Amnesty International

Amnesty International Soroti Telegram Kapolri: Isinya Bisa Langgar Kemerdekaan Berpendapat


KONFRONTASI -  Amnesty International Indonesia menyoroti telegram Kapolri Jenderal Idham Azis berkaitan penegakan hukum selama masa pandemi Covid-19.

Surat Telegram Kapolri yang berisi pedoman pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait kejahatan yang terjadi di ruang siber dan penegakan hukumnya selama masa wabah Covid-19 ditengarai bisa melanggar hak asasi manusia (HAM). Khususnya terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat.

Amnesty International Desak Malaysia Hapus Hukuman Mati

Konfrontasi - Lembaga HAM Amnesty International mendesak Malaysia menghapus hukuman mati terhadap pelaku narkoba dan yang lainnya. Hal itu tertuang dalam laporan yang dirilis bertepatan dengan Hari Peringatan Anti Hukuman Mati Dunia.

Amnesty International mengeluarkan laporan berjudul "Fatally flawed: Why Malaysia Must Abolish The Death Penalty" yang menggambarkan adanya penyiksaan dan cara-cara lain agar pelaku mau mengakui tindakan yang mereka lakukan serta tidak adanya bantuan hukum memadai bagi mereka yang dijatuhi hukuman mati.

Moeldoko: Laporan Amnesty International Tak Terkait Jokowi

KONFRONTASI - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan laporan Amnesty International bertajuk 'Sudah kasi tinggal dia mati' tidak berkaitan langsung dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Dalam laporan tersebut, ada 69 kasus pembunuhan di luar hukum selama periode Januari 2010 sampai Februari 2018.

"Sebenarnya evaluasi itu 10 tahun terakhir sehingga tidak langsung pada pemerintahan saat ini," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/7).

Amnesty: Krisis Rohingya Terjadi Karena Masyarakat Didorong untuk Membenci

KONFRONTASI-Krisis di Myanmar dan pembantaian Muslim Rohingya menurut Amnesty International adalah konsekuensi dari sebuah masyarakat yang didorong untuk membenci dan kurangnya kepemimpinan global mengenai hak asasi manusia.

Hal ini disampaikan kelompok hak asasi manusia tersebut dalam laporan tahunannya yang mencakup 159 negara yang memiliki retorika penuh kebencian oleh para pemimpin mereka sehingga menormalisasi diskriminasi terhadap kaum minoritas.

"Kami melihat konsekuensi akhir dari sebuah masyarakat yang didorong untuk membenci, mencari kambing hitam dan memperlihatkan ketakutan minoritas dalam kampanye militer yang mengerikan dalam pembersihan etnis terhadap orang-orang Rohingya di Myanmar," kata Sekretaris Jenderal Amnesti Salil Shetty.

Amnesty mengatakan masyarakat internasional telah gagal dalam menanggapi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang seperti di Irak, Sudan Selatan, Suriah dan Yaman. Dikatakan para pemimpin di negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina tidak membela kebebasan sipil dan sebaliknya justru merongrong hak jutaan orang.

Amnesty mengatakan Presiden Donald Trump telah mengambil langkah mundur mengenai hak asasi manusia dan merupakan preseden yang berbahaya. Shetty menggambarkan keputusan Trump yang melarang orang-orang dari beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk memasuki AS pada Januari tahun lalu dengan jelas meningkatkan kebencian.

Menurut laporan tersebut hak untuk berbicara secara bebas akan menjadi isu utama bagi mereka yang peduli dengan hak asasi manusia tahun ini. Amnesty mengatakan stafnya ditangkap di Turki pada 2017. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mesir dan Cina juga merupakan diantara negara yang banyak memenjarakan jurnalis.

Rohingya Ditindas, Amnesty International Serukan Resolusi Keras Terhadap Myanmar

KONFRONTASI-Amnesty International menyerukan resolusi yang keras menyangkut perlakuan Myanmar terhadap minoritas Rohingya. Seruan ini disampaikan di tengah sidang sesi khusus Dewan HAM PBB, Selasa waktu AS ini.

Militer Myanmar membantan tuduhan PBB dan AS terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya di Rakhine utara.

Operasi militer telah memaksa 620.000 orang mengungsi ke Bangladesh, selain meninggalkan ratusan desa yang musnah rata dengan tanah.

Amnesty: Myanmar Lakukan Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rohingya

KONFRONTASI-Tindakan-tindakan militer Myanmar dinilai Amnesty International dapat dikategorikan sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan". Penilaian ini muncul sebagai respon atas kekerasan yang dialami oleh kelompok minoritas Muslim Rohingya.

Organisasi hak asasi manusia itu menuduh militer Myanmar membunuh, memerkosa, menyiksa penduduk sipil dan menjarah harta mereka.

Moskow Tutup Kantor Amnesty International

KONFRONTASI-Amnesty International pada Rabu (02/11) menyatakan bahwa otoritas Rusia menutup kantor mereka di Moskow, dengan pemerintah kota menyatakan penutupan itu dilakukan karena ada tunggakan sewa.

Kelompok advokasi hak asasi manusia itu menyatakan bahwa kunci kantor telah diganti dan sistem alarm dimatikan di bangunan itu, yang merupakan satu-satunya kantor Amnesty International di Rusia.

Pages