Ahok

KONFRONTASI -  Ahmad Dhani dituntut dua tahun masa penjara oleh jaksa penuntut umum.

Proses persidangan yang dilaksanakan hari ini, Senin (26/11/2018) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pentolan band Dewa 19 itu diduga melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo dengan hukuman penjara selama dua tahun," ujar jaksa dalam pembacaan tuntutannya.

KONFRONTASI-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut akan menjadi anggota PDI Perjuangan apabila kembali berpolitik seusai menjalani masa tahanan terkait kasus penistaan agama.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konsolidasi pemenangan Pemilu 2019 di DPC PDIP Sleman, DIY, Senin, sebagai rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua, mengatakan baru bertemu dengan Ahok.

Dalam pertemuan tersebut Ahok menyampaikan beberapa hal kepada Djarot, termasuk soal rencana masuk sebagai anggota PDI Perjuangan.

KONFRONTASI -   Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (26/11/2018).

Dhani yang mengenakan pakaian serba hitam, serta tak ketinggalan blankonnya yang kerap digunakan pada saat menjalani persidangan, tiba di pengadilan pada pukul 13.45 WIB. Mantan suami dari Maia Estianty ini datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Ali Lubis dan Hendarsam.

KONFRONTASI -  Hubungan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi kian memanas akibat dana kemitraan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

 Setelah beberapa hari lalu Dinas Perhubungan Bekasi menahan 51 truk sampah DKI, kali ini kedua kepala daerah terseut saling "bersautan" atau "menyindir".

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bahkan menolak datang ke Balai Kota DKI untuk membahas perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang.

KONFRONTASI- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias 

KONFRONTASI-Nama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi buah bibir beberapa hari belakangan, terkait kabar rencana pernikahannya dengan polwan berpangkat Bripda berinisial PND.

Tak hanya itu saja, beredar pula rumor mengenai rencana kepindahan agama Ahok saat menikah nanti yang semakin membuat publik bertanya-tanya mengenai kebenaran hal tersebut.

KONFRONTASI- Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menolak asimilasi guna menindari kegaduhan atau kontroversi.

Asimilasi merupakan proses pembinaan narapidana yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM dengan cara berbaur dalam kehidupan masyarakat sebelum dinyatakan bebas.

Sedangkan Ahok menurut pengacanya I Wayan Sudirta mendapatkan asimilasi yang merupakannya haknya diakhir masa tahanan Agustus 2018 . Namun kliennya tidak mengambil agar tidak ramai lagi di luaran.

KONFRONTASI-Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan akan menikah setelah bebas dari penjara. Ini sosok perempuan yang akan dinikahi Ahok.

Informasi yang dihimpun, perempuan tersebut adalah polwan dengan pangkat bripda. Inisial namanya adalah PND.

Bripda PND dikabarkan bertugas mengawal mantan istri Ahok, Veronica Tan. Bripda PND diketahui juga sering mengantar makanan ke Ahok selama di Rutan Mako Brimob.

KONFRONTASI-Kehidupan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi buah bibir di kalangan publik. Kali ini Ahok dikabarkan mempunyai hubungan spesial dengan seorang polisi wanita (polwan). Asia Time mengabarkan polwan yang telah menarik hati mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan eks ajudan Veronica Tan, mantan istri Ahok.

Adik kandung Ahok, Fifi Lety Indra saat dikonfirmasi tidak membantah maupun membenarkan. Fifi mengatakan akan memberikan jawaban melalui unggahan di Instagram miliknya, @fifiletytjahajapurnama.

KONFRONTASI -  Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang menjadi korban gusuran pada 2016 lalu mengaku tiba-tiba dimasukkan ke dalam daftar pemilih untuk Pemilu 2019. Padahal sejak digusur Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, 400 kepala keluarga di sana tak memiliki status kependudukan yang jelas.