APBN

Panik, Menkeu Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak `Sandera` 5.000 Peserta Tax Amnesty

JAKARTA- Sri Mulyani sudah panik menangani APBN dan soal pajak. itu bukan berita, meski dia membantahnya. Program tax amnesty yang dicanangkan Pemerintah, ternyata gagal, tidak mencapai target. Antara lain, aset repatriasi yang diperoleh nyatanya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap likuiditas, nilai tukar, suku bunga, dan investasi. Selain itu program ini sepi peminat, karena hanya 995.983 wajib pajak yang ikut.

APBN Terancam Defisit, Jokowi Malah Naikkan Tunjangan DPRD?

KONFRONTASI-Sejak 2 Juli lalu Presiden Joko Widodo rupanya diam-diam telah menandatangi Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Aturan ini mendapat protes keras dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran(FITRA) karena melalui aturan tersebut Presiden Joko Widodo menyetujui kenaikkan tunjangan anggota DPRD.

Defisit APBN Melebar, Masih Sanggupkah Jokowi Bertahan?

KONFRONTASI-Defisit APBN adalah masalah paling krusial yang dihadapi Pemerintahan Jokowi. Selama ini para pembantu presiden memberi angin surga. Kebohongan yang akhirnya terbukti. Demikian seperti disampaikan Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng.

Salamuddin Daeng menuturkan, konon katanya tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan mengurangi defisit APBN 2017. Namun faktanya APBN 2017 jebol lebih dalam dibandingkan tahun sebelum tax amnesty.

Defisit APBN Berpotensi Melebar, Pemerintah akan Kembali Berutang?

KONFRONTASI-Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Neegara (APBN) 2017, pemerintah telah menargetkan setoran pajak mencapai Rp1.307,6 triliun. Atau naik 13 persen dari tahun lalu yang di angka Rp1.104,9 triliun.

Namun sayangnya, belanja pemerintah sendiri lebih besar dari penerimaan negara yang Rp2.080,5 triliun. Sementara pendapatan negaranya senilai Rp1.750,3 triliun. Sehingga diperkirakan defisit fiskal akan melebar. Dari yang semula dicatat sebesar 2,41% atau Rp330,2 triliun melonjak jadi 2,6%  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dengan defisit 2,41% dari PDB itu sangat disayangkan, apalagi pemerintah akan menambah utang sekitar Rp40 triliun di luar rencana awal. Dengan asumsi ini, maka utang yang akan ditarik pemerintah mulai akhir Juni sampai dengan akhir tahun ini menjadi sekitar Rp 344,34 triliun,” kritik Anggota Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI), Cahyo Gani Saputro, di Jakarta, ditulis Kamis (29/6).

Padahal, kata dia, rasio utang pemerintah terhadap PDB terus meningkat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, pada 2012, saldo utang pemerintah sebesar Rp1.977 triliun atau 24 persen dari PDB.

“Tapi pada 2014, nilainya meningkat drastis jadi Rp 2.608,78 triliun (25,84% terhadap PDB,” kata dia.

Kemudian di tahun lalu, kata Cahyo, selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi utangnya terus membengkak drastis menjadi Rp4.468,7 triliun (27,96% terhadap PDB). Tahun ini, posisinya menjadi Rp 3.875,2 triliun (28,20% terhadap PDB). Itu murni utang pemerintah.

“Per akhir April 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.667,41 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 17 triliun, dibandingkan jumlah di Maret 2017 yang sebesar Rp 3.649,75 triliun. luar biasa,” kritik Cahyo.

Sementara utang dalam denominasi dolar AS, jumlahnya per April 2017 adalah US$ 275,19 miliar, naik dari posisi akhir Maret 2017 yang sebesar US$ 273,98 miliar. Sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN).

Memang hingga April 2017, kata dia, nilai penerbitan SBN mencapai Rp2.932,69 triliun, naik dari akhir Maret 2017 yang sebesar Rp2.912,84 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp734,71 triliun, turun dari Maret 2017 sebesar Rp 738,2 triliun.

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap PDB.

Anggaran Diprediksi Defisit, Pemerintah Mau Utang Lagi USD500 Juta

KONFRONTASI-Sebagai antisipasi untuk menambal defisit yang diprediksi melebar tahun ini, Pemerintah telah memegang komitmen pinjaman dana senilai US$500 juta. Seperti diketahui, Pemerintah memprediksi defisit akan melebar di tahun ini dari target sebelumnya 2,41% menjadi sekitar 2,6% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemenkeu Tambah Porsi Belanja Rp10 Triliun dalam APBN-P 2017

KONFRONTASI-Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah melakukan finalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Perubahan 2017. Rancangan APBN-P 2017 akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum periode reses.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, porsi belanja dan APBN-P 2017 meningkat Rp 10 triliun. Adapun total alokasi belanja dalam APBN 2017 mencapai Rp 2.080,5 triliun.

Menteri Sri Beberkan Alasan Rekrutmen PNS Diperketat

Konfrontasi - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penerimaan pegawai negeri sipil akan diperketat. Hal itu, merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, agar menempatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. 

Hal ini dilatarbelakangi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, khususnya untuk gaji pegawai.

APBN Kritis, Pengeluaran Negara Terpaksa Dipangkas

KONFRONTASI -  Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak – lewat tax amnesty – tak sesuai target, sumber dana pun jadi seret. Dompet Negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.

Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar program-programnya tak berhenti di tengah jalan.

Kemenkeu Terus Pelototi APBN Terkait Kondisi Global

KONFRONTASI-Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan APBN yang dalam jangka pendek bisa terdampak oleh perkembangan terbaru ekonomi global.

"Kami masih menjalankan (APBN) dahulu. Akan tetapi, tentu dengan melihat seluruh aspek," kata Suahasil di Jakarta, Rabu.

Pages