Agama

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tolak HTI Dibubarkan

KONFRONTASI -  Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung, Halim Husein tidak setuju dengan rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dia menilai sepak terjang HTI selama ini sejalan dengan program-program pemerintah.

"Pemahaman saya seperti ini, saya kan orang Islam, sedangkan HTI memperjuangkan Islam. Di dalam Pancasila ada Ketuhanan Yang Maha Esa, Itu sejalan kok dengan pemerintah," ucap Halim kepada detikcom saat ditemui di PTA Bandung, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jabar, Senin (15/5/2017).

Kemenag Harus Dilibatkan dalam Penyusunan Buku Pelajaran Agama

KONFRONTASI-Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kamaruddin Amin mengatakan Kementerian Agama harus dilibatkan dalam penyusunan buku mata pelajaran agama yang menjadi bahan ajar siswa di sekolah.

"Kami telah mengusulkan agar dalam draft RUU Sistem Perbukuan ditambahkan dengan satu pasal tentang buku pendidikan agama," kata Kamaruddin dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Agama Mulia - Makrifat Pagi

Oleh: Yudi Latif

Saudaraku, agama adalah jalan menuju mata air kebahagiaan di dunia dan hari nanti yang harus dilalui dengan kehendak baik akhlak mulia.

Agama dimulai saat kau melihat orang di tepi jurang, lantas kau tarik-selamatkan tanpa mempertanyakan apa agamanya.

Agama dihayati saat kau menikmati warna-warni perbedaan untuk saling mengarifkan dalam berlomba menumbuhkan kebajikan.

Agama ditinggikan saat kau menghargai orang yang sujud di masjid, berlutut di gereja dan vihara, serta bersimpuh di sinagog.

Ucapkan "Allah" Saja Selalu Salah, Wajar Bila Jokowi Ingin Pisahkan Agama & Politik

KONFRONTASI -   Pernyataan Presiden Jokowi agar tidak mencampurkan urusan politik dengan urusan agama dinilai sebagai bentuk ketidakpahamannya dalam beragama.

Hal itu disampaikan politikus Gerindra Muhammad Syafi’i, di Jakarta, Jumat (31/3).

“Jokowi itu kan tidak paham agama, dari pengucapan kalimat Allah yang selalu salah, ketika menjadi imam bacaan al fatihahnya juga salah, sampai statmennya saat di Sumatera Utara pun yang memisahkan agama dan politik,” kata Syafi’i.

Yusril: Ajakan Presiden Pisahkan Agama dan Politik Tak Punya Pijakan Sejarah

KONFRONTASI-Pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, Ketuhanan ditempatkan dalam urutan kelima sesudah empat sila yang lain. Sila Ketuhanan itu malah dapat diperas menjadi ekasila, yakni Gotong Royong.

Dalam kompromi tanggal 22 Juni dan 18 Agustus 1945, Sila Ketuhanan ditempatkan pada urutan pertama, yang menandai bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah fondasi utama dalam membangun bangsa dan negara ini. Dalam konteks historis itu, secara filosofis mustahil agama dipisahkan dari negara, dan memisahkan agama dari politik.

Agama dan Politik Tidak Harus Dipisahkan

Pernyataan Presiden Joko Widodo di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tentang agama harus terpisah dari politik menimbulkan tanda tanya di sebagian kalangan masyarakat. Isu hubungan antara keduanya sudah lama diperbincangkan oleh komunitas intelektual Indonesia, mulai sejak diperdebatkannya di Konstituante pada masa awal para elite Indonesia menetapkan Dasar Negara Republik Indonesia. Hasil akhir perdebatan itu disepakatinya Pancasila sebagai falsafah hidup sekaligus dasar bernegara.

Ajakan Presiden Jokowi Pisahkan Agama dan Politik Bisa Timbulkan Kesalahpahaman

Persoalan hubungan agama dan negara itu bukan persoalan sederhana yang bisa diungkapkan dalam satu dua kalimat seperti dalam pidato Presiden Jokowi di Barus, Sibolga, Sumatera Utara minggu akhir Maret yang lalu, karena hal itu dengan mudah dapat menimbulkan kesalah-pahaman.Dalam sejarah pemikiran politik di tanah air, debat intelektual tentang hubungan agama dengan negara pernah dilakukan antara Sukarno dan Mohammad Natsir, sebelum kita merdeka.

Politik Dicampur Agama Akan Galak & Radikal, Sebut Ketua PBNU

KONFRONTASI -  Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait politik dan agama. Menurutnya, politik dan agama tidak bisa dipisahkan harus saling menopang agar kehidupan berbangsa menjadi kuat.

Pernyataan Ma'ruf Amin ternyata berbeda dengan pemikiran Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Dia justru sependapat dengan Jokowi jika agama tidak boleh disatukan dengan politik.

Ajakan Jokowi "Jangan Kaitkan Politik Dengan Agama" Tidak Perlu Ditaati

KONFRONTASI =- Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban mengkritisi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta agar rakyat Indonesia tidak mencampuradukkan urusan politik dan agama.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara saat meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, di Barus, Tapanuli Tengah, Sumut, Jumat (24/3).

MS Kaban mengingatkan bahwa Jokowi dilantik menjadi Presiden dengan disumpah berdasarkan agama yang dianut.

Pages