Bambang Soesatyo

Gelar MBA-nya Diragukan Kader Golkar, Bamsoet Ancam Lapor Polisi

Konfrontasi - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo, atau Bamsoet bakal melaporkan kader Golkar yang menudingnya punya ijazah S-2 bodong. Bambang tak terima dengan tudingan gelar Master of Business Administration (MBA) yang diperolehnya dari Institut Manajemen Newport Indonesia (IMNI) dinilai meragukan.

"Saya dan Ikatan alumni IMNI akan mengambil langkah hukum dan melaporkan yang bersangkutan ke Bareskrim, Polda Metro atas penghinaan institusi tersebut," kata Bambang dalam pesan tertulisnya, Jumat 5 Juli 2019.

Titel MBA Disebut Bodong, Bambang Soesatyo Berang dan Ancam Lapor Polisi

KONFRONTASI - Ketua DPR, Bambang Soesatyo tengah santer namanya disebut-sebut sebagai salah satu kandidat ketua umum Partai Golkar yang akan maju pada Munas akhir tahun ini.

Politisi yang beken disapa Bamsoet itu memang belum memberi pengumuman resmi. Tapi ia mengklaim telah mendapat banyak dukungan dari sejumlah Dewan Pengurus Daerah (DPD) maju memperebutkan kursi ketum Golkar. 

Soal ini, kader muda Partai Golkar Jakarta, Agus Harta meminta segenap kader beringin agar tidak salah pilih pemimpin dalam Munas nanti. 

Dikritik, Usulan Ketua DPR Soal Kementerian Kebahagiaan

KONFRONTASI-Usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet ke pemerintah mendatang soal perlunya Kementerian Kebahagiaan dan Toleransi dikritik. Usulan ini dinilai tak sesuai dan belum mendesak.

"Namanya juga usulan. Bisa diterima atau ditolak. Namun, usulan tersebut kurang pas," kata pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Kamis 4 Juli 2019.

Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Nyoblos di TPS 15 Purbalingga

KONFRONTASI -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama keluarga akan mencoblos pada Pemilu besok di tempat pemungutan suara (TPS) 15 Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. TPS 15 merupakan TPS terdekat dari kediaman Bamsoet di sekitar Kauman Alun-alun Jalan Ahmad Nur Purbalingga.

Bamsoet Minta Pengusaha Jangan Bergantung Proyek APBN

Konfrontasi - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya mengandalkan proyek-proyek APBN jika tidak ingin menghadapi masalah hukum pada kemudian hari.

Hal itu mengingat banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidakpastian serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.

Dia juga menegaskan ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean governance yakni pemerintah, civil society, dan pelaku usaha.

Ketua DPR: Kebijakan Bagasi Berbayar dan Kenaikan Tarif Kargo Beratkan UMKM

KONFRONTASI - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengkritik kebijakan bagasi berbayar dan juga kenaikan tarif kargo. Pasalnya, kebijakan itu berdampak pada penurunan omzet pelaku usaha penjual oleh-oleh, berupa makanan khas daerah, yang tergabung dalam UMKM.

"Kebijakan itu memberatkan masyarakat pengguna moda tranportasi udara, terutama pebisbis UMKM," kata Bambang Soesatyo kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1).

Banyak Tantangan, Namun Relatif Stabil: Refleksi Akhir Tahun Ketua DPR-RI

Oleh: Bambang Soesatyo, Ketua DPR-RI

Meski memiliki banyak tantangan, namun Memasuki tahun ke empat pemerintahan Joko Widodo-Yusuf Kalla, situasi ekonomi, sosial, politik dan keamanan relatif stabil. 

Menuju akhir tahun 2018, dinamika politik di dalam negeri memang cenderung semakin memanas. Ada sejumlah gerakan atau aksi yang membuat sebagian masyarakat tidak nyaman. Kondusifitas sejumlah daerah pun sempat terganggu akibat manuver politik. 

Ketua DPR RI: Digitalisasi Kunci Hemat Biaya Pemilu

Konfrontasi - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pelaksanaan pilkada dan Pileg 2019 di Indonesia saat ini masih menghabiskan biaya yang tinggi.

Dia menambahkan, sekitar Rp 7 triliun lebih uang negara digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada 2015 yang diikuti 269 daerah.

Pilkada 2017 yang diikuti 101 daerah anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 5,9 triliun. Pada Pilkada 2018 di 171 daerah ada sekitar Rp 15,15 triliun yang dikeluarkan.

Karena itu, kata Bamsoet, perlu strategi baru untuk dapat menghemat anggaran pelaksanaan pilkada maupun pemilu.

"Kunci menghemat anggaran pelaksanaan Pilkada dan Pemilu adalah digitalisasi," kata Bamsoet saat menjadi pembicara utama seminar 'Upaya Mereduksi Political Cost dalam Pemilu dan Pilkada di Indonesia', di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurut Bamsoet, semua kegiatan perlu menggunakan cara digital, baik itu persiapan, tahapan, pelaksanaan, pemungutan maupun rekapitulasi suara. "Jika pemungutan suara menggunakan sistem elektronik akan menghemat biaya logistik seperti kertas suata, tinta maupun paku," ujar Bamsoet.

Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana menyelenggarakan pilkada dan pemilu yang semakin efektif dan efisien. Kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0 harus dimanfaatkan dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu berikutnya.

"Sehingga, dapat menekan biaya pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia," ujarnya legislator Partai Golkar.

Dia menjelaskan, cara menekan biaya pilkada dan pemilu yang pertama adalah integrasi pendataan pemilih yang selama ini kerap dilakukan terpisah antara pilkada yang satu dan yang lain dengan pemilu nasional.

Pages