Bakamla

KONFRONTASI-Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Angkatan Laut (AL), Aan Kurnia, mengatakan manuver China cenderung semakin provokatif di Laut China Selatan (LCS).

Untuk itu, Aan mengatakan Indonesia mendukung keputusan Permanent Court of Arbitration atau Mahkmah Arbitrase terkait sengketa Laut China Selatan karena adanya eskalasi di perairan itu.

"Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipicu dengan sikap asertif China dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif," kata Aan dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (10/6).

"Seperti Blue Sea Campaign 2020, pelarangan penangkapan ikan di Paracel, penetapan dua distrik dan penamaan 80 gugusan pulau karang dan fitur lainnya di Laut China Selatan," Aan menambahkan.

Persoalan yang kian memanas di perairan yang menurut hitungan sebenarnya masuk ke dalam wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia ini memang berpotensi menimbulkan konflik dengan China. Konflik terjadi dalam hal yurisdiksi pengelolaan sumber daya alam berupa sumber daya perikanan.

Tak hanya dengan China, persoalan di perairan ini juga makin rumit dengan adanya permasalahan batas di Laut Natuna Utara antara Indonesia dengan Vietnam yang belum selesai.

Saat ini Indonesia dan Vietnam memang sedang mencoba menyelesaikan permasalahan tumpang tindih batas Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah perairan itu. Bahkan seharusnya kata dia, kedua pihak menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan apapun.

"Tetapi pada kenyataannya, saat ini kapal pemerintah Vietnam yaitu kapal pengawas perikanan dan kapal coast guardnya selalu hadir bersama dengan kapal ikan Vietnam di wilayah tersebut," kata Aan.

Hal ini berbanding terbalik dengan Kapal-kapal milik Indonesia. Diakui Aan, penegak hukum laut baik dari TNI, Bakamla, maupun KKP kalah unggul dari Vietnam untuk selalu berada di perairan Natuna mengawal kapal ikan milik Indonesia.

"Ini tentu berdampak pada turunnya daya gentar penegakan hukum di Laut Natuna Utara sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing Vietnam dan bahkan kapal ikan China," kata dia.

Maka untuk menyelesaikan segala sengkarut perairan di wilayah itu, diperlukan strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Juga perlu strategi serta tata kelola dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol dua negara berupa aparat penegak hukum di laut Natuna Utara," tambah dia.

KONFRONTASI - Bakamla RI mendukung penuh pelaksanaan Patkor Optima Malindo seri 27A/18 yang telah berlangsung sejak Selasa (7/8), dengan dilibatkannya peran unsur operasi laut, unsur operasi udara, dan pantauan Pusat Informasi Maritim (PIM) Bakamla RI dalam mengamankan Selat Malaka, hingga hari ini, Jumat (10/8/2018).

KONFRONTASI - Badan Keamanan Laut RI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan kegiatan Asean Regional Forum (ARF) Best Practices in Maritime Data Analysis to Strengthen Regional Maritime Security. Kegiatan ini dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Bakamla RI, Dade Ruskandar, S.H., M.H. selaku ketua panitia.

KONFRONTASI - Setelah sukses menggelar kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan penanaman mangrove di Aceh dan Atambua, kini Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) kembali akan segera melakukan kegiatan serupa di Sei Bajo, Desa Bukit Aru Harapan, Sebatik Timur, yang merupakan batas terdepan Indonesia-Malaysia.

KONFRONTASI - omandan Japan Coast Guard Ship (JCGS) Tsugaru PLH 02 Capt Suzuki Hirohisa mengapresiasi hasil pelaksanaan latihan dengan Bakamla RI di perairan Teluk Jakarta kemarin. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan Direktur Operasi Laut (Diropsla) Bakamla RI Laksamana Pertama TNI Rahmat Eko Rahardjo, bersama Karoum Bakamla RI Brigjen TNI Marinir Sandy M.

KONFRONTASI - Dalam upaya mematangkan rencana penanaman mangrove di perbatasan Indonesia-Timor Leste tepatnya di Desa Dilawan, Kec. Tasifeto Timur, Kota Atambua, Kabupaten Benu, Kabag Humas dan Protokol Bakamla RI Kolonel Laut (KH) Drs. Toni Syaiful melakukan kunjungan ke Kantor Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Benu di Jl. Laksamana Yos Sudarso-Sesekoe Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin (2/7/2018).

KONFRONTASI - KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap politisi PDIP TB Hasanuddin terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla), pekan depan. Calon gubernur Jabar itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR Fayakhun Andriadi.

"Dalam kasus Bakamla ini, masih dibutuhkan keterangan saksi lain dari DPR. Informasi dari penyidik, TB Hasanuddin, anggota DPR diagendakan pemeriksaannya minggu depan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).

KONFRONTASI - Fayakhun Andriadi kembali diperiksa KPK terkait aliran dana kasus suap anggaran pengadaan Satelit Monitoring Bakamla RI. Fayakhun adalah tersangka dalam kasus ini. "(Didalami soal) aliran dana dan proses pengurusan anggaran di DPR," kata Jurubicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Fayakhun pada hari ini, Jumat (29/6).

KONFRONTASI - Sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang saling bermaaf-maafan dalam menyambut datangnya bulan Syawal, begitu pula halnya dengan kebiasaan personel Bakamla RI. Memanfaatkan momen ini, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI (Purn.) Ari Soedewo, S.E., M.H., mengumpulkan seluruh personel yang berdinas di Jakarta untuk melaksanakan Halal Bihalal di lapangan Kantor Pusat Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2018).

KONFRONTASI - Meskipun dalam suasana cuti hari raya Idul Fitri 1439 H, penjaga keamanan di laut tetap menjalankan tugasnya. Pada malam takbir, KN Singa Laut Bakamla menemukan dan menarik 11 rumpon Philipina di perbatasan Indonesia-Philipina di Laut Sulawesi, dan diamankan di Pangkalan Serei Bakamla. Rencananya akan dibawa ke Pangkalan PSDKP Bitung, malam ini, Jumat (15/6/2018).