Bambang Widjojanto

BW Tantang Pimpinan KPK Bongkar Relasi Nurhadi

Konfrontasi - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) menantang pimpinan KPK saat ini untuk membongkar relasi-relasi mantan Sekretaris MA Nurhadi, termasuk alur pelariannya. Sebab, ia meyakini, Nurhadi menjadi pintu masuk bongkar mafia peradilan.

"Feeling saya tidak akan diselidiki, kalau KPK tidak mengungkap relasi-relasi Nurhadi, maka KPK sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegak hukum. Bila pimpinan KPK saat ini tidak ada nyali untuk membongkar, letakkan saja jabatan itu dan serahkan kepada lain," kata Bambang Widjodjanto dalam diskusi di laman Facebook Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

"Selama ini saat bicara mafia peradilan, tokohnya adalah hakim tapi dalam kasus Nurhadi dalam posisi sebagai Sekjen MA adalah pintu masuk untuk seluruh kekuasaan bertemu dan mencari keadilan, semua orang datang ke dia (Nurhadi), kasus apapun harganya jadi mahal," tegasnya.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Tin Zuraida bahkan pernah tercatat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Ini adalah 'family corrupt', kejahatan dilakukan suami, istri, anak dan menantu, suatu kejahatan sempurna yang dilakukan bersama-sama. Istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida sepanjang 2004-2009 profil keuangannya juga tidak sesuai dengan penghasilannya karena ada uang keluar masuk sebanyak Rp1 miliar per bulan dan pada 2010-2011 transaksi-transaksinya meningkat lagi," tambah Bambang.

Pencucian Uang

Untuk itu, ia mendorong agar Nurhadi dan Rezky juga disangkakan tindak pidana pencucian uang.

"Tin Zuraida juga dapat menjadi pintu masuk ke sangkaan lain. Kasus ini tidak berdiri sendiri, lebih dari 100 hari Nurhadi dapat pergi ke mana-mana padahal dia kan mantan ASN biasa, apakah dia punya kemampuan menyelinap luar biasa? Atau ada pihak lain yang membantu pelariannya ini harus diselidiki tapi apakah KPK berani?" ungkap Bambang.

Bambang juga meminta agar pimpinan KPK tidak mengganti tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara Nurhadi.

"Pertanyaannya siapa yang akan jadi satgas kasus ini? Kalau sampai nanti satgas kasus ini diganti dan diberikan kepada penyidik yang tidak punya pengalaman dan baru, tandanya pimpinan kpk mau melindungi Nurhadi," ungkap Bambang.

Diketahui, tim satgas yang menangkap Nurhadi dan Rezky dalam pelariannya adalah tim Novel Baswedan.

BW Sindir Ketua KPK: Yang Perlu Kau Goreng Itu Koruptor, Bukan Nasi

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengadakan silahturahmi dengan Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga awak media kemarin. Dalam silahturahmi itu, Firli menyempatkan diri untuk memasak nasi goreng.

Menanggapi itu, Firli pun mendapat kritik sejumlah kalangan. Firli dinilai harusnya fokus menyelesaikan kasus suap terkait PAW anggota DPR yang menyeret mantan Caleg PDIP Harun Masiku hingga mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Bambang Widjojanto Bakal Minta Perlindungan Saksi kepada MK, Salah Satunya Refly Harun?

Ketua Tim Pengacara Pasangan Calon Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, Bambang Widjojanto, membacakan permohonann gugatan pada sidang perdana Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). Bambang Widjojanto mengungkap dugaan pelanggaran dana kampanye Joko Widodo-KH Maruf Amin.

BAMBANG Widjojanto, ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa Pilpres 2019, belum mau mengungkap ke publik siapa saja sosok saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.

BW Dilaporkan ke Tiga Kubu Peradi, Ini Respon BPN

KONFRONTASI-Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto (BW), dilaporkan ke 3 kubu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena dinilai telah melanggar kode etik profesi advokat. Menanggapi laporan itu, BPN Prabowo-Sandi menilai tidak ada masalah dengan posisi.

"Mas Bambang Widjajanto adalah orang yang mengerti hukum... praktisi hukum mengetahui batas-batas wilayah di mana dia boleh beracara dan di mana dia tidak boleh beracara," ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria, Kamis (13/6/2019).

Jubir BPN: Tim Prabowo-Sandi Tunjuk Bambang Widjojanto Jadi Ketua Tim Gugatan Hukum Ke MK

Konfrontasi - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengatakan, tim BPN akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pukul 20.30 malam ini.

Menurut dia, Bambang Widjojanto akan menjadi ketua tim pengacara yang akan memimpin tim hukum.

"Total anggota tim lawyer kami ada delapan tetapi nanti kami akan umumkan secara resmi sore atau sebelum Magrib," kata Andre di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 24 Mei 2019.

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kejagung Tuntaskan Kasus Kesaksian Palsu BW

KONFRONTASI - Jaksa Agung HM Prasetyo didesak untuk segera menganulir keputusan deponering atau mengesampingkan kasus kesaksian palsu Bambang Widjojanto.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan akan menggelar aksi di Kejaksaan Agung, Jumat (12/10) siang ini.

"Keputusan deponering kasus tersangka BW tersebut telah mengundang pertanyaan dan mendapat penolakan," ujar koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Keadilan,  Mulyadi P Tamsir dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (12/10).

Bambang Widjojanto: KPK Terus Diintai 'Sakratul Maut'

KONFRONTASI-Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjodjanto menyebutkan bahwa sejak berdiri, KPK sudah mendapatkan tekanan supaya menjadi lemah hingga terancam bubar.

"Sejak awal lembaga antikorupsi ini dibuat tidak berdaya, KPK juga terus diintai sakratul maut," ujar Bambang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Bambang Widjojanto: Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif? Ini Sederet Buktinya!

KONFRONTASI- Mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto menuturkan, BPK sudah melaporkan  adanya korupsi di DKI Jakarta era kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok. 

''Bagaimana bisa disebut pemerintahan Ahok  tidak korupsi kalau banyak perbuatan koruptif yang terjadi di DKI?  Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif? Ini Sederet Buktinya!,''  kata Bambang

Bambang memaparkan data dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per Mei 2016 yang menunjukkan indikasi koruptif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pages