bubar

Bubarkan Staf Khusus Istana, penuh Kontroversi, Bau sangit KKN dan Moral Hazard, kata analis dan aktivis

KONFRONTASI- Para analis dan aktivis pergerakan mendesak agar Stafsus presiden  dibubarkan saja karena menjadi kontroversi buruk dan bermental korup serta bau sangit korupsi dan moral hazard. Selain mereka pada buat cari bisnis sendiri, mereka juga bergaya gagah-gagahan yang  sangat memalukan, seraya membusukkan diri secara moral. Akibatnya, citra istana  rusak tersengat  bau busuk mereka. Demikian pandangan analis dan aktivis Darmawan  serta F, Reinhard MA.

OJK sebaiknya Dibubarkan Saja

KONFRONTASI- Kasus gagal bayar premi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuat Komisi XI DPR berencana mengevaluasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mendapat anggaran dari APBN dan lembaga-lembaga keuangan yang diawasinya, namun kinerjanya buruk. Berbeda dengan Bank Indonesia yang tak mendapat dana APBN, namun bekerja profesional, justru OJK  yang mendapat dana APBN dan lembaga-lembaga keuangan yang dia wasi, makin buruk dan kongkalikong serta cuma jadi beban rakyat dan negara. Buruknya kinerja OJK membuat Investor makin tak percaya lagi OJK.

Prabowo VS Jokowi: Indonesia Bubar Atau Tidak?

KONFRONTASI -   Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia tidak akan pernah bubar. Pernyataan Jokowi ini seakan mengarah kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia akan punah seumpama dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno kalah dalam pemilihan presiden 2019.

Jika tidak Tuntaskan Kasus2 Ahok KPK Bubar Saja

Oleh: Muslim Arbi


 

Sebaik nya KPK di bubarkan atau bubar saja jika saja tidak dapat menuntaskan kasus2 dugaan korupsi Ahok yang sudah menjadi pengatahuan Publik yang mangkrak di KPK.

Betapa tidak. Kasus2 yang bernilai ratusan miliar sampai triliunan yang sudah numpuk di meja pimpinan KPK tapi tak satu pun bisa di sentuh tuntas itu membuat Ahok Kebal hukum di KPK. Bahkan di antara kasus2 itu sdh ada audit dari BPK.

Diselidiki Uang Mengalir dari Novanto ke Golkar

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong menggali keterangan Setya Novanto terkait adanya uang korupsi yang mengalir ke Partai Golkar.

Dalam sidang sebagai terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Novanto menyebut ada uang Rp 5 miliar mengalir untuk Rapimnas Golkar pada 2012.

"Harus diuji kebenarannya oleh KPK," kata Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Politisi Golkar: Indonesia 2030 Lebih Maju Bukan Bubar

KONFRONTASI -  Golkar tidak sepaham Indonesia dinilai akan bubar pada tahun 2030. Ketua Kordinator Bidang Kelembagaan Partai Golkar Idrus Marham mengatakan jadi pemimpin itu haruslah optimistis.

Ia tegaskan sepakat bila Indonesia tidak akan bubar pada tahun yang  dimaksudkan dalam pidato Prabowo. Indonesia tahun 2030 dimatanya akan berbanding terbalik dari prediksi tersebut. Dia berkeyakinan Indonesia akan menjadi lebih maju pada tahun 2030.

Polemik Indonesia Bubar 2030 dan Ancaman Nyata Media Sosial

BEBERAPA hari belakangan berseliweran di linimasa media sosial dan grup-grup Whatsapp bahwa Indonesia ‘diyakini’ akan bubar di tahun 2030. Hah, kok bisa? Sungguh mengejutkan bin mengagetkan dan membuat was-was, segitunya kah? Penasaran, langsung ubek-ubek sumber dan referensi untuk menelisik lebih jauh dari beberapa sumber yang sahih, reliable, dan layak dipercaya, di antaranya: PwC (Pricewaterhouse Cooper), The Economist, World Bank, World Economic Forum, dan beberapa sumber lain.

PAN Mau mundur dari Pansus Angket, Pansus Angket Bubar Sajalah, kata Herdi Sahrasad, akademisi Paramadina

KONFRONTASI- '' PAN sedang menimbang diri untuk mundur dari Pansus Angket karena justru  Agket itu untuk melemahkan KPK. PAN kecewa pada pansus Angket.  Malah saya melihat , banyak kalangan minta pansus Angket bubar saja. Jadi, Pansus Angket Bubar sajalah karena hanya merumitkan masalah yang tidak perlu dan sangat mengganggu KPK,'' kata Herdi Sahrasad, peneliti senior Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Univ. Paramadina dan dosen ilmu sosial-politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina.

14 Lembaga Layak Dibubarkan Jokowi

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya akan memutuskan untuk membubarkan atau tidak 14 lembaga yang direkomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada pekan depan.

"Jumat depan lapor kita, kita putuskan," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (29/1/2016), seperti dikutip Antara.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan tersebut memerintahkan masing-masing lembaga untuk mendiskusikan kelembagaannya pada kementerian terkait.

Pages