APBD

Serapan APBD Mayoritas Daerah Masih Minim, Jokowi Pasti Kecewa Lagi

KONFRONTASI-Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta 548 kepala daerah untuk bisa segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi Covid-19.

Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

RR Kritik APBD Manjakan Birokrat Ketimbang Rakyat

KONFRONTASI -   Ekonom senior Rizal Ramli melontarkan kritik pedas terkait belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Porsinya lebih 'mengenyangkan' birokrasi ketimbang untuk pembangunan.

Selanjutnya Rizal menyarankan agar sistem pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah, dirubah. Saat ini, sebanyak 70% APBD habis untuk birokrasi dan legislatif. Semisal untuk membiayai gaji serta tunjangan lainnya. Tidak adil apabila dibandingkan dengan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat kecil. Lantaran porsinya cuman 30%.

Ini Kata Pengamat: 99 Persen Pemda Tidak Mengalokasikan Minimal 20 Persen APBD Murni untuk Pendidikan

BANGUNAN sekolah yang ambruk di Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 5 November 2019. Seorang guru dan seorang siswa tewas, sementara 11 siswa lainnya mengalami luka-luka.*/ANTARA FOTO

 

KONFRONTASI -  Tragedi bangunan sekolah ambruk terus berulang. Selain menghambat proses kegiatan belajar mengajar, hal tersebut juga tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Seperti yang terjadi di SD Negeri Gentong I Kota Pasuruan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Diduga Cacat Hukum, Ketua DPRD Kotim Tolak Tandatangani APBD 2019

KONFRONTASI-Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Muhammad Jhon Krisli menolak menandatangani APBD 2019, karena diduga ada pelanggaran dan cacat hukum dalam proses penyusunannya.

"Saya menolak menandatangani APBD 2019 Kabupaten Kotawaringin Timur karena ada indikasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA)," kata Jhon Krisli di Sampit, Kamis.

Proses Pembayaran Berbelit, Penyerapan Anggaran DKI Terjepit

KONFRONTASI-Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga November 2018 baru mencapai 54,7 persen. Detailnya, anggaran belanja baru sampai angka Rp 41,1 triliun dari keseluruhan anggaran Rp 75 triliun APBD DKI 2018. Data tersebut itu diakses melalui situs publik.bapedadki.net, Senin (12/11).

Penyerapan tersebut dibagi dua yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung, penyerapannya baru 48,77 persen yakni Rp 20 triliun dari total alokasi sebesar Rp 41 triliun.

Ngeri, Jejaring Korupsi Melalui APBD

Oleh: Siti Jubaidah
Lingkar Studi Perempuan Peradaban -LSPP

Kasus suap dan korupsi di negeri ini seolah tak ada habisnya. Beberapa waktu lalu kembali seorang kepala daerah terseret kasus suap anggota DPRD untuk memuluskan APBD. Di tahun sebelumnya, pada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK juga banyak anggota DPRD yang terjermat kasus suap terkait pengesahan APBD. Kenapa ini terjadi?

Dikritik Sri Mulyani, Begini Tanggapan Anies Baswedan

Konfrontasi - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan tanggapi santai soal kritik yang diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) terkait tata kelola APBD DKI Jakarta yang dianggap memiliki banyak catatan.

"Nanti kita lihat lagi," katanya di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).

Sebelumnya, saat memberikan arahan pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD DKI Jakarta 2017-2022, di Balaikota Jakarta yang juga dihadiri oleh Anies, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, SMI mengeluarkan kritik keras kepada Anies yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Smart City.

"City-nya smart, yang memerintah juga smart, masyarakat smart, infrastrukturnya smart, dan juga hasilnya mestinya smart. Hasilnya harusnya triple A," ketus SMI.

Salah satu sorotan SMI adalah soal biaya perjalanan dinas pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dibuat tiga kali lebih besar dari anggaran serupa untuk pejabat pemerintah pusat. 

"Daerah ini, kalau bikin standar biaya, lebih mahal dari pemerintah pusat. Biaya perjalanan dinas pemerintah DKI Rp 1,5 juta per orang per hari. Sedangkan standar untuk pemerintah pusat hanya Rp 480 ribu per orang per hari. Padahal kita (pemerintah pusat) juga ada di DKI," sindir SMI.

SMI pun ogah pusing tentang bagaimana uang itu digunakan. Namun, bekas direktur Bank Dunia itu berharap agar ini tidak membuat sektor lain justru mengalami minus pendanaan. 

"Bagaimana dengan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, dan untuk tiga hal, infrastruktur, human capital investment, dan untuk reformasi (birokrasi)?," ucap SMI. 

SMI mengatakan Jakarta saat ini memiliki kekayaan Rp 66 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). Anggaran segitu, terbesar se-Indonesia. Sayangnya, duit segitu dirasa belum punya dampak yang signifikan. Misalnya, ia mencontohkan pada APBD 2017, DKI memiliki 207 program yang diterjemahkan menjadi 6.287 kegiatan. 

"Dengan makin banyak kegiatan makin sulit untuk diketahui jejaknya dan kinerjanya sulit diukur," lanjut SMI. 

Kepala Daerah Optimalkan APBD Untuk Kesejahteraan Rakyat, Sebut Mardiasmo

KONFRONTASI - Para kepala daerah memiliki peran penting dalam mengoptimalkan APBN dan APBD bagi kesejahteraan rakyat di daerahnya. Hal ini mengingat pemerintah pusat telah mengalokasikan banyak dana ke daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan di daerah.

Sudah Mau Akhir Tahun, Penyerapan Anggaran Pemprov DKI Baru 51 Persen

KONFRONTASI-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru mampu menyerap 51 persen dari Rp 71,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017. Padahal, tahun ini tinggal tersisa dua bulan lagi.

"Serapan kita baru 51 persen. Kita akan lakukan percepatan dengan mengebut pekerjaan fisik," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, Rabu (25/10).

Saefullah juga mengaku telah menginstruksikan agar seluruh pekerjaan fisik dikerjakan 24 jam dengan membaginya menjadi tiga shift.

September, APBD-P 2017 Ditarget Selesai

KONFRONTASI -  Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menargetkan APBD-Perubahan 2017 bisa selesai dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan akhir September," kata Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Senin (28/8/2017).

Anggaran sebesar Rp71,8 triliun tersebut nantinya akan dibawa ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta untuk kembali dibahas.

Pages