BLBI

Rizal Ramli: BLBI Tak Bisa Dilepaskan dari Tekanan IMF

KONFRONTASI- Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli mengaku menjelaskan secara umum kepada KPK bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF kepada Indonesia.

Rizal mendatangi gedung KPK untuk didengar keterangan dan pandangannya terhadap kebijakan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

"Seperti diketahui di Asia pada 1997-1998 mengalami krisis. Negara-negara tetangga kena krisis dan Indonesia juga kena. Kalau kita undang IMF ekonomi Indonesia tetap kena krisis dan anjlok sekitar enam persen, dua persen bahkan nol persen," kata Rizal di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Namun, kata dia, Menteri Perekonomian pada waktu itu mengundang IMF akibatnya ekonomi Indonesia malah anjlok ke minus 13 persen.

"Sebelum Managing Director IMF Michael Camdessus ketemu Pak Harto pada Oktober 1997, saya diundang dengan beberapa ekonom, saya satu-satunya ekonom yang menolak IMF datang ke Indonesia karena pengalaman di Amerika Latin, IMF malah bikin lebih rusak daripada bikin lebih bagus," katanya.

Pada saat itu, kata Rizal, IMF menyarankan agar tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang sehat menjadi bangkrut dengan bunga 80 persen tersebut.

"IMF memerintahkan supaya ditutup 16 bank kecil-kecil tahun 1998 tetapi begitu bank kecil ditutup rakyat tidak percaya dengan semua bank Indonesia apalagi bank swasta pada mau menarik uangnya seperti BCA dan Danamon. Bank-bank ini nyaris bangkrut, akhirnya pemerintah terpaksa menyuntik BLBI dalam mata uang dolar AS dan pada waktu itu nilainya sekitar 80 miliar dolar AS," tuturnya.

Rizal Ramli: Ada Obligor BLBI yang Serahkan Aset Busuk

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli hari ini, Selasa (2/5/2017) dipanggil KPK untuk dimintai keterangannya terkait penerbitan SKL BLBI.

Rizal menyebut ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat itu yang berdampak pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurut Rizal, saat itu ada tekanan International Monetary Fund (IMF) terhadap Indonesia yang berimbas pada kasus tersebut.

"Tadi secara umum, kami jelaskan kasus BLBI ini tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF terhadap Indonesia," ujar Rizal setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Rizal mengatakan saat itu terjadi krisis moneter pada 1998 yang berimbas pula pada Indonesia. Rizal mengatakan saran dari IMF malah menyusahkan kondisi Indonesia saat itu.
 
"Begitu IMF masuk, dia sarankan tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata menjadi 80 persen, sehingga banyak perusahaan sehat pada bangkrut. Lalu IMF perintahkan supaya ditutup 16 bank kecil pada 1998. Tapi, begitu bank kecil ditutup, rakyat nggak percaya dengan semua bank di Indonesia, apalagi bank swasta. Pada mau narik uangnya dari bank-bank besar, seperti BCA, Danamon. Bank ini nyaris bangkrut, kolaps. Akhirnya, pemerintah terpaksa nyuntik BLBI senilai pada mata uang dolar, waktu itu USD 80 miliar," ucap Rizal.

Kondisi seperti itu, menurut Rizal, memaksa pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bahar minyak. Kebijakan-kebijakan itulah yang, menurut Rizal, memicu kasus BLBI yang saat ini disidik KPK.

"Nah pada waktu itu, pemilik-pemilik bank yang dibantu oleh BLBI pada dasarnya dibantu mereka, tanda tandan tunai, minjem tunai ya harus dibayar tunai. Eh, tapi pada pemerintahan Habibie, dilobi diganti nggak usah bayar tunai, tapi asalkan menyerahkan aset saham, tanah, bangunan," ucap Rizal.

Media dan Masyarakat Harus Kawal Penuntasan Skandal BLBI dan E-KTP, Kata Teuku Syahrul Ansari

Alon Ansari (kanan) bersama Akbar Tanjung dan Kapolri Tito Karnavian.

KONFRONTASI- Para elite dan politisi busuk dikhawatirkan akan saling melindungi korupsi atau  melakukan bargaining politik dan hukum dengan sesama elite politik yang korup.Oleh sebab itu, media dan civil society harus mengawal penuntasan skandal E-KTP maupun BLBI yang mengguncang republik ini. 

Menkeu Sri Mulyani Dukung KPK Tuntaskan Skandal BLBI

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara sekaligus mendukung kembali dibukanya pengusutan tuntas kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia pun mengharapkan kasus ini segera diusut dan dituntaskan oleh para penegak hukum dan mengejar pihak-pihak yang merugikan negara hingga senilai Rp138,7 triliun itu.

"Ya harus dikejar. Pada dasarnya, kewajiban yang belum dipenuhi, apalagi setelah ada perjanjian antara obligor dan pemerintah. Namun mereka belum memenuhi jumlah kewajiban tersebut," kata Menkeu di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Ia menuturkan bahwa kasus ini sudah sering disampaikan ke kejaksaan, hingga kepolisian. KPK pun telah diberikan seluruh data-data yang memang diperlukan untuk menangkap pada obligor pada kasus BLBI.

Tidak adanya pelunasan piutang dari para obligor ini menjadi niat yang tidak baik ditunjukan kepada pemerintah.

Pada dasarnya, kewajiban yang seharusnya dipenuhi setelah ada perjanjian antara obligor dan pemerintah.

Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pada obligor ini untuk memenuhi kewajiban yang diabaikan tersebut.

"Itu (piutang) disertai dengan bunganya karena ini (kasus BLBI) kan kejadiannya kan sudah lama," ucapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Menyusul krisis moneter yang terjadi pada 1997 dan 1998, BI mengucurkan bantuan untuk menjamin likuiditas sebanyak 48 bank yang bangkrut akibat krisis. Total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 147,7 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, tak kurang dari Rp 138,4 triliun dari total bantuan itu menguap tidak jelas.

Jokowi bela Inpres BLBI, Jokowi Dukung Megawati

KONFRONTASI-Presiden Jokowi terlihat takut kepada Megawati dengan mengatakan inpres tentang Surat Keterangan Lunas (SK) di era Presiden Jokowi untuk BLBI tidak masalah.

“Padahal kesalahan dan korupsi bisa berawal dari kebijakan dan Inpres SKL era Megawati itu nyata-nyata melanggar aturan,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Kamis (27/4).

Kata Muslim, sebagai petugas partai, Jokowi harus tunduk kepada Megawati sebagai Ketua Umum walaupun kebijakannya merugikan rakyat.

Rachmawati: Megawati yang Keluarkan Inpres SKL BLBI

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Soal Kasus SKL BLBI, Rachma: Syafruddin Temenggung Cuma Pelaksana Keputusan Megawati

KONFRONTASI-Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Soal SKL BLBI, Rizal Ramli: Kok Bisa Orang Masih Punya Utang Diberi Keterangan Lunas?

KONFRONTASI-Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan  sebagai tersangka baru dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

KPK menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004, Sjamsul Nursalim. SKL itu terkait pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh sejumlah obligator BLBI kepada BPPN. KPK menduga Syafrudin telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun. 

Ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Rami menyampaikan kilas balik awal mula munculnya kasus BLBI. Rizal sendiri dijadwalkan akan memberikan kesaksian kasus ini pekan depan. Awal cerita kata Rizal, saat krisis melanda Indonesia tahun 1997 sampai 1998, dimana ketika itu Asia juga sedang krisis, Pemerintah Indonesia mengundang Dana Moneter Internasional (IMF), dan IMF memaksa Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang justru membuat ekonomi Indonesia anjlok, dari rata-rata 6 persen ke minus minus 13 persen. 

"IMF memaksa pemerintah Indonesia untuk menaikkan tingkat bunga dari 18 persen rata-rata menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan yang sehat, yang normal, mau nggak mau bangkrut, karena tingkat bunga yang sangat tinggi," sebut Rizal dalam wawancara eksklusif salah satu televisi nasional, Jumat (28/4). Lewat IMF pemerintah memaksakan menutup 16 bank kecil dan sedang, tetapi akibatnya rakyat Indonesia tidak percaya dengan bank nasional. Banyak yang mengalami ketidakpercayaan yang akhirnya hampir seluruh bank-bank besar termasuk BCA dan Danamon bangkrut dan kolaps, sehingga terpaksa pemerintah menyelamatkan bank-bank itu dengan memberikan BLBI. 

Selanjutnya, kata Rizal, IMF juga memaksa pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 1 Mei 1998 sebesar 74 persen yang memicu demonstrasi besar-besaran, yang membuat ratusan orang meninggal dan ribuan orang luka-luka. Sehingga Rupiah anjlok dari 2.200 ke 15.000 per dolar.

"Saran-saran IMF yang disetujui ini oleh para menteri waktu itu, menteri bidang ekonomi komprador, mengakibatkan ekonomi Indonesia anjlok. Sehingga pemerintah harus menyelamatkan hampir 80 miliar dolar untuk membantu bank-bank ini, hampir sekitar 1000 triliun belum dihitung sekarang dengan bunga berbunganya," ungkapnya. 

Rizal menjelaskan, semula pinjaman BLBI dalam bentuk tunai dan support pemerintah, seharusnya hutang piutang dengan pemilik bank itu tetap tunai, tapi entah bagaimana dilobi, akhirnya diganti dengan penyerahan aset. Ketika menyerahkan aset2 itu, beberapa pengusaha pemilik bank bagus, menyerahkan aset yang bagus dan nilainya sepadan dengan BLBI yang diberikan. Tapi ada juga yang nakal dan bandel memasukkan saham-saham dan perusahaan yang nilainya sebetulnya jauh lebih rendah. Menurutnya, dengan indikasi tersebut maka dalam prakteknya terjadi penyelewengan, apalagi Indonesia dipaksa oleh IMF untuk segera menjual aset yang diserahkan kepada BPPB tersebut. 

"Pada waktu kami masuk jadi Menko, setelah krisis, strategi kami adalah tidak menjual aset-aset itu, kecuali sangat diperlukan untuk menambal APBN, tapi restructure asset tsb untuk lima sampai tujuh tahun. Dengan perkiraan kalau dijual juga dengan saran IMF harganya akan jatuh, Republik Indonesia akan sangat dirugikan, tapi kalau ikut policy kami, restructure lima sampai tujuh tahun baru dijual, pada tahun 2005 2007, dimana indeks sudah naik dari tadinya 700-an ke atas 1500, justru pemerintah Indonesia akan bisa mendapat lebih banyak, recovery ratenya lebih tinggi. Tapi kebanyakan menteri ekonomi Indonesia manut dengan IMF yang konyol itu, sehingga akhirnya dipaksa menjual dengan harga sangat murah, dan merugikan, termasuk kasus penjualan BCA, yang oleh Pak Kwik Kian Gie (Menko Prekonomian sebelum Rizal) juga sudah jelaskan berkali-kali yang sangat merugikan Negara," papar Rizal. 

Megawati Berpeluang Jadi Tersangka Kasus SKL BLBI?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus megakorupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kini beredar isu sejumlah nama juga bakal menjadi tersangka baru. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan disebut-sebut berpeluang menjadi tersangka kasus tersebut. Pasalnya, saat menjabat Presiden, Megawati menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam BLBI ke sejumlah bank bermasalah.

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, KPK harus mengusut semua yang terlibat kasus korupsi BLBI yang merugikan negara ratusan triliun rupiah.

“Untuk bisa menetapkan tersangka baru maka Inpres No.8 tahun 2002 yang dijadikan dasar keluarnya SKL kepada sejumlah obligor yang ditandatangani Presiden Megawati  perlu ditelusuri. KPK harus memproses pembentukan dan pelaksanaan dalam SKL tersebut. Sehingga penetapan tersangka terhadap Megawati sangat terbuka peluangnya,” kata Suparji kepada Harian Terbit, Rabu (26/4/2017).

Namun, lanjutnya, penetapan tersangka itu perlu dibuktikan apakah keluarnya kebijakan ada penyimpangan. “Karena kebijakan Megawati menyebabkan dikeluarnya release and discharge atau penghapusan proses dan tuntutan hukum terhadap obligor," tegasnya.

Saat menjadi Presiden, Megawati mengeluarkan Inpres 8/2002 menjadi landasan dikeluarkannya SKL BLBI ke sejumlah bank yang bermasalah. Apalagi dari kebijakan tersebut negara mengalami kerugian hingga bernilai Rp138,7 triliun. Bakal adanya tersangka baru mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga kasus BLBI bisa memberikan keadilan bagi saya semua rakyat Indonesia.

Menurut Suparji, penetapan Syafrudin Arsyad Temenggung sebagai tersangka merupakan awal dari penyelesaian hukum kasus BLBI yang telah mengendap selama 20 tahun. Saat ini masyarakat menunggu langkah nyata berikutnya dari KPK untuk menuntaskan kasus BLBI.

“KPK harus mengusut tuntas siapapun yang terlibat dalam kasus BLBI yang merugikan keuangan negara.  Jika unsur-unsur korupsi terpenuhi maka KPK harus memproses secara hukum siapapun yang terlibat," tegasnya.

Peluang Megawati menjadi adanya tersangka baru dalam kasus BLBI diakui Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Karena jika kebijakan Megawati menandatangani SKL BLBI ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain.  

"Kebijakan itu tidaklah menjadi Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan itu menjadi Tindak Pidana Korupsi apabila di dalam proses berjalannya kebijakan tersebut ada sesuatu manfaat yang diambil dan yang diperoleh orang yang mengeluarkan kebijakan tersebut untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok atau orang lain. Jadi nanti kemungkinan, itu masih bisa saja," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Selasa (25/4/2017).

Ini Penjelasan Rizal Ramli Soal Kronologi Terjadinya Mega Skandal BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli, dalam kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) terkait pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). KPK memanggil Rizal pada 17 April 2017 lalu.

" Rizal Ramli saat itu tidak hadir, jadi akan dijadwalkan ulang," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/4/2017) malam.

 

"Akan dilakukan pemanggilan kembali," kata Febri.

Pages