74,9 triliun untuk 40 BUMN. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno masih terus berusaha untuk menggolkan usulan tersebut.

"Ya, kami sudah pelajari," kata Rini, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 5 Februari 2015.

Menurut Rini, pihaknya sudah mendapat masukan dari DPR soal itu. Namun, dia masih perlu mempelajari masukan itu. "Kami akan diskusikan lagi," kata dia.

Usulan Menteri Rini Soal PMN Rp72,9 Triliun untuk BUMN Patut Dicurigai

KONFRONTASI-Usulan Menteri BUMN Rini Soemarno tentang dana penyertaan modan lenagar (PMN) Rp 72,9 triliun untuk 35 perusahaan pelat merah harus dikritisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan meminta komisi di DPR yang membidangi BUMN ataupun yang mengurusi keuangan negara untuk menolak usulan PMN bagi BUMN yang tak layak.

"Harus kritis, kalau tidak layak diterima di-cut (potong, red) saja. Apalagi sudah go public, untuk apa mereka menerima (PMN), mereka harus bersaing, usaha mendapat keuntungan, bukan disuntik oleh negara," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).

BUMN Berstatus Tbk Tidak Layak Dapat PMN

Kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang BUMN  akan mengucurkan tambahan modal atau disebut PMN ( Penyertaan Modal BUMN ) kepada  sejumlah Badan Usaha Milik Negara tahun ini. Dan Jumlah dana yang disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tanggung tanggung besarnya hingga mencapai Rp 74,9 triliun.

Dari daftar BUMN yang akan menerima PMN terdapat beberapa BUMN yang sudah terdaftar di bursa saham atau sudah berstatus perusahaan Terbuka .Dan juga BUMN yang masuk katagori premium serta BUMN yang memang akan segera gulung tikar jika tidak disuntik modal.

Pemerintah Pantau Ketersediaan Material Konstruksi

Konfontasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal terus memantau ketersediaan kebutuhan material dan peralatan konstruksi guna mengantisipasi peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Terkait pemenuhan kebutuhan material dan peralatan konstruksi, pemerintah akan terus memantau ketersediaannya di pasar," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini di Jakarta, Sabtu (24/1).

Pages