BPJS Kesehatan

PKS dan Gerindra Adu Mulut di DPR Soal BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS di DPR adu mulut soal kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan, dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Kejadian bermula saat Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Ansory Siregar mengajukan interupsi sejak pembukaan. Namun permintaannya selalu dimentahkan oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, karena alasan waktu.

Angka yang Fantastis, Ini Nominal Iuran Ideal BPJS Kesehatan Versi Kemenkeu

Konfrontasi - Pemerintah secara resmi kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, sebenarnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan aktuaria.

Dia pun mengatakan, kenaikan tarif iuran juga hanya berlaku untuk segmen kelas menengah ke atas, yaitu kelas II dan kelas I.

BPJS Kesehatan: Total Ada 291 RS Ajukan Klaim Kasus Covid-19

Konfrontasi - Saat ini, BPJS Kesehatan sedang melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) terkait penanganan Covid-19. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dalam waktu tujuh hari kerja.

“Sampai Rabu (27/5/2020), terdapat 291 RS yang mengajukan klaim khusus kasus Covid-19 di Kantor Cabang BPJS Kesehatan,” kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/5/2020).

IDI Ingatkan Angka Kelahiran Akibat Corona Akan Meningkat Tajam di 2021

Konfrontasi - Dewan Pakar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Abidinsyah Siregar, menilai pandemi Covid-19 dapat menimbulkan peningkatan angka kelahiran pada 2021. Sebab, dalam kondisi saat ini akan muncul angka kehamilan yang tidak diinginkan selama 5 bulan berjalan.

"Angka kelahiran dan angka kehamilan yang tidak diinginkan selama 5 bulan yang berjalan bisa meningkat 100-200 persen," kata Abidinsyah dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Perlukah Satgas Ekonomi?', Jakarta, Sabtu (16/5/2020).

Serikat Pekerja Minta Jokowi Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Konfrontasi - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia prihatin dengan sikap pemerintah yang kembali memaksakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK pun mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Ada dua hal yang membuat keprihatinan ASPEK," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2020).

Din Syamsuddi: Iuran BPJS Kesehatan Naik Lahir dari Pemimpin yang Tidak Merasakan Penderitaan Rakyat

Konfrontasi - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terus menuai pro kontra. Salah satunya datang dari cendikiawan muslim Din Syamsuddin, ia menilai kenaikan iuran itu merupakan salah satu wujud sikap zalim pemimpin pada rakyatnya. 

Din menganggap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 dimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diatur merupakan hasil dari pemimpin yang tidak merasakan penderitaan rakyatnya.

Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Alhamdulillah, Palu MA Akhirnya Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020.

Keputusan MA ini sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.

Penolakan PKS Buahkan Hasil, Jazuli: Cacat Hukum, MA Batalkan Perpres Jokowi Soal Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Salah satu perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk rakyat melalui parlemen membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Putusan lembaga pengadilan tertinggi di tanah air tersebut disambut baik tidak hanya oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini beserta jajaran kader dan simpatisan partai yang saat ini dinakhodai H Muhammad Sohibul Iman Ph.D tetapi juga rakyat Indonesia terutama masyarakat ekonomi lemah.

Tok! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu.

Pages