Bansos

KPK Geledah Rumah Anggota DPR PDIP, RR: Ada Dampak Dorongan Alumni Perguruan Tinggi Bersatu

KONFRONTASI-- Penyidik KPK menggeledah rumah yang diduga milik anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus. Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi bansos Corona. ''Bravo selamat berkat dorongan kawan kawan  kawan APTB,'' kata tokoh nasional Rizal Ramli,  Menko Ekuin Presiden Gus Dur. 

Bansos Disunat, Warga Takut Lapor, Pemda DKI Diminta Bertindak

KONFRONTASI-Koalisi Pemantau Bansos DKI Jakarta menyebut sejumlah warga takut melaporkan dugaan pemotongan dana bantuan sosial tunai (BST). Pemerintah daerah diminta segera menindak kasus tersebut.

Hal ini terkait temuan Koalisi soal dugaan pemotongan dana BST kepada sejumlah warga Jakarta. Pemotongan dana BST itu beragam, mulai dari Rp30 ribu hingga Rp50 ribu per kepala keluarga.

Temuan Baru MAKI: Kode 'Bina Lingkungan' Dan Anggota DPR Selain Dari PDIP Ikut Kecipratan Proyek Bansos

KONFRONTASI -   Tirai yang sempat menutupi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) perlahan tapi pasti mulai terkuak.Terkini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengungkapkan temuan baru berupa dugaan keterlibatan anggota DPR dari partai selain PDIP yang juga ikut kecipratan proyek bansos penanganan dampak pandemi Covid-19 ini.

Skandal Korupsi Mensos Batubara dan Jaringan Politiknya Trilyunan Rupiah, Wah ! ungkap Sekjen FITRA

KONFRONTASI- Korupsi bareng (berjamaah) trilyunan rupiah ditengarai dilakukan Mensos Juliari Batubara dan jaringan politiknya.  Ketua KPK Firli Bahuri ​ mengungkapkan, dari total anggaran Rp 204,9 triliun, Kementerian Sosial menjalankan enam program bantuan sosial (bansos). Pertama, Program Keluarga Harapan (PKH) anggarannya sebesar Rp 36,713 triliun. Kedua, Program Kartu Sembako anggarannya sebesar Rp 42,59 triliun.

Semakin panas suara mahasiswa dan masyarakat desak KPK periksa Gibran dan Puan soal korupsi Dana Bansos?

KONFRONTASI- Beredar di media sosial, semakin panas  suara  mahasiswa dan masyarakat desak KPK periksa Gibran dan Puan soal korupsi Dana Bansos

Tokoh nasional Rizal Ramli telah mengingatkan Presiden Jokowi agar bertindak sebagai Presiden dan tidak mencla-mencle.

Mensos Korupsi Bansos, Wong Cilik Kena Jotos!

Oleh:  Edy Mulyadi

 

 

Publik benar-benar dibuat marah oleh perilaku Menteri Sosial yang korupsi dana Bansos. Menteri berasal dari partai yang mengklaim partai wong cilik, justru merampok hak rakyat kecil yang sering dijadikan 'komiditas politik' mereka.

Kemarahan publik kian menjadi-jadi, saat jumlah dana Bansos yang dikorup Juliari P. Batubara ternyata terus membesar. Awalnya berita menulis, dana yang dikorup Rp14,5 miliar. Namun pada preskon KPK, diketahui angkanya bertambah menjadi Rp17 miliar yang diterima dua kali.

Mensos Korupsi Bansos, Jadi Dihukum Mati?,

KONFRONTASI -    Ahad, 6 Desember 2020 dini hari, KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka korupsi Bansos. Dia diduga menerima suap dari pamasok Bansos untuk wilayah Jabodetabek senilai Rp14,5 miliar.

KPK menyebut, ada fee Rp10.000 untuk tiap paket bansos senilai Rp300.000. Untuk Bansos wilayah Jabodetabek saja, dianggarkan Rp5,6 triliun.

PSBB Tak Efektif Karena Pemerintah Tak Mampu Beri Jaminan Sosial Penuh

KONFRONTASI-Menteri keuangan era SBY Chatib Basri menyebut jaminan sosial (social security) menjadi alasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia tak efektif.

Pasalnya, kunci kesuksesan dari penguncian wilayah (lockdown) adalah kemampuan finansial setiap warga untuk menyambung hidup selama tidak keluar rumah atau bekerja.

KPK Sebut Keluhan Paling Banyak Bansos Terjadi di Kota Surabaya

KONFRONTASI -   Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengumpulkan data terkait keluhan warga soal dana bantuan sosial (Bansos) untuk Covid-19. Dari data yang telah masuk melalui aplikasi JAGA Bansos hingga 4 September itu, keluhan warga dari Kota Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini paling banyak.

Dana COVID-19 Rp.905 Triliun, BPK Segera Periksa Pengadaan APD, Bansos dan Kartu Prakerja

KONFRONTASI -    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan pemeriksaan menyeluruh tentang besaran anggaran penanganan pandemi Virus Corona (COVID-19).

Anggota BPK Achsanul Qosasi menyatakan, pemerintah sudah tiga kali menaikkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dalam tiga bulan terakhir.

“Dalam 3 bulan, sudah 3 kali naik. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp 405,1 triliun, lalu naik menjadi Rp 677 triliun dan sekarang ini (akhir Juni) dinaikkan lagi menjadi Rp 905 triliun,” kicau Achsanul Qosasi lewat Twitter

Pages