Gerindra Koreksi Tajam Taipan dan Konglomerat

JAKARTA-Selama 72 tahun UIndonesia merdeka, kepemilikan tanah dan lahan didominasi pemodal/taipan dan konglomerat bahkan asing. Ironisnya lagi, jumlah orang miskin yang tak punya lahan terus naik.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2016, gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,58%. Artinya, hanya 1% penduduk berkuasa atas 58% sumber daya agraria, tanah, dan ruang.

Itu baru yang dikuasai konglomerat Indonesia, jika ditambah investor dan perusahaan asing, penguasaan tanah mencapai 93%. Sisanya yang 7% ditanami atau dibagi-bagi untuk 250 juta rakyat Indonesia.

"Yang tidak kalah penting adalah keberpihakan pemerintah. Jangan hanya berpihak kepad pihak pengusaha, pemerintah harus berpihak kepada rakyat," kata Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua komisi II DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anak buah Prabowo ini bilang, kepemilikan lahan atau tanah oleh pengusaha seharusnya dibatasi luasannya. harus ada regulasi yang mengaturnya. Selama ini, acapkali terjadi kolusi antara pengusaha dan penguasa, sehingga dominasi kepemilikan lahan oleh pemodal semakin tak terkendali. "Faktanya banyak tanah rakyat dirampas oleh mafia tanah," ujar Riza.

Untuk itu, politisi Gerindra ini mendorong RUU Agraria segera disahkan. Jangan sampai hak kepemilikan tanah diberikan kepada kelompok konglomerat atau asing, hingga ratusan hektar. harus ada upaya mewujudkan keadilan dan pemerataan atas kepemilikan lahan di tanah air. [ipe]

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...