Skip to main content
x

Margarito Ingatkan Bangsa Ini Jangan Sampai Terpuruk Lebih Parah Lagi

KONFRONTASI-Masyarakat diharapkan jangan sampai salah memilih di tengah pilihan sistem yang ada sekarang ini. Demikian dikatakan pakar hukum tata negara, Margarito Kamis. Menurutnya, sistem presidensial itu mendefinisikan kehidupan bangsa ini, siapa saja orangnya, Presiden, dia sendiri, itu sebabnya perlu berfikir mempertimbangkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Menurut saya lebih baik kita definisikan sama-sama, caranya ya kita hidupkan GBHN, sama kah bentuk dan materi seperti dulu, tidak mesti. Mungkin kita panggil presiden yang terpilih, anda dulu maunya bagaimana kita diskusi secara baik, bicara baik-baik untuk maslahat bangsa ini, simpel kok. Kita harus serius memikirkan hal ini," ujar Margarito di DPR RI, Selasa (27/3/2018).

 

Margarito menjelaskan berbagai masalah aktual yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang secara sungguh-sungguh, seperti misalnya masalah Lesbian Gay Bisexual Transgender (LGBT).

 

"Tolak itu LGBT karena bertentangan dengan akal sehat, tolak itu kumpul kebo, apalagi orang Islam, dan kita pisahkan betul mana presiden sebagai jabatan dan mana presiden sebagai pemangku jabatan, itu mesti kita pastikan! Sebab kalau tidak begitu kita ini tambah rusak, di tengah parahnya kita sekarang ini, parah betul bangsa ini, ekonomi mampus, senjata kita tidak bisa bikin, jadi kita mesti pastikan agar kita tidak lebih parah dari sekarang ini," paparnya.

 

Selain itu Margarito mengingatkan agar bangsa ini jangan terus membiarkan hal tidak waras menambahkan. 

 

"Saya melihat ini hal yang tidak waras apabila ada laki-laki atau wanita kawin atau bersetubuh dengan sesama jenis, masak manusia seperti itu. Hal yang tidak wajar juga sebab binatang seperti kambing jantan tidak akan kawin dengan kambing jantan. LGBT itu ditolak, itu cukup beralasan dan tidak masuk diakal tidak saja di dalam budaya Pancasila tetapi juga sebagai orang yang berakal itu tidak masuk diakal, merendahkan harkat dan martabat manusia," tegasnya.

 

Ditambahkannya mengenai sejarah konsep dalam bernegara. "Tidak pernah ada dalam sejarah konsep Presiden itu di personalisasi, demi nama jabatan anggota DPR itu nama jabatan. Bagaimana bisa dilakukan personalisasi seperti itu, saya mesti jujur bilang, ada ketidak-mengertian sistem lobi ini, nama jabatan dan pemangku jabatan disamakan, dari mana, nama jabatan presiden, pemangku jabatannya, kebetulan sekarang ini ada pak Jokowi, nanti besok kalau bapak Prabowo ya bapak Prabowo, wakilnya misalnya Rizal Ramli atau Aher," pungkas Margarito.[mr/hanter]

NID
136882