BUMN

Rini Soemarno Pasrahkan RJ Lino ke Penegak Hukum

Konfrontasi - Menteri BUMN, Rini Soemarno mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait Dirut PT Pelindo II (Persero) RJ Lino yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) tahun 2010.

“Kita ikuti aturan hukumnya. Tidak ada lindung-melindungi. Kita serahkan kepada penegak hukum,” kata Rini, di Jakarta, Senin (21/12/25).

Menurut Rini, sejauh ini dirinya tinggal menunggu laporan dari jajaran Komisaris Pelindo II terkait kasus tersebut.

DPR 'Buang' Rini Soemarno

Konfrontasi - Politisi Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengatakan, secara politik, Menteri BUMN, Rini Soemarno sudah tidak memperoleh dukungan politik khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat.

"Kalau ada rapat-rapat DPR dengan menteri BUMN, DPR pasti menolak. Karena keputusan DPR merekomendasikan untuk memberhentikan Rini Soemarno. Ini jadi beban buat presiden," ujar Masinton dalam diskusi survei Polcomm Institute di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, Minggu (20/12/2015).

Rini Seomarno Minta BUMN Sejahterakan TKI

Konfrontasi - Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta seluruh BUMN untuk membuat program yang mendukung kepedulian terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Buruh Migran Indonesia (BMI), seingga saat mereka kembali ke Tanah Air dapat memiliki kehidupan lebih baik dan bahkan menjadi pelaku pendukung ekonomi nasional, sebagai wirausaha.

Masinton: Pelindo bukan Pe-Lino, dan BUMN bukan BUMR yang Badan Usaha Milik Rini

KONFRONTASI - Anggota Pansus Pelindo II, Masinton Pasaribu kembali menegaskan Menteri BUMN, Rini Soemarno mengabaikan UU Nomor 17/2008 tentang pelayaran dalam perpanjangan kontrak antara Jakarta International Container Terminal (JICT) kepada Hutchison Port Holdings (HPH).

Masinton juga mencecar Rini soal persetujuan perpanjangan kontrak tersebut dalam rapat dengan Pansus Pelindo II, akhir pekan lalu di Senayan.

Seleksi Jabatan Pimpinan BUMN Cuma Akal-akalan

KONFRONTASI - Diduga ada yang tak beres dari hasil pengumuman seleksi administrasi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian BUMN 2015.

Dalam pengumuman tersebut, ada beberapa nama calon yang tertera lebih dari dua kali. Modusnya dengan tidak disebutkan jabatan calon yang sudah lolos seleksi administrasi tersebut.

OJK Rancang Skema Asuransi ke Sektor Pertanian

Konfrontasi - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang skema asuransi ke sektor pertanian untuk lebih menggairahkan petani dalam melaksanakan aktivitasnya.

"OJK bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan perusahaan asuransi dalam merancang skema asuransi pertanian tersebut," kata Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) Dwi Suharyanto di Manado, Senin (30/11).

Tiga BUMN Bersinergi Kembangkan 'Postshop'

KONFRONTASI-Tiga perusahaan BUMN yakni Pos Indonesia, RNI dan Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) bersinergi mengembangkan layanan "Postshop" di sejumlah titik lokasi.

"Tahap pertama Postshop hasil sinergi tiga BUMN ini di Jakarta Barat dan akan dikembakan di sejumlah daerah," kata Manajer Public Relation Pos Indonesia Abu Sofian di Bandung, Selasa.

Abu menyuebutkan Postshop itu merupakan yang ke-43 dan menjadi POSTShop pertama yang dibangun dengan sinergi tiga BUMN itu.

Emil Salim: BUMN Bakal Banyak yang Bangkrut Jika Indonesia Gabung TPP

KONFRONTASI-Rencana Indonesia bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) diperkirakan akan merugikan banyak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ekonom Emil Salim memprediksi BUMN akan banyak yang bangkrut jika Indonesia terlalu terburu-buru memutuskan untuk bergabung dalam TPP. Ia menilai, BUMN di Indonesia belum siap untuk bersaing dengan perusahaan asing.

"Dalam TPP disebutkan bahwa tidak ada hak spesial bagi BUMN dalam persaingan pengerjaan sebuah program," ujar Emil, saat ditemui di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (24/11/2015).

Ekonom Senior: Menteri Rinso Tak Becus Urus BUMN, Jokowi Butuh Orang Pintar

KONFRONTASI - Ekonom senior, Anwar Nasution kembali menyoroti menteri-menteri Jokowi bidang ekonomi. Anwar Nasution mencontohkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang dinilainya kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak jelas.

Justru kesan yang ditangkapnya Menteri Rini tak becus mengurusi BUMN. Terbukti, hingga kini bank-bank plat merah tak bisa berkembang seperti layaknya bank-bank asing di Indonesia.

Pages