BLBI

Skandal BLBI Sebaiknya Diselesaikan Secara Perdata

KONFRONTASI-Indonesia Advocacy and Public Policy berpendapat penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia secara pidana belum tentu mampu mengembalikan keuangan negara secara maksimal sehingga kasus ini sebaiknya diselesaikan melalui jalur perdata.

"Bukan melakukan pemidanaan, yang justru kemungkinan besar malah tidak akan tercapai tujuan keadilan dan pengembalian keuangan negara yang maksimal," kata Wakil Direktur Indonesia Advocacy and Public Policy, Hendra Hidayat, dalam keterangan persnya, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, adalah perkara keperdataan.

"Hulu perkara berkaitan dengan perjanjian utang berupa surat utang dari negara kepada obligor," katanya.

Menurut dia, masyarakat sebaiknya lebih teliti dan cermat memandang perkara BLBI tersebut. Surat Keterangan Lunas BLBI merupakan produk kebijakan negara yang diputuskan setelah melalui proses pembahasan lintas lembaga. Kebijakan ini bukan keputusan personal.

"Karena itu memidanakan seseorang dalam kasus ini harus hati-hati. Potensi salah orang (error in persona) sangat mungkin terjadi," katanya.

Sifat keperdataan dalam BLBI tersirat dari keterangan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 26 Oktober 1999-23 Agustus 2000/Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Kwik Kian Gie yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Kamis (5/7).

"BLBI itu keluarnya (berbentuk) surat utang. (Proses pengucurannya) berlangsung selama tiga hari sebesar Rp144,5 triliun," kata Kwik.

Ketika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam hal pengembalian utang tersebut, Kwik mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Awalnya prinsip yang dipegang oleh Kwik adalah pengembalian berupa uang tunai.

"Buat saya ukurannya ada uang tunai yang masuk atau tidak?" kata Kwik.

Perkembangan berikutnya, pengembalian utang itu dilakukan juga dengan penyerahan aset milik para obligor dengan memperhatikan asas komersial dan prospek usaha.

Selain itu, Kwik juga menekankan ada jaminan personal (personal guarantee) dari obligor. Buat saya itu penting," katanya.

Pada bagian lain, Kwik menceritakan tentang proses penerbitan SKL bagi para obligor yang ternyata dilakukan melalui serangkaian pembahasan yang melibatkan sejumlah pejabat. Saat itu Kwik menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (periode 9 Agustus 2001-20 Oktober 2004).

Menurut Kwik, pertemuan pertama hasilnya adalah disepakati penerbitan SKL untuk debitur kooperatif. Namun Kwik berposisi menolak SKL.

Pertemuan kedua dan ketiga di Istana Negara dihadiri pejabat yang sama plus Menteri Kehakiman.

"Hampir semua setuju SKL kecuali saya. Yang agak netral Bambang Kesowo (menteri sekretaris negara)," kata Kwik.

Kwik Kian Gie Sebut Rapat Pertama SKL BLBI Digelar di Rumah Pribadi Megawati

KONFRONTASI - Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie mengatakan bahwa rapat pertama untuk membahas rencana pemerintah memberikan Surat Keterangan Lunas terhadap obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dilakukan di rumah Presiden Megawati Soekarnoputri.

Rapat digelar di rumah Mega yang berada di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Soal Obligor BLBI, RR: Dikejar di Era Gus Dur, Diberi Kelonggaran di Era Megawati

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Rizal Ramli menyebut rezim Megawati Soekarno Putri memberikan kelonggaran pada para penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Berbeda dengan rezim sebelumnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di mana para penerima kucuran dana dikejar untuk melunasi utangnya.

Rizal menyebut saat era Gus Dur, pemerintah meminta para penerima BLBI menyerahkan personal guarantee.

Rizal Ramli Soal BLBI: Mereka yang di Level Atas Juga Harus Diperiksa

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) periode 2000-2001, Rizal Ramli menilai kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung tidak masuk akal. 

Rizal mengaku janggal banyaknya pihak yang memiliki kewenangan di atas jabatan Syafruddin tapi tidak ikut dijerat.

Rizal Ramli: 2005 Aset BDNI Rp4,5 Triliun, Tapi 2007 Dijual Cuma Rp200 Miliar Oleh Sri Mulyani

KONFRONTASI-Mantan Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Rizal Ramli mengakui perubahan nilai kewajiban Sjamsul Nursalim dari Rp3,5 triliun menjadi Rp1,9 triliun karena perubahan kurs.

Rizal Ramli: BLBI Tak Bisa Dilepaskan dari Peran IMF

KONFRONTASI-Menko Perekonomian era Presiden Abudurahman Wahid, Rizal Ramli, mengungkapkan bahwa kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diwarnai korupsi tidak lepas dari peran International Monetary Fund (IMF).

"Seperti diketahui, Asia pada tahun 97-98 mengalami krisis (ekonomi). Kena negara-negara tetangga, kena Indonesia. Kalau kita tidak mengundang IMF, ekonomi Indonesia tetap kena krisis, anjlok sekitar 6 persen," ujar Rizal saat keluar dari Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/5).

Kwik Kian Gie Mengaku Tak Berdaya Tolak SKL BLBI: Bu Megawati selaku Presiden RI memutuskan untuk tetap menerbitkan SKL

KONFRONTASI- Mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie mengaku pernah menentang diterbitkannya Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Namun saat itu, Kwik mengaku usahanya gagal karena berhadapan dengan 'total football'. Apa maksudnya?

Rizal Ramli: Soal Skandal BLBI, Kebijakan Strategis BPPN Tidak Mungkin Diambil Tanpa Melibatkan Menkeu, Menko dan Pejabat Tinggi di Atasnya lagi

KONFRONTASI -   Menko Perekonomian era Presiden Abudurahman Wahid,  Dr Rizal Ramli, mengungkapkan bahwa kasus BLBI harus dituntaskan dan KPK harus memeriksa para pejabat  atasan  Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang jadi tersangka korupsi BLBI.  Dalam kasus BLBI itu, KPK harus memeriksa para pejabat atasan Kepala BPPN  yakni Menkeu (Boediono), Menko ekuin (Dorodjatun Kuntjorojakti) dan pejabat tinggi di atasnya lagi.

Pages