APBN

Defisit APBNP 2015 Capai 2,56 Persen

KONFRONTASI-Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan realisasi defisit APBNP 2015 berdasar data terbaru hingga 22 Januari 2016, mencapai 2,56 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, menyebutkan berdasar data sampai 31 Desember 2015, tercatat defisit APBNP 2015 adalah 2,8 persen dari PDB sehingga berdasar data terbaru terjadi penurunan angka defisit.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bisa Seperti Jakarta-Bandung

Konfrontasi - Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah mulai diwacanakan sejak beberapa waktu lalu. Diskusi pun sudah dimulai antara pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kemaritiman, Rizal Ramli dengan konsultan asal Jepang, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA).

‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan proyek tersebut bisa dimulai secepatnya. Namun, opsi pengerjaannya akan diserahkan terlebih dahulu kepada dunia usaha, atau tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Harus Persiapkan Strategi Pembiayaan APBN 2016

KONFRONTASI - Target penerimaan pajak tahun 2015 dipastikan tidak tercapai hingga akhir tahun. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukan, per akhir November 2015, penerimaan pajak tercatat Rp 806 triliun atau 64 persen dari yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.244,7 triliun

APBN 2016: Dana Desa Naik Dua Kali Lipat

KONFRONTASI-Pada tahun 2016 pemerintah pusat menaikkan anggaran dana desa yang berasal dari APBN sebesar Rp46,9 triliun atau naik dua kali lipat lebih dibanding 2015 sebesar Rp20,7 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat membuka sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan dana desa bagi kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Selasa, mengungkapkan, dengan naiknya dana desa tersebut, maka dana yang dikelola desa juga naik.

Gagal Capai Target Pembangunan, DPR Ancam Makzulkan (Impeachment) Jokowi. Ini Penting agar Jokowi Tak Sekedar Pengin jadi Presiden

KONFRONTASI-Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan DPR mulai memberikan target pembangunan kepada pemerintah Jokowi. Jika tidak bisa dicapai akan dilakukan impeachment, pemakzulan karena rakyat pasti makin miskin atau setidaknya angka kemiskinan meningkat.  Ini penting agar Jokowi tak sekedar pengin jadi presiden, sementara rakyat makin susah. Sayang, ujarnya, pemerintah dinilai lamban memanfaatkan dana APBN.

DPR Segera Panggil ESDM dan PLN Terkait Pembatalan Subsidi Listrik 2016

Konfrontasi - Komisi VII Dewan Derwakilan Rakyar (DPR-RI) akan memanggil Dirut PLN dan Menteri ESDM untuk meminta penjelasan atas rencana pemerintah mencabut subsidi listrik pada 2016.

“Akan segera kita panggil Dirut PLN dan Menteri ESDM selesai reses,” kata Anggota Komisi VII, Ramson Siagian di Jakarta, Minggu (1/11/2015).

Dirinya mengaku bahwa DPR belum ada kesepakatan dengan Pemerintah mengenai rencana tersebut.

APBN hasil Kompromisme Istana Presiden dan Parlemen. Rakyat Gigit Jari, Diapusi ?

KONFRONTASI- Alotnya pengesahan RAPBN 2016 ditengarai karena bagi-bagi proyek antara elit dan anggota DPR kubu KMP dengan kubu KIH belum tercapai. Meskipun pemerintah dan DPR sudah setuju dengan asumsi RAPBN 2016, tapi nyatanya hingga sekarang RAPBN 2016 belum disahkan menjadi Undang-Undang. Tarik menarik kepentingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) masih terasa ketat. Saking ketatnya, para pemimpin KMP hari, Rabu (28/10/15) mengadakan pertemuan di Bakrie Tower, Kuningan.

Waduh, Dana APBN Jadi Hadiah Piala Presiden 2015

Konfrontasi - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan, jika hadiah untuk pemenangan turnamen ‘Piala Kemerdekaan 2015’ diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dinilai tidak menyalahi aturan.

“Betul dan tidak menyalahi aturan karena jumlahnya tidak terlalu signifikan. Jadi ini meluruskan agar tidak dianggap tidak konsisten,” demikian kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Lelang SUN, Pemerintah Serap Rp9 Triliun

KONFRONTASI-Pemerintah menyerap dana Rp9 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp11,1 triliun.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima, di Jakarta, Rabu, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan pada Selasa (13/10) ini memenuhi jumlah indikatif yang ditetapkan sebelumnya Rp8 triliun.

Menkeu Bambang Ingatkan Presiden Jokowi: Proyek Kereta Api Cepat Tak Boleh Pakai APBN

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan (warning) Presiden Joko Widodo, bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tak boleh menggunakan anggaran APBN  sepeser pun.

Kata Menkeu Bambang, investor yang ditetapkan sebagai pemenang proyek kereta cepat itu, harus memiliki kemampuan biaya untuk pembangunannya.

"Kereta cepat, kalau di bangun tak boleh memakai APBN atau terkait APBN. Kapan pun dan berapa pun itu, tidak boleh," kata menkeu di Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Pages