APBN

Kebijakan APBN Sri Mulyani Tak Pro Rakyat

KONFRONTASI-Beberapa hari lalu, dalam artikelnya di sebuah media cetak nasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerukan untuk memerangi kecenderungan terjadinya elite capture dalam fungsi alokasi dan distribusi APBN. Caranya, menurut Sri Mulyani, adalah dengan terus menjaga proses politik anggaran yang sehat dan baik. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra mengamini pendapat Sri Mulyani ini, namun juga memiliki catatan kritis.

PP 72 Tahun 2016 Rampung, Pemindahan Aset BUMN Tak Perlu Izin DPR

Konfrontasi - Pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 

Dalam PP tersebut, dicantumkan setiap perpindahan aset negara di sebuah BUMN ke BUMN lain dan perusahaan swasta, dapat dilakukan tanpa harus melewati pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tidak perlu melalui persetujuan DPR.

Kemenhub Targetkan Penyerapan Anggaran Capai 90 Persen

KONFRONTASI-Kementerian Perhubungan menargetkan penyerapan anggarannya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 mencapai 90 persen atau naik dari capaian 2016 yaitu 83 persen.

Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam bincang-bincang di Jakarta, Selasa, mengatakan pagu anggaran Kemenhub dalam ABPN 2017 yaitu Rp46 triliun.

"Kita menargetkan sampai akhir Maret proyek yang sudah lelang 90 persen, sementara yang sudah kontrak 70 persen," katanya.

APBN Tak Sehat Gara-gara Pemerintah Kecanduan Utang

KONFRONTASI-Kondisi pemerintah yang sudah kecanduan utang sangat berbahaya. Ke depan, pemerintah harus mau melepas ketergantungan utang tersebut.

“Sangat berbahaya pemerintah jadi kecanduan utang. Dan hal ini dipengaruhi dua hal. Pertama, crowding out effect alias uang di pasar yang harusnya terserap untuk investasi produktif justru terserap untuk beli utang pemerintah,” papar Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira Adhinegara di Jakarta, Senin (9/1).

Waduh, Defisit APBN 2017 Lebih dari Rp330 Triliun

KONFRONTASI-Rapat paripurna DPR yang digelar, Rabu (26/10), telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

Ketika membacakan hasil kesimpulan sidang paripurna itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebutkan pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080,5 triliun. "Defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari produk domestik bruto," ujar dia.

Menkeu Sebut Postur APBN 2017 Seimbang dan Kredibel

KONFRONTASI-Dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, target pendapatan negara diketok sebesar Rp 1.750,3 triliun dan belanja negara Rp 2.080,5 triliun, serta defisit Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Postur anggaran tersebut, menurut Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, disusun realistis sesuai kondisi ekonomi saat ini.

Kas Negara Mulai Sakit-sakitan

KONFRONTASI -   Sejumlah kalangan mengkhawatirkan kondisi arus kas atau cash flow pemerintah pada akhir tahun ini.

Penyebabnya, yakni realisasi belanja negara yang selalu naik pada akhir tahun, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan pendapatan negara, meski ada program amnesti pajak.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, tahun ini tanda-tanda kekurangan arus kas sudah terlihat. 

Anggaran Dipangkas, Bagaimana Nasib Pertumbuhan Ekonomi?

KONFRONTASI-Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan perlu adanya antisipasi pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi pascapemangkasan anggaran sebesar Rp133,8 triliun di sejumlah lembaga/kementerian dan transfer daerah.

"Pada triwulan ke-3 dan ke-4, anggaran belanja dipotong, harus hati-hati betul dilakukan antisipasi supaya pertumbuhan ekonomi tidak langsung drop," kata Enny di Jakarta, Senin.

Pages