BPJS

Besok, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai Berlaku

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan besaran iuran BPJS Kesehatan mulai besok, 1 Juli 2020. Kenaikan iuran berlaku untuk peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Berdasarkan beleid itu, iuran kepesertaan mandiri kelas I akan naik dari Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu per peserta.

Bupati Barito Kuala Ancam Stop Kerja Sama dengan BPJS, Gara-gara Balita Bocor Jantung Tak Dilayani

KONFRONTASI -  Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memutuskan untuk mengakhiri kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Tindakan itu diambil Bupati Barito Kuala Noormiliyani setelah mengetahui tidak ditanggungnya biaya pengobatan seorang balita yang mengalami bocor jantung. "BPJS seperti tidak ada rasa kemanusiaan, saya sendiri menangis melihat apa yang diderita bocah dengan bawaan penyakit jantung bocor. Mengapa mereka seakan tidak iba?" jelas Noormiliyani dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2020).

Iuaran BPJS Naik, Analis: Buat Apa Sekolah Tinggi-tinggi Kalau Solusinya Itu-itu Lagi, Rakyat yang Jadi Korban

 KONFRONTASI-Analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra menilai, menaikkan iuran BPJS Kesehatan guna keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) di tengah pandemi Corona bukan solusi.

“Menaikkan iuran dari masyarakat itu merupakan jalan terakhir setelah tidak adanya inovasi dan kreatif yang lain,” ucap Gede dilansir  KedaiPena.Com, Sabtu, (16/5/ 2020).

Tuding Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Demi Rampas Uang Rakyat, Refly Harun Langsung Kelabakan saat Dilabrak oleh Anggota KSP yang Emosi: Tenang Dulu, Tenang!

KONFRONTASI -   Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun terlibat perdebatan dengan PLT Deputi 2 KSP, Abetnego Tarigan.

Perdebatan keduanya terjadi saat membicarakan soal kenaikan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).

Bansos untuk Rakyat Dirampas Lagi Oleh Pemerintah Melalui Kenaikan Iuran BPJS dan Harga BBM

KONFRONTASI-Pemberian bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo kepada warga yang terdampak pandemik Covid-19 dinilai sia-sia. Sebab, saat ini justru rakyat yang sedang memberi bantuan ke negara.

Bantuan itu berupa pembayaran harga BBM yang tinggi di tengah minyak dunia yang anjlok dan iuran BPJS Kesehatan yang kembali naik.

Begitu kata pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam yang heran atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan, namun di satu sisi pemerintah tak kunjung menurunkan harga BBM.

Naikkan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Jokowi Permainkan Hati Rakyat

KONFRONTASI-Kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dinilai menambah beban dan telah mempermainkan hati rakyatnya.

Begitu ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (18/5).

"Apa yang dilakukan Presiden Jokowi itu menyakiti dan mempermainkan hati rakyat," ujarnya.

Kenaikan Iuran BPJS, Peringatan KPK dan Respon Menko Airlangga

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dugaan penyimpangan (fraud) di tubuh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dapat diselesaikan sendiri oleh lembaga tersebut.

"Mengenai fraud seperti kemarin revisi pergantian akibat putusan MA dan dalam pergantian tersebut sesuai keputusan MA khusus kelas III tidak ada kenaikan tarif, fraud ditindaklanjuti di governance (tata kelola) BPJS kesehatan itu sendiri," kata Airlangga di kantornya di Jakarta, Senin.

Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, GNPF Ulama Nilai Jokowi Langgar Konstitusi

KONFRONTASI -   Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) dalam pernyataan menilai, keputusan Presiden Jokowi tidak memiliki empati di tengah pandemi Corona kepada rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

“Keputusan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius.
Perpres Nomor 75 Tahun 2019 sebelumnya yang menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA),” ujar Ketua GNPF Ulama Ustad Yusuf Muhammad Martak dalam keterangannya, Minggu, (17/5/2020).

GNPF-Ulama Kecam Keras Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI-Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, salah satunya Gerakan Nasional Pengawal Ulama (GNPF-Ulama).

GNPF-Ulama menilai keputusan tersebut menunjukkan Presiden sama sekali tidak memiliki empati atas beban dan penderitaan rakyat di tengah pandemi. Keputusan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 sebelumnya yang menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Pages