Bawaslu

KPU Minta Bawaslu Beri Solusi

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah meminta Badan Pengawas Pemilu provinsi setempat tidak sekadar mengeritik kinerja pemutakhiran data pemilih tetap pada Pilkada serentak tetapi juga harus memberikan solusi.

"Sebab kami tidak ingin ada satu orang pun yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga haknya hilang. Kami juga takut kalau ada pemilih yang haknya hilang," kata Komisioner KPU Sulawesi Tengah Ramlan Salam dihubungi dari Palu, menanggapi kritik Bawaslu atas kinerja KPU terkait pemutakhiran data pemilih.

Komisioner KPU: Pemantau Harus Non Partisan

Konfrontasi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan lembaga pemantau pemilu untuk melakukan registrasi atau pendaftaran terkait pengawasan Pilkada di daerah dengan pasangan calon (paslon) tunggal.

Regitrasi dibutuhkan agar lembaga tersebut bisa memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika terindikasi kecurangan dalam pilkada paslon tunggal itu.

Bawaslu Minta KPU Batalkan Calon Kada Berstatus Narapidana

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menugaskan Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota untuk meminta KPU Daerah (KPUD) setempat mengecek kembali dokumen calon kepala daerah. Khususnya calon yang menyandang status narapidana, yang masih bebas bersyarat.

Permintaan Bawaslu itu tertuang dalam surat rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Bawaslu: Masyarakat Sudah Tak Malu Terima Uang dari Peserta Pilkada

KONFRONTASI-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nelson Simanjuntak mengatakan masyarakat Indonesia di masa kini cenderung permisif terhadap politik uang, karena secara moral hal itu belum dianggap sebagai sebuah kejahatan.

“Pada awalnya masyarakat masih malu-malu menerima uang dari peserta pilkada, namun saat ini warga sudah terang-terangan,” ujar Nelson saat konferensi pers PGI terkait pilkada, di Gedung PGI, Jakarta, Minggu (27/9).

Dana Desa 'Haram' Digunakan untuk Kampanye Politik

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berkoordinasi terkait pengawasan dana desa dengan beberapa kementerian demi mencegah terjadinya politisasi dana bantuan tersebut selama kampanye.

"Karena Bawaslu bukan pengawas keuangan, dan masing-masing instansi (tingkat kementerian) sudah memiliki sistem pengawasannya sendiri, termasuk soal sanksi," kata Anggota Bawaslu RI, Daniel Zuchron, ketika ditemui Antara di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu.

Bawaslu Sumbar Penuhi Panggilan DPRD

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat memenuhi panggilan DPRD setempat terkait laporan dugaan pertemuan terselebung yang dilakukan Bawaslu dengan mantan Gubernur Irwan Prayitno.

Pada pertemuan di gedung DPRD Sumbar di Padang, Senin (24/8), Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Sumbar meminta penjelasan tentang surat laporan yang diterima dari salah seorang yang mengatasnamakan staf Bawaslu Sumbar.

Bawaslu-KPU Sepakat Awasi Kampanye di Media Sosial

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sepakat akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap akun anonim kandidat yang nantinya beredar di media sosial saat memasuki masa kampanye.

"Semua akan kita awasi mulai facebook, twitter serta media sosial lainnya akan dipantau terus karena akun ini bisa menebar fitnah kepada pasangan calon," kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi di Makassar, Selasa (11/8).

Bawaslu Akui Sulit Awasi Praktik Politik Uang

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan mencium adanya praktik politik uang menjelang pemilihan kepala daerah serentak akhir tahun ini, namun sulit mengawasinya.

"Selalu menjadi rahasia umum dan diketahui oleh masyarakat tentang mahar politik itu, tetapi kita cukup sulit untuk mengawasinya dan dibutuhkan bukti-bukti yang cukup," ujar Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi di Makassar, Rabu (5/8).

Bawaslu Tegaskan PNS yang Terlibat Politik Akan Dipecat

Konfrontasi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat menegaskan akan mengajukan hasil temuan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat politik praktis untuk diajukan pemecatan.

"Sudah ada edaran yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi tentang hal itu, makanya kami awasi secara ketat," ujar Ketua Bawaslu Pusat Muhammad Al Hamid melalui telepon selularnya, Rabu (5/8).

Pages