Anies Baswedan

KONFRONTASI -   Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dianggap berhasil dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diundang untuk menghadiri virtual meeting 'The Mayoral Meeting Cities Against Covid-19 (CAC) Global Summit 2020' pada 2 Juni lalu. Dengan mengusung tema 'Together We Stand', Anies berbicara di depan 40 gubernur dan wali kota di seluruh dunia. Video tersebut diunggah akun Youtube Pemprov DKI pada Ahad (7/6).

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara tentang keterkaitan antara penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan Pancasila.

Ia mengungkapkan, PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta sekitar 2 bulan lamanya berimbas terhadap 3/4 dari total keluarga di DKI. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan panganya secara mandiri, alias harus dibantu negara.

Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum bisa menerapkan secara utuh PSBB dengan cara tetap tinggal di rumah.

KONFRONTASI-Selama masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, Kebun Binatang Ragunan harus kehilangan pengunjung akibat penutupan yang dilakukan Pemprov DKI guna mencegah penyebaran virus corona baru (Covid-19).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun menceritakan pengalamannya saat meninjau wahana rekreasi keluarga yang terletak di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sekitar 2 bulan ke belakang.

Konfrontasi - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan merasa akibat dampak wabah virus corona atau COVID-19 yang melanda Ibu Kota terasa sekali dampaknya terhadap pendapatan pajak daerah. 

"Dan kita, di Pemprov DKI Jakarta, juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari Rp50,17 triliun menjadi Rp22,5 triliun, tinggal 45 persen. Anggaran kita turun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun, tinggal 53 persen," kata Anies Rasyid Baswedan di Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020. 

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, sebanyak 60 persen masyarakat Jakarta tidak bepergian selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan.

“Pembatasan yang kita lakukan selama ini dilakukan di wilayah Jakarta-Jabodetabek yang dikerjakan oleh semua orang bisa dibilang percakapan dari fakultas kedokteran dan kesehatan (FKM UI) masyarakat hampir 60 persen masyarakat di Jakarta tidak bepergian tetap berada dalam rumah,” kata Anies Baswedan dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Senin (25/5).

KONFRONTASI -  Pemprov DKI Jakarta menetapkan perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menghindari virus Corona (COVID-19) kian menyebar. Gubernur DKI Anies Baswedan pun memiliki sejumlah harapan dari PSBB penghabisan ini.

Perpanjangan PSBB di Jakarta disampaikan oleh Anies saat memaparkan evaluasi PSBB. Ia menegaskan saat ini belum akan melakukan pelonggaran PSBB, meski pemerintah pusat tengah mengkaji wacana tersebut.

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akan dilanjutkan. Ini disebutnya akan jadi PSBB terakhir.

"Pemprov DKI Jakarta, Gugus Tugas DKI Jakarta menyampaikan kepada seluruh masyarakat, Jakarta akan menambah PSBB selama 14 hari mulai tanggal 22 Mei sampai 4 Juni," ujar Anies dalam siaran Facebook Pemprov DKI Jakarta, Selasa (18/5/2020).

Ini merupakan perpanjangan kedua PSBB. Usai ini, dimungkinkan tak akan ada PSBB lanjutan.

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Bermula dari surat Anies ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Nagih utang! Ada 5,1 triliun Dana Bagi Hasil (DBH) penerimaan pajak Pemprov DKI di Kementerian Keuangan.

Gak cair-cair. Dalam kesempatan teleconference dengan wapres, Anies menyinggung soal dana ini. Minta bantuan wapres untuk dorong Menkeu agar hak Pemprov DKI tersebut segera bisa dicairkan. Pemprov DKI butuh dana itu untuk atasi covid-19 dan dampak ekonominya. Urgent!

Konfrontasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati silang pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Isu yang dibahas seputar bantuan sosial (bansos) bagi warga DKI dan dana bagi hasil (DBH).

Hal tersebut bermula saat Anies menyurati Sri Mulyani agar pemerintah pusat segera mencairkan DBH untuk DKI yang totalnya mencapai Rp5,16 triliun. DBH itu akan digunakan untuk membiayai program bansos bagi warga rentan miskin yang terdampak Covid-19.

KONFRONTASI-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih banyak warga yang belum dapat bantuan sosial (bansos) dan tak sedikit bantuan yang tidak tepat sasaran.

Menurut Anies yang berbicara di Balai Kota Jakarta, Rabu, hal itu karena data yang tidak sempurna. Hal tersebut biasa terjadi di Indonesia yang hampir tidak mungkin menemukan data yang sangat akurat.

"Kami menargetkan bisa memberi 1,2 juta Kepala Keluarga (KK) dan itu tentu ada 1,2 juta nama, tentu saja, tidak mungkin sempurna," katanya.