Benar

‘Presidential Treshold’ yang Benar Ada di UUD 45

KONFRONTASI -   Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) bertentangan dengan konstitusi. Sebab, persyaratan pencalonan sudah diatur dalam konstusi kita.

Hal itu dikatakan Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, ditulis Sabtu (13/6/2020).

“Pasal 6a ayat 2 UUD 45 itu membebaskan partai untuk mencalonkan kadernya sebagai capres,” kata Titi.

Fadli Zon Bilang Luhut 'The Real President', LIPI: Ada Benarnya, Namun...

KONFRONTASI -   Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menjadi sorotan lantaran menyebut Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan bertindak seolah 'The Real President'.

"Pak Luhut ini bertindak seperti 'the real President' ya?," tulisnya dalam akun Twitter, Senin (30/3/2020).

Cara Simpan Cabai yang Benar, Bisa Awet sampai 3 Bulan

KONFRONTASI -    Mayoritas orang Indonesia tak bisa lepas dari cabai. Umumnya cabai digunakan untuk membuat sambal atau sebagai bumbu masak. Oleh karena itu, banyak orang Indonesia menyetok cabai di rumah. Masalahnya, cabai terbilang mudah busuk dan tidak dapat digunakan jika disimpan lama. Dilansir dari Sajian Sedap, ada cara untuk menyimpan cabai agar tidak mudah busuk dan bahkan bisa bertahan sampai tiga bulan. Berikut adalah cara menyimpan cabai yang benar dari Sajian Sedap:

Begini Ternyata Aturan Minum Air Putih yang Benar

KONFRONTASI -    Cairan merupakan salah satu komponen penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Untuk memenuhi asupan cairan tubuh, kita dapat menyiasatinya dengan rutin minum air putih secara teratur dengan jumlah yang cukup. Meski demikian, terdapat aturan minum air putih yang perlu kita ketahui. Sebab, kekurangan maupun kelebihan asupan air putih, sama-sama dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kita mungkin terbiasa mendengar anjuran untuk mengonsumsi minimal 8 gelas air per hari. Padahal, aturannya tidak seperti itu, lho.

Komisi Informasi: Sampaikan Hasil Pemilu secara Akurat, Benar, dan Tak Menyesatkan

KONFRONTASI -   Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan penyelenggara pemilu agar menyediakan dan menyampaikan informasi hasil pemilu presiden (Pilpres) dan pemilu legislatif (Pileg) kepada publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Imbauan ini disampaikan Komisi Informasi Pusat menyusul maraknya informasi hasil pemilu yang simpang siur di media sosial dan mainstream yang meresahkan masyarakat.

Lukman Hakim Saifuddin Sebut Uang Honor, Sekjen PPP: Bisa Benar, Bisa Salah

KONFRONTASI -  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan informasi dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahwa uang temuan KPK di ruangannya adalah uang honor. Sekjen PPP Arsul Sani menyebut, informasi bahwa uang itu adalah uang honor bisa benar, tapi dapat juga salah.

"Saya membayangkan sekali lagi bisa jadi benar bisa jadi salah ya," kats Arsul ditemui di Gedung DPP PPP, Rabu (20/3).

Benar Kata Pak JK, Negara Ini Bisa Hancur Dipimpin Jokowi, Sebut Pengamat

KONFRONTASI -  Pengamat politik dari Monash Institute Mohammad Nasih menilai bahwa melemahnya kondisi perekonomian bangsa saat ini tidak terlepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sebuah negara.

"Jika urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya. Itu adalah kaidah dasar umum," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/8/2015).

Ia minta sebaiknya Jokowi mempercepat diri dalam belajar dalam menjadi seorang pemimpin.

"Dan para elite politik belajar memilih pemimpin yang benar untuk rakyat," tandas dia.

Surya Paloh Menilai Keputusan Menkumham Sudah Benar

Konfrontasi - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menilai keputusan Menkumham mengesahkan kepemimpinan Agung Laksono dalam partai Golkar sebagai keputusan yang benar.

"Sekarang kami nyatakan keputusan Menkumham benar dan tepat," kata Paloh saat menerima kunjungan persahabatan dari Agung Laksono dan jajarannya di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Rabu (11/3).

Paloh menegaskan partainya akan memberikan bantuan-bantuan kerja sama kepada Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono, apabila memang diperlukan.