amandemen

Bermula dari Amandemen, catatan Prof. Haidar Nashir

Oleh: Prof. Haidar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah

Indonesia memanas lagi! Pemicunya RUU Haluan Ideologi Negara yang kontroversial. Berbagai komponen bangsa menolak keras. Aksi massa di Jakarta dan sejumlah daerah marak, mendesak RUU tersebut dicabut dari legislasi.

Kita cermati dengan seksama bagaimana itikad politik para wakil rakyat di DPR. Semoga kabar positif, tidak lagi bermai-main siasat. Mengikuti suara kebenaran itu sungguh terhormat dan negarawan!

Amandemen Masa Jabatan Presiden Sulit Dilakukan

KONFRONTASI-Wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dinilai bukan perkara mudah. Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha mengatakan, selama dirinya menjadi pimpinan Fraksi PPP di MPR, amendemen UUD selalu menemui kebuntuan.

Hal itu dikatakan Syaifullah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar dengan tema "Menakar Peluang Amendemen Konstitusi?" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Hidayat Nur Wahid: Amendemen Terhadap Konstitusi Terus Berproses

Konfrontasi - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan, rencana melakukan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih terus berjalan. Salah satu upaya memuluskan rencana tersebut adalah menambah jumlah pimpinan MPR dari sebelumnya delapan menjadi sepuluh orang.

Hariman Siregar: Sayangnya Amandemen Bukan Proses Penyempurnaan

KONFRONTASI -  Bergulirnya reformasi sebagai gerakan koreksi atas penyelahgunaan kekuasaan di orde baru. Euforia perubahan tidak hanya melahirkan demokrasi di segala bidang, tetapi juga peninjauan kembali UUD 1945 lewat amandemen. Tapi sayang, dari empat kali amandemen banyak yang berubah, sehingga UUD 1945 tidak asli lagi.

Mulai Disadari Amandemen UUD 1945-lah Sumber Krisis Konstitusi, Ekonomi & Politik

KONFRONTASI - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 yang saat ini sedang mengemuka dan diperbicangkan antarpimpinan lembaga negara dalam sejumlah kesempatan, bakal dibahas oleh Lembaga Pengkajian MPR RI yang baru dibentuk.

“Nanti keputusan perlu tidaknya melakukan perubahan akan dibahas di lembaga pengkajian, termasuk alasannya,” kata Zulkifli Hasan dalam rilis Humas MPR yang diterima, di Jakarta, Sabtu (11/7).

Pages