Bawaslu

Giliran Ma'ruf Amin yang dilaporkan ke Bawaslu

KONFRONTASI -  Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02, Ma'ruf Amin, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kampanye. Pelapor merupakan Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM).

Pelapor menuding, Ma'ruf melanggar aturan kampanye lantaran berjanji akan membagikan tanah negara kepada para petani di hadapan ribuan petani di Banyuwangi, saat melakukan safari politik, Kamis (1/11). 

Dipanggil Bawaslu, Erick Tohir Diwakili Tim Advokasi TKN

KONFRONTASI -   Perwakilan Bidang Advokasi Tim Kerja Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk memberikan klarifikasi terkait iklan rekening Jokowi-Ma’ruf di salah satu media cetak nasional yang diduga melanggar peraturan KPU.

Pukul 15.00 WIB, Bawaslu panggil Sri Mulyani dan Luhut Pandjaitan

KONFRONTASI - Badan Pengawas Pemilu hari ini menjadwalkan memanggil Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye."Iya (memanggil Luhut dan Sri Mulyani) jam 15.00 WIB," ucap Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dikonfirmasi, Jumat (2/11).

Dia menuturkan, keduanya dipanggil untuk dimintai klarifikasi, terhadap apa yang terjadi di pertemuan IMF-Bank Dunia yang lalu.

"Iya klarifikasi. Kami sudah panggil terlapor, saksi, dan ini lanjutannya terlapor," ungkap Ratna.

Bawaslu Samakan Janji Politik dengan Politik Uang

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat menyatakan peserta pemilu yang menjanjikan suatu pembangunan kepada masyarakat jika nantinya terpilih termasuk salah satu bentuk politik uang.

"Janji dengan program itu berbeda. Program itu terukur yakni pemaparan visi misi untuk menarik minat masyarakat untuk memilihnya, tapi kalau janji peserta pemilu menjanjikan sesuatu apabila terpilih," kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Sumbar Elly Yanti saat sosialisasi pengawasan Pemilu di Padang Aro, Rabu.

Soal OSO, Hanura Minta KPU Jalankan Putusan MA

KONFRONTASI-Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materil yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Uji materil yang diajukan Oso tersebut terkait PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sejumlah Pejabat Malut Tak Penuhi Panggilan Bawaslu

KONFRONTASI-Sejumlah pejabat di Pemprov Maluku Utara (Malut) enggan memenuhi panggilan Bawaslu Malut, terkait dugaan keterlibatan dalam pelaksananaan pemungutan suara ulang (PSU) dua kecamatan dan enam desa di Halmahera Utara.

"Kami telah panggil Kadikjar Malut Imran Yakub dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Kaban BKD) Idrus Assagaf, tetapi belum memenuhi panggilan Bawaslu," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penindakan Bawaslu Provinsi Malut, Aslan Hasan di Ternate, Kamis.

Ribuan DPT Ganda Ditemukan di Majalengka

KONFRONTASI-Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat masih bermasalah. Meski telah melalui proses perbaikan beberapa waktu lalu, tapi ternyata masih ditemukan ribuan DPT ganda.

Temuan ini didasarkan penelusuruan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Majalengka. Dari hasil pencermatan, ribuan DPT ganda tersebar di semua wilayah di Kabupaten Majalengka.

Diduga Langgar Kampanye, 9 Kepala Daerah Pendukung Jokowi-Maruf akan Kembali Dipanggil Bawaslu Riau

KONFRONTASI-Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Gema Wahyu Adinata, mengatakan akan memanggil kembali sembilan kepala daerah untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Sembilan kepala daerah ini akan diperiksa atas dugaan pelanggaran kampanye dalam deklarasi dukungan kepada capres Joko Widodo.

"Kami akan memanggil sebanyak sembilan kepada daerah. Sebab mereka sampai sekarang belum memenuhi panggilan pertama dari Bawaslu Riau," ujar Gema diberitakan Republika, Selasa (23/10) malam.

Bawaslu Tolak Debat di Kampus, Timses Prabowo Usulkan Hal Ini

KONFRONTASI - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merespons pernyataan Bawaslu yang tak setuju dengan usulan debat capres-cawapres di kampus. BPN Prabowo-Sandiaga ganti mengusulkan hal lain. Apa itu?

"Cukup debatnya dihadiri para cerdik, pandai dan mahasiswa dari kampus dan mereka ikut menguji para capres. Masalah tempat bisa di mana saja," ujar Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, Selasa (23/10/2018).

Pages