BUMN

564 Orang Rangkap Jabatan Pimpinan BUMN, Refly Harun : Ini Penyakit !

KONFRONTASI -   Ahli tata negara Refly Harun membongkar kekacauan pengelolaan di BUMN. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan di salah satu BUMN, Refly jelas memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman nyata "menguliti" borok BUMN di Indonesia.

Cek videonya di sini:    https://mediasuaraindonesia.com/home/detail-news/K2RPVnNZUllhRFFrWTB3bHN....(Jft/MEDIAUSARAINDONESIA)

Sikapi Rangkap Jabatan Komisaris di BUMN, Lamhot: Hentikan Segera

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menilai, adanya rangkap jabatan Komisaris dibeberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menggangu performa BUMN itu sendiri nantinya.

Padahal, lanjut dia, sebagaimana fungsi dan tugas dari komisaris adalah untuk mengawasi kinerja para BOD (Board of Directur).

Edyan! Belasan Kawan Adian Jadi Komisaris, BUMN Bersih Hanya Mimpi!

KONFRONTASI -    Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi merasa pesimis dengan kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir yang melakukan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan pelat merah. Selama BUMN dijadikan ladang politik balas budi, ia tidak yakin Erick Thohir mampu membawa perubahan positif yang signifikan terhadap kinerja BUMN.

Kapasitas Adian Napitupulu Kritik Menteri BUMN Dipertanyakan

KONFRONTASI-Kritik politisi PDI Perjuangan pada Menteri BUMN Erick Thohir patut dipertanyakan dalam kapasitasnya sebagai siapa.

Adian Napitupulu adalah anggota Komisi I DPR RI, sedangkan Kementerian BUMN adalah mitra kerja dari Komisi VII DPR.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesa Adi Prayitno menyebutkan, harus diperjelas dalam kapasitas apa kritik Adian pada Erick soal perbandingan utang luar negeri BUMN sebesar Rp 5.600 triliun dengan utang luar negeri pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3500 triliun.

Erick Thohir! Ngumpulin Jenderal di BUMN Langgar UU TNI-Polri

KONFRONTASI -   Pergantian Direksi dan Komisaris sejumlah perusahaan pelat merah sudah dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu. Di dalam pergantian komisaris tersebut, muncul nama sejumlah perwira tinggi dan jenderal dari TNI maupun Polri.

Kebijakan ini pun menuai protes dari Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosarie. Ia menilai keterlibatan para jenderal dalam perusahaan BUMN tersebut secara eksplisit tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Motif Kritik Adian Napitupulu ke BUMN Dipertanyakan

KONFRONTASI-Kritikan yang dilakukan anggota DPR RI, Adian Napitupulu, diduga kuat ada kaitannya dengan usulan calon Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hingga kini belum diakomodir oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

Seperti yang diungkapkan anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Sabtu (13/6).

“Pertanyaan saya, apakah betul (kritik) didasari oleh unsur kritis Adian atau karena belum terakomodirnya usulan-usulannya kepada Erick Thohir,” kata Andre.

Andai BUMN Itu Dipegang Muhammadiyah: Apa Yang Terjadi?

Oleh: Among Kurnia Ebo
Mantan aktivis IMM Komisariat Gadjah Mada Yogyakarta

Miris. Itulah yang terlintas di pikiranku saat membaca berita yang tengah hits belakangan ini. Hampir semua BUMN merugi. Setidaknya ada 23 BUMN yang kerugiannya cukup ngeri. Bahkan ada BUMN yang terlibat membuat pelaporan keuangan fiktif demi gaya ABS, yang beruntungnya kemudian terbongkar. Cerita-cerita korupsi di BUMN juga tidak sedikit sampai ke telinga kita.

Pages