BPS

BPS: Impor Masih Didominasi Barang dari China

KONFRONTASI-Badan Pusat Statistik merilis angka impor Maret 2020 meningkat 15,60% menjadi USD13,35 miliar dibanding periode Februari 2020. Namun, secara kumulatif, impor Januari-Maret 2020 tercatat USD39,17 miliar atau turun 3,69% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar USD40,67 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto menerangkan kenaikan nilai impor disebabkan oleh kenaikan impor non migas sebesar 19,83%. Namun dibandingkan periode Maret 2019, angka tersebut turun 1,56%. Adapun China masih menjadi negara yang mendominasi impor non migas ke Indonesia.

BPS Apel Siaga Jelang Sensus Penduduk 2020

KONFRONTASI -   Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar Apel Siaga Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Jumat (14/2). Kegiatan ini dilakukan serentak pada tiap kantor BPS yang tersebar di seluruh Indonesia.

Apel Siaga SP2020 merupakan momentum krusial bagi seluruh pegawai BPS untuk bersama-sama meluruskan niat dan menyatukan langkah dalam menyukseskan pelaksanaan SP2020. Optimisme dan keyakinan dinyalakan setelah melalui proses persiapan yang matang.

Kacau, Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5%, Pemerintah Ngapain Aja?

KONFRONTASI-Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia boleh dibilang mengecewakan. Pada kuartal terakhir 2019, ekonomi Tanah Air tumbuh di bawah 5%.

Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi terbaru, Pada kuartal IV-2019, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97% year-on-year (YoY). Di bawah konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia yaitu 5,04% sekaligus menjadi catatan terendah sejak kuartal IV-2016.

BPS: Kunjungan Wisman Capai 16,11 Juta Sepanjang 2019

KONFRONTASI -  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 16,11 juta sepanjang 2019 atau meleset dari target Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 18 juta kunjungan.

Angka 18 juta kunjungan itu merupakan revisi dari target sebelumnya sebesar 20 juta wisman.

Impor Buah Asal China Meningkat

KONFRONTASI-- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan penggunaan barang, nilai impor konsumsi pada November 2019 naik cukup tinggi. Impor barang konsumsi mencapai sebesar USD1,67 miliar atau naik 16,13% dibanding bulan Oktober, dan 16,28% secara tahunan.

Ekonomi 2020 Diramalkan Bakal Suram, BPS dan Pemerintah Diminta Terbuka

KONFRONTASI-Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bakal suram di tahun 2020.

BPS diminta terbuka dalam melakukan penghitungan dan metodologi dalam mengeluarkan data ekonomi faktual.

Pernyataan tersebut terlontar dari Direktur Eksekutif INDEF, Taufik Ahmad, Minggu (15/12).

Menurutnya, BPS merupakan institusi resmi pusat data yang dimiliki Indonesia, sehingga keabsahan data faktualnya tidak perlu diragukan oleh pemerintah.

Pertumbuhan Ekonomi Makin Anjlok

KONFRONTASI-Badan Pusat Statistik (BPS) pada Selasa (5/11/19) lalu melaporkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III-2019. Pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari produk domestik bruto (PDB) tumbuh 5,02% secara tahunan atau year-on-year (YoY) di kuartal III-2019.

PDB tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal I dan II-2019 yang tumbuh 5,07% dan 5,05%. PDB kuartal III bahkan menjadi yang terendah sejak kuartal II 2017.

Industri Padat Karya Lemah, Tak Heran Jumlah Pengangguran Bertambah

KONFRONTASI- Jumlah pengangguran, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), mengalami kenaikan sebanyak 50 ribu orang sampai Agustus 2019 menjadi 7,05 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 7 juta orang.

Meski secara jumlah naik, namun jika ditelisik lebih jauh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebetulnya turun 0,06 persen menjadi 5,28 persen dibandingkan Agustus 2018 lalu, yakni sebesar 5,34 persen.

Menurut data BPS, penurunan TPT dikarenakan jumlah angkatan kerja yang meningkat, yakni dari 131,01 juta orang menjadi 133,56 juta orang. Walhasil, jumlah orang yang bekerja pun bertambah dari 124,01 juta menjadi 126,51 juta orang.

Pun demikian, Ekonom Indef Enny Sri Hartati tetap menilai pemerintah gagal menekan angka pengangguran. Ia menyebut kegagalan itu dikarenakan payahnya sektor-sektor industri yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Ambil contoh sektor manufaktur. Sektor ini kerap tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional dalam tiga tahun terakhir. Pada kuartal kedua 2019 saja, pertumbuhannya cuma 3,54 persen. Angka ini jauh dari target sebesar 5 persen.

Di sisi lain, sektor jasa berkembang pesat. Terlepas dari angka investasi yang aduhai, menurut Enny, sektor jasa kedap terhadap penyerapan tenaga kerja. Maklum, banyak sektor jasa bergerak secara informal.

"Itu yang menyebabkan elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja rendah. Mungkin, sekarang sekitar 250 ribu orang per 1 persen. Jadi, kalau 5 persen, hanya 1 juta orang. Sementara, angkatan kerja kan sudah 2 juta orang. Ya wajar kalau tidak mampu menanggulangi pengangguran," ujarnya dilansir CNNIndonesia.com, kemarin.

Karenanya, ia mengatakan pemerintah tidak dapat bergantung kepada sektor informal. Sebut saja, transportasi online yang saat ini menyerap tenaga kerja cukup besar. Di sisi lain, sektor formal dibiarkan layu.

"Ini yang mesti menjadi bahan evaluasi. Kalau memang kebutuhan ekonomi kita untuk penyerapan tenaga kerja yang besar, maka pilihannya tidak lain adalah bagaimana mengembangkan sektor-sektor, seperti manufaktur (sektor formal)," ungkapnya.

Nah, permasalahannya, sektor manufaktur yang padat karya kini dilanda masalah karena kebijakan yang dilahirkan pemerintah itu sendiri. Yakni, terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian, regulasi tenaga kerja di Indonesia yang masih kompleks.

BPS Nilai Aksi Demonstran Seminggu Terakhir Tak Berdampak Laju Inflasi Oktober 1, 2019 22:30

KONFRONTASI -   Badan Pusat Statistik (BPS) menilai aksi massa yang menentang sejumlah persetujuan RUU di DPR dalam seminggu terakhir tidak memberikan dampak kepada pergerakan laju inflasi.

“Kalau sampai chaos, harga-harga melonjak, ada dampak tidak langsung, tapi ini tidak seperti itu,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (1/10).

Suhariyanto mengatakan aksi seperti ini hanya memberikan dampak kecil kepada kondisi perekonomian, apalagi harga-harga pangan tetap stabil.

Pages