BUMN

BUMN Minta Pemerintah Lunasi Utang, Haris Moti: Kemana Saja Itu Duit?

KONFRONTASI -   Sebanyak 9 perusahaan BUMN menagih ke pemerintah agar segera melunasi utangnya. Nantinya, uang yang dibayarkan oleh pemerintah tersebut untuk memperkuat keuangan perusahaan yang tergerus karena pandemi covid-19. Salah satu perusahaan yang melakukan itu adalah Pertamina.

Terkait hal itu, Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti mengkritisinya. Menurut dia, hal itu seharusnya tidak perlu dilakukan perusahaan BUMN karena mereka mendapat subsidi dari rakyat melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dia lantas mempertanyakan aliran modal tersebut.

PDIP: Ribuan Komisaris dan Direksi BUMN itu Semuanya Titipan!

KONFRONTASI -   Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu mengklaim bahwa seluruh jabatan direksi dan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipilih melalui jalur titipan.

Bahkan dia menyebut, diduga jumlah orang yang dititipkan itu mencapai 7.200 orang.

"Semuanya titipan. Dari 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," katanya seperti melansir cnnindonesia.com, Kamis 23 Juli 2020 kemarin.

Erick Thohir Pastikan Dana PMN Bukan untuk Bayar Utang

KONFRONTASI-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan pemberian kucuran dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) ke sejumlah perusahaan pelat merah dianggap wajar karena keuangannya sedang tertekan akibat wabah corona. Sedangkan sebagai BUMN tetap harus menjalankan rencana kerja perusahaan yang telah disusun sebelumnya.

DPR Beri Lampu Hijau untuk Pemerintah Bayar Utang Rp115 T ke 9 BUMN

KONFRONTASI-DPR RI menyetujui pembayaran utang pemerintah kepada sembilan BUMN dengan kumulatif penyelesaian Rp115 triliun. Rambu hijau diberikan pada rapat kerja Komisi VI dengan Kementerian BUMN pada Rabu, (15/7).

“Komisi VI DPR RI menyetujui besaran pencairan utang pemerintah pada BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

KPK Minta Erick Thohir Tak Omong Doang, Segera Serahkan Data 53 Dugaan Korupsi di BUMN

KONFRONTASI -   Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango meminta Menteri BUMN Erick Thohir dapat melaporkan kepada komisi antirasuah bila ada indikasi korupsi di kementeriannya.

Hal ini menanggapi ucapan menteri Erick Thohir yang menyampaikan dalam diskusi daring beberapa hari lalu menyebut bahwa sudah ada 53 kasus dugaan korupsi di BUMN.

564 Orang Rangkap Jabatan Pimpinan BUMN, Refly Harun : Ini Penyakit !

KONFRONTASI -   Ahli tata negara Refly Harun membongkar kekacauan pengelolaan di BUMN. Sebagai orang yang pernah menjabat sebagai pimpinan di salah satu BUMN, Refly jelas memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman nyata "menguliti" borok BUMN di Indonesia.

Cek videonya di sini:    https://mediasuaraindonesia.com/home/detail-news/K2RPVnNZUllhRFFrWTB3bHN....(Jft/MEDIAUSARAINDONESIA)

Sikapi Rangkap Jabatan Komisaris di BUMN, Lamhot: Hentikan Segera

KONFRONTASI -   Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga menilai, adanya rangkap jabatan Komisaris dibeberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat menggangu performa BUMN itu sendiri nantinya.

Padahal, lanjut dia, sebagaimana fungsi dan tugas dari komisaris adalah untuk mengawasi kinerja para BOD (Board of Directur).

Pages