Skip to main content
x

Survei Litbang Kompas abal-abal ?

Oleh : Ahmad Khozinudin
 

Hasil survei Litbang Kompas menempatkan PDIP masih unggul jauh dari Partai Gerindra dan PKB yang menempati posisi kedua dan ketiga, namun dengan selisih yang terbilang jauh. Partai Golkar dan NasDem menjadi partai guram yang jika memakai parlementary treshold 4 persen tidak akan lolos.

Survei elektabilitas parpol versi Litbang Kompas pada Januari 2021: PDIP: 19,7%, Gerindra: 9,6%, PKB: 5,5%, PKS: 5,4%, Demokrat: 4,6%, Golkar: 3,4%, NasDem: 1,7%, PAN: 0,8%, Perindo: 0,6%, PPP: 0,5%, Berkarya: 0,4%, Hanura: 0,2%
PSI: 0,2%, Garuda: 0,1%, PBB: 0,0%, PKPI: 0,0%, Tidak tahu/rahasia golput: 47,3%.

Dari hasil survei, dapat kita petakan kalkulasi politik sebagai berikut :

Pertama, jika Parkementiary Threshold ditetapkan sebesar 4 % saja, otomatis hanya PDIP, Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat yang berhak melenggang ke Senayan pada Pemilu 2024. Menariknya, partai gaek seperti Golkar pun terlempar dari Senayan karena hanya memiliki elektabilitas 3,4 %.

Survei ini jika konsisten hasilnya tentu akan menentukan perubahan konstelasinya politik khususnya isu seputar UU Pemilu. Walaupun, beberapa saat yang lalu sempat terjadi peredaan ketegangan politik seputar isu Pilkada 2022 dan 2023 termasuk soal Pemilu, setelah Golkar balik mendukung PDIP terkait tidak adanya perubahan UU Pemilu. Masih ada waktu, untuk dinamika perubahan UU Pemilu, meskipun untuk UU Pilkada sepertinya sudah ada di batas injury time.

Kedua, ada pesimisme publik terkait politik praktis di negeri ini. Mengingat, betapapun kader PDIP banyak tersangkut kasus korupsi ternyata elektabilitasnya masih tinggi, terpaut jauh di atas partai lainnya. Kondisi ini, semakin memupuskan mimpi perubahan menggunakan sarana Pemilu.

Sebab, semua akan berfikir ikut pemilu hasilnya juga bisa diprediksi PDIP lagi yang terpilih sebagai juara. Untuk apa ikut pemilu jika hasilnya partai koruptor yang menang ?

Ketiga, realitas politik PDIP yang masih memiliki elektabilitas tinggi, sejatinya membuktikan bahwa korupsi bukanlah kapling eksklusif kader PDIP. Sebenarnya, partai lain pun juga korup.

Karena itu, jika ukurannya kebersihan partai dari isu korupsi, rasanya tak ada partai yang berhak mengklaim partai bersih. Karena itu, PDIP dalam isu ini sebenarnya tetap dianggap partai terbaik diantara yang terjelek.

Keempat,  angka Golput yang tinggi yakni sebesar 47,3 % (nyaris separuhnya atau 50 %) sesungguhnya menunjukan tingkat kepercayaan publik kepada partai politik dan proses perubahan melalui Pemilu merosot jauh. Angkat Golput, melebihi keseluruhan elektabilitas partai yang lolos parlementiary Threshold dengan patokan 4 %. Suara PDIP, Gerindra, PKB, PKS dan Demokrat masih dibawah angka golput (total 45 %).

Itu artinya, kemenangan PDIP dibandingkan angka golput, atau kemenangan PDIP, Gerindra, PKB dan PKS dibanding angka Golput (47,3 %) masih kalah jauh. Itu artinya, pemerintahan yang dibangun dari hasil Pemilu tidak legitimate karena tidak didukung mayoritas suara rakyat.

Kelima,  angka Golput yang tinggi sesungguhnya sebuah kabar gembira bagi elemen pergerakan yang menginginkan perubahan dari luar parlemen, atau perubahan yang ingin mengganti rezim sekaligus sistem. Sebab, angka golput yang tinggi bisa ditafsirkan ketidakpercayaan pada sistem dan penguasanya.

Hanya saja, perlu survei yang lebih presisi dari angka 47,3 % itu berapakah angka golput karena alasan ideologis (perlawanan politik dan perjuangan politik), atau Golput sekedar karena  kemarahan politik. Namun, baik golput karena perjuangan maupun sebab kemarahan, semuanya adalah faktor penting adanya perubahan dari luar parlemen, yang menginginkan perubahan rezim dan sistem.

Survei Litbang Kompas ini, bisa juga ditafsirkan sebagai 'Konfirmasi Keberhasilan Kelompok Politik keumatan' yang menginginkan perubahan total, dan tidak menggunakan sarana Pemilu melainkan dengan dakwah ditengah umat, sebagaimana diusung oleh HTI dan FPI. Itu artinya, dakwah yang menyeru perubahan total, ganti rezim ganti sistem, mendapatkan tempat di hati masyarakat, seiring kegagalan partai politik merealisasikan janji politiknya.

Dalam perspektif yang agak ekstrim, survei ini juga dapat dibaca adanya peluang penegakan Khilafah yang memang ditempuh diluar jalur parlemen semakin memiliki relevansi dan elektabilitas tinggi ditengah Umat. Tinggal tugas pengemban dakwah, mengkapitalisasi realitas politik ini menuju dukungan politik kepada Khilafah yang lebih besar lagi.

Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

[Jft/HAJINEWS].

NID
192468