APBN

Nasdem-Demokrat Usulkan Relokasi Anggaran untuk Atasi Corona

KONFRONTASI-Fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar relokasi anggaran dalam APBN dilakukan untuk penanganan virus Covid-19 atau Corona. Usul tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan III 2019-2020.

"Terkait dengan relokasi anggaran jadi hal penting dalam hal ini pemerintah dan presiden," ujar Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Saan Mustopa, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3).

APBN Kritis, Tunda Pemindahan Ibu Kota

KONFRONTASI-Realisasi APBN 2019 mengalami krisis, karena rasio pendapatan negara hanya sebesar 12,20 persen dari PDB atau yang terendah setelah krismon.

Akibatnya, APBN semakin tergantung pada utang dan tanpa utang, APBN kolaps. Karena itu, pembangunan ibu kota baru yang sebagian anggarannya dari APBN sebaiknya ditunda. Mengapa?

Pertama, realisasi APBN 2019 mengalami shortfall (kekurangan pendapatan) sebesar Rp.207,9 triliun dari target Rp.2.165,1 triliun sehingga pendapatan negara hanya sebesar Rp.1.957,2 triliun.

Pemerintahan Jokowi Masih Banyak Uang, Subsidi LPG Dalam APBN 2020 Senilai 50,6 Triliun;

Oleh : Salamuddin Daeng

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU APBN 2020 pemerintah dan DPR telah memutuskan nilai subsidi LPG 3 kilogram senilai Rp. 50,6 triliun. Nilai subsidi yang ditetapkan UU APBN 2020 tersebut memang sedikit menurun dibandingkan APBN tahun 2019 lalu. Penurunan nilai subsidi adalah sebesar 12,8 persen. Tahun 2019 nilai subsidi LPG 3 kg mencapai Rp. 58 triliun.  

Defisit APBN Jangan Sampai Lampaui Target

KONFRONTASI-Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengingatkan agar defisit APBN tidak sampai melebihi angka target yang telah ditetapkan, apalagi mengingat kondisi dunia saat ini sedang mengalami perlambatan ekonomi yang juga berpotensi mengakibatkan terjadinya resesi.

Heri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (23/12), menyoroti terkait defisit APBN 2019 yang saat ini melebar hingga lebih dari 2,2 persen sehingga sangat dibutuhkan perhatian yang serius.

Defisit APBN Melebar, RR: Kejar 'Big Fish', Jangan Cuma Bisa 'Ngutang'

KONFRONTASI – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) kemungkinan makin melebar. Hari ini, sejumlah media ramai memberitakan kabar buruk itu, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang Rabu kemarin kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Agar Tak Kuras APBN, Bappenas Usul Ada BUMN Urus Penjara

KONFRONTASI -   Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan pengelolaan penjara diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ide ini terinspirasi dari pengelolaan penjara di sejumlah negara maju, salah satunya Australia.

Namun demikian, sambung ia, bukan berarti pemerintah perlu mendirikan satu perusahaan khusus yang menjadi pengelola penjara. Fungsi itu, katanya, bisa dengan menunjuk salah satu BUMN yang sudah ada saat ini.

APBN Megap-megap, Jokowi Malah Mau Belikan Mobil Mewah untuk Para Menteri

KONFRONTASI-Presiden beserta jajaran kabinetnya dinilai tidak memiliki ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini lantaran kebijakan yang dikeluarkan justru banyak menyengsarakan masyarakat.

"Persoalannya presiden enggak ada sense of crisis, ditambah pembantu-pembantunya di ekonomi semuanya, mulai dari Menkonya enggak ada yang punya ideologi memihak kepada rakyat kecil. Itu tercermin dari semua kebijakannya," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto dilansir RMOL, Kamis (5/9).

Defisit Meleset dari Perkiraan, Sri Mulyani Kaget

KONFRONTASI-Defisit anggaran hingga akhir Juli 2019 tercatat Rp 183,7 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 151 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini tak sesuai dengan perkiraan. Dirinya mengaku akan menjaga kondisi ekonomi di semester II-2019.

Maruf Amin Harapkan Pesantren Dapat Dana APBN

KONFRONTASI-Wapres terpilih Ma'ruf Amin berharap PKB bisa ikut mendorong diloloskannya Undang-Undang Pesantren. Dia berharap, dengan diketuknya UU ini, pesantren bisa mendapatkan dana APBN.

"UU Pesantren nanti, saya harap PKB paling depan untuk meloloskan UU Pesantren sehingga nanti pesantren ada APBN-nya setiap tahun," kata Ma'ruf Amin di Penutupan Muktamar VI PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Pages