Ahok

KONFRONTASI - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Baidhowi menjelaskan  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus melepas statusnya sebagai kader PDI Perjuangan jika ingin menjadi pimpinan BUMN. "Karena BUMN harus steril dari parpol, maka Ahok harus mundur dari parpol," ujar politisi muda PPP itu terkait rencana Menteri BUMN Erick Thohir menjadikan Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN, kepada wartawan, Kamis (14/11).

KONFRONTASI -  Para analis khawatir, Jokowi akan lakukan blunder lagi yg tidak perlu. Menunjuk Ahok, tokoh bermasalah dalam pembelian bus rusak dari RRC, pembelian mark-up RS Sumber Waras, tanah DKI.  Seharusnya Ahok diperiksa KPK. Penggusuran rakyat paling brutal dalam sejarah DKI. Pengumpulan dana2 off-budget dari swasta yg illegal dan tidak transparan. ''Penunjukkan balas budi Ahok akan memicu persoalan baru untuk Jkw.  Akan banyak skandal & poor governance di BUMN strategis yg akan dipimpin.

Oleh:  M Rizal Fadillah

"Ahok" bukan suara batuk, akan tetapi batuk politik bisa bersuara "Ahok". Ahok dihukum karena penodaan agama. Ia Gubernur dan tokoh politik yang dikenal seenaknya, emosional, dan kena batunya ketika menghina ayat Allah QS Al Maidah 51. Dilapaskan di Mako Brimob tempat  aneh untuk "terhukum". Tentu menjadi catatan sejarah buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia.

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kabar soal mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa calon Dewan Pengawas KPK.

Ia berharap sosok yang menjadi anggota Dewan Pengawas itu memiliki integritas.

"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana (dewan pengawas KPK) memiliki integritas," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).

KONFRONTASI -   Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan tunjuk langsung Dewan Pengawas KPK, Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Antasari Azhar kembali muncul.

Jokowi mengatakan tidak akan ada panitia seleksi (pansel) dalam pemilihan Dewan Pengawas KPK saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," ujar Jokowi.

KONFRONTASI -   Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, apabila pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencoba-coba “memainkan” anggaran dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), dia tak akan sungkan mendemosi.

"Yang main-main (anggaran), semua akan saya stafkan tanpa TKD (tunjangan kinerja daerah). Saya udah ngancam seperti ini ke mereka," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Senin, 23 November 2015.

Konfrontasi - Nama Ustaz Abdul Somad kembali ramai dibicarakan. Ia dilaporkan ke Polda NTT, oleh Organisasi massa Brigade Meo Nusa Tenggara Timur.

Hal ini berawal, dari video ceramah UAS yang diunggah lewat akun twitter @P3nj3l4j4h. Dalam sebuah ceramah, UAS mengungkit soal salib, setelah mendapat pertanyaan dari catatan di selembar kertas.

Konfrontasi - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok memberi ucapan selamat atas beroperasinya moda raya terpadu (MRT). Ucapannya tersebut disampaikan melalui laman Instagram-nya di @basukibtp.

Dikutip detikFinance, Minggu (24/3/2019), Ahok berharap MRT bisa menjadi transportasi massal yang mengurangi kemacetan. Tidak hanya itu, dia berharap MRT menjadi simbol peradaban baru.

Ucapan Ahok dalam media sosial disertai dengan video kereta MRT yang tengah melaju.

KONFRONTASI-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama buka suara, terkait sejumlah tuduhan yang dialamatkan kepada keluarganya. Ahok, sapaan Basuki, meminta semua pihak untuk berhenti menyalahkan Puput Nastiti Devi (PND).

"Hentikan menuduh PND macem-macem, karena saya yang memutuskan. Kalau mau salahkan semua, salahkan kepada saya, bukan PND," kata Ahok dalam video yang diunggah di akun resmi Instagram-nya, Selasa (26/2).

Konfrontasi - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD memastikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan bisa menggantikan Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden jika Joko Widodo-Ma’ruf Amin terpilih pada Pemilu 2019.

Mahfud menilai, isu tersebut dinilai sama sekali tidak berdasar.

Menurutnya, Ahok tidak mungkin menggantikan Mar’uf menjadi Cawapres Jokowi, baik sebelum pilpres maupun jika nanti sesudah terpilih. Sebab banyak syarat untuk menggantikan cawapres atau wapres menurut undang-undang.