Ahok

KONFRONTASI -   Nama Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP disebut-sebut bakal masuk ke kabinet Presiden Jokowi alias Joko Widodo terlebih setelah berembus isu reshuffle.

Kendati demikian, kemungkinan Ahok menjadi pembantu Jokowi ditutup oleh Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun. Menurut Refly Harun, Ahok tidak mungkin menjadi menteri.

Terkait hal itu, Refly Harun memiliki alasan hukum. Refly Harun mengatakan Ahok tidak bisa menjadi menteri karena pernah dibui dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih.

KONFRONTASI- Kabar mengejutkan datang dari PT Pertamina, BUMN plat merah ini dalam waktu dekat berencana menghapus bahan bakar minyak atau BBM yang dinilai tidak ramah lingkungan.

Konfrontasi - Komisi VII DPR RI menyambut baik niat pemerintah untuk memerangi mafia yang selama ini membebani industri migas. Dengan hilangnya mafia migas, diharapkan sektor ini bisa secara maksimal berkontribusi terhadap ekonomi nasional dan mengurangi beban impor.

Anggota Komisi VII DPR RI Sartono menyatakan selepas pembubaran Petral pada 2015 lalu, parlemen belum melihat lagi perhatian yang serius dari pemerintah dalam rangka memerangi mafia migas. Meski keberadaan mafia tersebut masih tetap ada di sektor migas.

KONFRONTASI-Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyerahkan sepenuhnya penanganan banjir kepada penerusnya Anies Baswedan. Menurut Ahok, Anies lebih pintar dalam mengurusi banjir.

"Kita harus percaya, Pak Anies itu lebih pintar ngatasinya," kata Ahok di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020). Ahok ditanya soal perdebatan naturalisasi dan normalisasi terkait penanganan banjir di Jakarta.

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dihidupkan sampai tingkat kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut akan mengajukan kembali hal itu kepada Gubernur Anies Baswedan karena dulu BPBD Kota dihapus di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Konfrontasi - Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengingatkan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Salah satunya merevisi Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar Ahok mengundurkan diri dari partai politik, sebab Permen yang lama hanya mengatur bagi pengurus partai, anggota dewan, dan calon legislatif (caleg) supaya berhenti. Tapi tidak mengatur anggota biasa.

KONFRONTASI-Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Masyhur menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi komisaris BUMN dalam reuni akbar yang digelar pada 2 Desember mendatang.

"Enggak masalah kalau itu (pemerintah mengangkat Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina) mah," kata Awit saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Menurut Awit, kasus penistaan agama yang pernah dilakukan Ahok sudah selesai sehingga Alumni 212 pun tidak mempermasalahkannya.

KONFRONTASI - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir  bersama Tim Penilai Akhir akhirnya memilih  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Penunjukan Ahok terus menuai pro dan kontra di masyarakat.

Bahkan Ketua Umum Forum Nusantara Bersatu (Fornusa) Jimmy Irwin Rimba menyebut Ahok seorang Oportunis. Jimmy menilai Ahok tidak memiliki kemampuan untuk membesarkan Pertamina.

KONFRONTASI- Basuka Tjahaya Purnama alias Ahok dikabarkan  telah menjadi komisaris utama Pertamina dengan segenap kontroversi di dalamnya. Nampaknya, untuk berjaga-jaga dan  mem-back up karena Ahok tidak ngerti soal energi dan corporate managemen, maka ditunjuklah Budi Sadikin, mantan Dirut Mandiri, sebagai Wakil Komisaris Pertamina.

Sumber politik kelas menengah di Jakarta menyingkapkan, Ahok ternyata hanya pajangan yang mahal, organisasi Pertamina menjadi gemuk, nambah-nambah biaya doang dan potensi bermasalah, yang hanya merepotkan Presiden Jokowi.