22 July 2018

BLBI

Todung: Sjamsul Nursalim Lakukan Misrepresentasi Utang Dipasena

KONFRONTASI-Advokat senior Todung Mulya Lubis mengakui bahwa pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim melakukan misrepresentasi utang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Tugas tim bantuan hukum (TBH) adalah melihat kepatuhan dari obligor dan merekomendasikan upaya-upaya hukum yang bisa diambil oleh pihak BPPN, dan saat melaporkan ke KKSK kami melaporkan ada misrepresentasi obligor Sjamsul Nursalim karena keberadaan utang Dipasena yang tidak dijelaskan sebagai utang `outstanding`," kata Todung Mulya Lubis dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Todung diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negarai Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Todung adalah anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) yang dibentuk berdasarkan SK KKSK pada 2002. TBH beranggotakan para pengacara dibantu dengan dua orang staf BPPN yang melakukan "review" kepatuhan pembayaran obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat TBH bekerja juga dibantu oleh konsultan-konsultan hukum, dan secara khusus saat me-"review" BDNI TBH dibantu oleh kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS).

"Fakta adanya utang outstanding bahwa tidak mendapat informasi bahwa utang petambak itu macet sudah merupakan fakta yang tidak kami lakukan penelusuran lebih jauh karena sudah dilakukan oleh LGS. Mereka kerja di `data room` dan kami mendapat informasi laporan LGS dan karena kami sepakat mengenai hal itu dan mengadopsi laporan itu," ungkap Todung.

Setelah mengetahui Sjamsul melakukan misrepresentasi maka TBH merekomendasikan untuk membawa masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hingga ke kepolisian dan kejaksaan agung.

"Pada 29 Mei 2002 kami sudah menyerahkan laporan hukum dan kepatuhan, kalau ada rapat KKSK pada 2004 saya sama sekali tidak tahu dan saya tidak tahu apakah anggota TBH lain tahu hal itu," tambah Todung.

Sidang SKL BLBI: Boediono dan Todung Mulya Lubis akan Dihadirkan Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan mantan Wakil Presiden Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ini Kesaksian Dorodjatun di Sidang SKL BLBI

KONFRONTASI-Mantan menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menjelaskan utang yang dijamin oleh PT Dipasena milik Sjamsul Nursalim pernah dibahas di sidang kabinet dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri.

Dorodjatun Simpulkan Megawati Setuju Penghapusan Utang Obligor BLBI Rp 2,8 T

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengakui dirinya memang menyetujui usulan yang disampaikan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temengggung untuk menghapusbukukan porsi utang unsustainable petambak plasma sebesar Rp 2,8 triliun.

Utang tersebut merupakan bagian total obligasi Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) senilai Rp 4,8 triliun dari petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Menurut Dorodjatun, disetujuinya penghapusan utang tersebut lantaran usulannya telah dibawa ke Sidang Kabinet Terbatas pada 11 Februari 2014. Usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Saya melihat (usulan) itu sudah dibawa ke Sidang Kabinet, mungkin itulah yang sudah harus dilaksanakan. Kalau tidak ada Sidang Kabinet, saya barangkali tidak akan semudah itu (menyetujui usulan)," kata Dorodjatun ketika bersaksi untuk Syafruddin dalam sidang korupsi BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/7).

Dalam persidangan ini, Dorodjatun sekaligus pihak yang dianggap bersama-sama Syafruddin, Sjamsul Nursalim beserta Itjih S Nursalim diduga telah atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.  Syafruddin didakwa merugikan negara dan memperkaya Sjamsul dalam kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas utang BLBI sebesar Rp 4,58 triliun.

Lebih lanjut Dorodjatun membeberkan Megawati dalam Sidang Kabinet tidak memberikan tanggapan atas usulan BPPN. Dari sidang kabinet itu, Dorodjatun membuat kesimpulan Megawati telah menyetujuinya.

Alasannya, selama sidang tidak ada yang keberatan atas usulan tersebut. Selain itu, dia dan Syafruddin tak pernah dipanggil kembali untuk membahas masalah tersebut. Padahal, jika memang ada keberatan tentu Megawati akan mengundangnya kembali ke Istana Negara.

"Apabila memang ada hal yang dirasakan tidak tepat dan sebagainya itu dipanggil oleh presiden. Pada Sidang Kabinet tidak ada dan akhirnya disimpulkan disetujui," kata Dorodjatun.

Pria yang juga menjabat sebagai eks Ketua Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tersebut mengatakan, persetujuan atas usulan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan No. KEP. 02/K.KKSK/02/2004 pada 13 Februari 2014. Keputusan itu menyetujui nilai utang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp 100 juta.

Dengan penetapan nilai utang maksimal tersebut, maka sebagian utang pokok dihapuskan secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma. Selain itu, seluruh tunggakan bunga serta denda dihapuskan.

Keputusan KKSK sebelumnya yang memerintahkan porsi utang unsustainable ditagihkan ke pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan dialihkan ke PT DCD pun dinyatakan tidak berlaku. Ini mengakibatkan hilangnya hak tagih negara melalui BPPN kepada Sjamsul.

Kesaksian Dorodjatun ini melengkapi keterangan yang diberikan Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie. Kwik bersaksi pada Kamis (5/7), mengatakan bahwa Megawati sewaktu menjabat presiden pada akhirnya menyetujui pemberian SKL kepada debitur penerima BLBI.

Terkonfirmasi, Eks Deputi AMK BPPN Benarkan Sri Mulyani Jual Aset Petambak Rp 220 M

KONFRONTASI-Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian SKL BLBI mengungkap fakta baru adanya penjualan aset petambak yang menyusut. Ihwal adanya hal ini dikatakan mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syahrial. 

Kasus BLBI: Dorodjatun dan Laksamana Sukardi akan Diperiksa Bersama Dalam Sidang

KONFRONTASI-Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Dorodjatun Kuntjoro-Djakti dan mantan Menteri Negeri BUMN Laksamana Sukardi akan dihadirkan bersama-sama dalam sidang untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung pada Senin (16/7).

"Karena keterangan saksi banyak menyebut atau `merefer` ke orang lain, agar saksi Dorodjatun tidak bolak-balik ke persidangan maka kami usulkan agar kesaksiannya digabung dengan keterangan Laksamana Sukardi," kata penasihat hukum Syafruddin, Ahmad Yani dalam sidang di pengadilan Tindak Pengadilan Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dorodjatun hari ini sudah hadir di persidangan untuk menjadi saksi Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung yang didakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Atas usulan penasihat hukum itu, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyetujuinya.

"Kami menyetujui penundaannya melalui majelis hakim, kami usul Kamis (19/7)," kata JPU KPK Haerudin.

"Saya berhalangan kalau Kamis karena mau ke bandara sorenya. Jadi Bapak Dorodjatun karena kesaksian saudara berkaitan dengan yang disebut penasihat hukum, dari pada dua kali datang karena mau dikonfrontir maka untuk saudara kesaksiannya ditunda Senin, 16 Juli, jadi ini panggilan resmi saudara hari Senin hadir memberi keterangan, saudara boleh pulang," kata ketua majelis hakim Yanto.

Dorodjatun pun meninggalkan ruangan persidangan. Sidang dilanjutkan dengan memeriksan satu orang saksi yaitu mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) BPPN Muhammad Syarial.

Dalam sidang 5 Juli 2018 lalu, mantan Ketua KKSK Kwik Kian Gie sempat mengungkapkan bahwa Dorodjatun dan Laksamana Sukardi pernah menghadiri beberapa rapat yang menghasilkan penerbitan Inpres No 8 Tahun 2002 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Sukarnoputri saat itu tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor BLBI. yang telah menyelesaikan kewajibannya.

Pertemuan itu pertama dilakukan di kediaman Presiden kelima Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar yang dihadir saat itu Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membahas SKL obliogor kooperatif.

Hasil keputusannya ada penerbitan SKL untuk obligor yang kooperatif. Tapi Kwik menolak karena berpendirian obligor yang mendapat SKL bila uang yang terutang ke negara benar-benar masuk ke kas negara. Kwik beralasan rapat itu tidak sah karena tidak ada undangan tertulis, tidak dilaksanakan di Istana Negara sehingga Megawati membatalkan rapat itu.

Rapat kedua dilakukan di Istana Negara yang dihadiri oleh Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie membahas pemberian SKL untuk obligor BLBI. Kwik juga kembali tidak setuju dengan kemudian Megawati Sukarnoputri selaku Presiden menutup rapat dengan tidak mengambil keputusan.

Pertemuan ketiga dilakukan di Istana Negara yang dihadiri Menko Ekui Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono, Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Jaksa Agung MA Rahman dan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie serta Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Dalam sidang terakhir Megawati memerintahkan Yusrif untuk membuat draft Inpres tersebut.

Kejahatan Kerah Putih BLBI. Rizal Ramli: Aneh Draf BLBI Kok Dibuat Lehman Brothers

KONFRONTASI- Skandal Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu diungkap ke publik.

Keberanian KPK Kembali Membuka Kasus BLBI Mulai Memancing Reaksi Banyak Pihak Tak Terkecuali Jokowi

KONRONTASI -   Pasca penetapan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin A. Tumenggung dalam kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di era Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai tersangka, KPK mulai membidik Inpres yang dikeluarkan Megawati terkait SKL tersebut.

Rizal Ramli: Masuknya IMF Memperburuk Krisis Ekonomi Indonesia. Keterlibatan Boediono, Sri Mulyani dalam kasus BDNI/BLBI Diungkap

KONFRONTASI- Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli mengungkapkan peran IMF, Menkeu Boediono, Menko Dorodjatun dan Menkeu Sri Mulyani  dalam kasus korupsi BDNI dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Kehadiran IMF (International Monetary Fund) membuat krisis ekonomi 1998 lebih buruk dan Indonesia makin terpuruk. maka kalau ada para pejabat Indonesia yang mau mengundang  IMF, kita tangkap saja karena mereka pasti  bermental komprador dan merusak ekonomi kita.

Syafruddin Temenggung: KPK Bermain Opini di Kasus BLBI

KONFRONTASI -   Kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi telah bermain opini untuk memaksakan agar kliennya dinyatakan bersalah atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pages