BLBI

Blunder Pak Jokowi ? DPR-RI dan Civil Society Tolak Perppu No.1/2020: Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Melindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ditentang berbagai kalangan. 24 tokoh mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19  ini ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai Perpu ini  membuka ruang/peluang dan potensi  untuk disalahgunakan pemerintah untuk  melindungi korupsi-kolusi dan memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya utang luar negeri. 

Jangan Sampai Skandal BLBI Berulang, Penerbitan Recovery Bond Mesti Dikaji Ulang

KONFRONTASI-Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penerbitan surat utang pemulihan atau recovery bonds bagi dunia usaha terdampak COVID-19.

"Tidak perlu lagi melakukan recovery bonds karena risiko cukup bahaya baik secara ekonomi dan politik," katanya di Jakarta, Senin.

Ia menilai skema surat utang pemulihan bagi dunia usaha itu dikhawatirkan bisa mengulangi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pernah dikucurkan sekitar tahun 1998.

Periksa Sjamsul Nursalim, KPK Koordinasi dengan CPIB Singapura

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pilihan untuk pengusaha kakap pasangan suami istri, Sjamsul dan Itjih Nursalim, tersangka kasus dugaan korupsi SKL BLBI.

Pascadimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), KPK makin giat memburu keberadaan Sjamsul dan Itjih untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kalau bisa didatangkan itu lebih baik Kalau tidak bisa misalnya diperiksa di kantor CPIB Singapura itu juga akan membantu," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di KPK, Selasa (1/10/2019) kemarin.

Proyek Utama Oligarki Taipan BLBI Adalah Menghancurkan UUD 1945

Oleh : Salamuddin Daeng

 

 Sejarah umat manusia membuktikan bahwa titik tolak dalam mengambil alih kedaulatan atau kekuasaan atas suatu negara oleh pemodal adalah dengan mengambil alih bank sentral negara tersebut. Cara untuk mengambil alih bank sentral adalah dengan menciptakan kekacauan dan krisis ekonomi di negara tersebut.

Pada saat krisis dan kemelut politik, pemilik modal datang sebagai dewa penyelamat dan menawarkan solusi. Apa solusinya? privatisasi bank sentral. Bagaimana caranya? dengan menjadikan bank sentral independen.

Bongkar Skandal BLBI, KPK Perlu Keahlian Rizal Ramli

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta kehadiran DR. Rizal Ramli untuk menjelaskan lebih dalam modus operandi korupsi di balik pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKL BLBI saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri kepada beberapa obligor yang dianggap bermasalah.

KPK Periksa Dua Saksi Terkait Kasus BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi dua hal pemeriksaan dua saksi dalam penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim (SJN).

Dua saksi itu berasal dari pihak swasta masing-masing Jusak Kazan dan Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio.

Kasus BLBI: Sjamsul Nursalim dan Istri Sudah Tersangka, Sri Mulyani Menyusul?

KONFRONTASI-Penuntasan kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk BDNI jangan berhenti pada penetapan status tersangka pasangan suami istri Sjamsul Nursalim saja.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus segera memproses hukum Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Kembali Ke UUD 1945 Butuh Dana Besar ?

Untuk bisa kembali ke UUD 1945 tentu membutuhkan sumber keuangan yang besar. Uang yang sekaligus akan bagi pemulihan ekonomi indonesia setelah  ekonomi dan politik Indonesia diobrak abrik dan dirusak oleh UUD amandemen. Kerana kalau tidak ada uang, maka UUD 1945 asli nantinya akan mewarisi beban kerusakan yang parah tanpa sumber pembiayaan bagi pemulihan. 

ICW Ingat KPK Selesaikan 18 PR Kelas Kakap yang Belum Tuntas

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) membeber pekerjaan rumah (PR) yang tidak kunjung dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Catatan ICW dan TII, sebanyak 18 dugaan rasuah kelas kakap belum diselesaikan KPK.

"Kami mencatat paling tidak, masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar. Jadi, yang masih menunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

Pages