BLBI

Ketua Peradi Pertanyakan Hasil Audit BPK atas BLBI

KONFRONTASI-Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan terdapat kerugian keuangan negara terkait penyelesaian kewajiban obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terjadi kejanggalan.

Otto menanggapi pemberitaan tentang hasil audit BPK terhadap penyelesaian kewajiban obligor BLBI tertanggal 25 Agustus 2017.

"Laporan audit tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan Laporan BPK atas kasus yang sama tertanggal 30 Nopember 2006," kata Otto di Jakarta Kamis.

Otto menyatakan salah satu obligor BLBI yakni pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim layak menerjma Surat Keterangan Lunas (SKL).

Otto beralasan obligor BLBI itu telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati melalui perjanjian Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan sesuai kebijakan Pemerintah, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

Kelayakan pemberian SKL itu berdasarkan laporan hasil audit BPK tertanggal 30 September 2006 yang telah disampaikan kepada DPR RI bersifat "final" dan mengikat.

Otto mempertanyakan penerbitan dua hasil audit BPK terhadap kebijakan pemerintah mengeluarkan SKL bagi obligor BLBi.

Otto sependapat dengan Guru Besar Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung I Gede Pantja Astawa tentang Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) mengabaikan hasil audit BPK tertanggal 30 September 2006 sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum.

Sebagai anggota Majelis Kehormatan Kode Etik BPK Pantja mengkritisi BPK yang lima kali mengaudit, kemudian KPK menjadikan dasar audit kelima itu terdapat kerugian.

"Padahal empat (audit BPK) sebelumnya menyatakan sama (tidak ada kerugian negara)," tegas Otto.

Kasus SKL BLBI: KPK Cecar Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami perkara dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Dalam kasus itu lembaga antirasywah pun telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Selasa (2/1).

Skandal BLBI: Syafrudin Tumenggung Harus Buru-buru Nyanyi!

Oleh: Djoko Edhi Abdurrrahman

Syafrudin Tumenggung, tersangka BLBI, sudah harus mulai menyanyi agar tak ditinggal seperti Setya Novanto.

Dari datanya, cukup jelas siapa saja yang harus dilibatkan dalam kasus BLBI ini. Terbitkan saja buru-buru sekarang. Budiono memang terlibat. Bahkan dalam kasus Paul Sutopo dalam satu berkas, nama Budiono bisa menghilang. Persis dengan sejumlah nama yang raib dari dakwaan KPK untuk Setnov.

Yang dihukum hanya Paul Sutopo, dan seorang lagi, duh lupa saya namanya.

Ditahan KPK, Tersangka Kasus Korupsi BLBI Singgung Peran Boediono

KONFRONTASI- Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus BLBI.

Ia ditahan karena pada tahun 2004, Syafrudin menerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Syamsul Nursalim, selaku pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Syafruddin Temenggung, Tersangka Kasus Korupsi BLBI Singgung Peran Menteri Keuangan

KONFRONTASI - Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Temenggung ditahan penyidik KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus BLBI.

Ia ditahan karena pada tahun 2004, Syafrudin menerbitan surat keterangan lunas BLBI kepada Syamsul Nursalim, selaku pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Kasus SKL BLBI: KPK Periksa Kwik Kian Gie Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Kwik Kian Gie dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sedianya dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka tersangka Syafruddin Arsjad Tumenggung (SAT)

Usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Kwik Kian Gie mengaku dicecar pertanyaan seputar pembuatan kebijakan saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia.

KPK Cekal 7 Orang Terkait Kasus SKL BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permintaan larangan bepergian ke luar negeri ke Dirjen Imigrasi bagi tujuh saksi kasus dugaan korupsi terkait penerbitan SKL BLBI.

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Kamis (7/12).

“Terkait proses penyidikan kasus SKL BLBI, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tujuh saksi,” ujar dia.

KPK Periksa Eks Pejabat BPPN Terkait perkara SKL BLBI

KONFRONTASI-KPK memanggil mantan Team Leader Loan Work Out (LWO)-I Asset Management Credit (AMC) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Thomas Maria sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim terkait pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pages