Skip to main content
x

Independensi BI, Sri Mulyani, Dewan Moneter dan Dugaan Cetak Uang yang sangat Berbahaya

KONFRONTASI- Jurnalis/penulis  Asyari Usman mencatat bahwa Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang independen mulai dilihat oleh penguasa sebagai penghalang kesewenangan. Kemaruk kekuasaan  pada diri Menkeu Sri Mulyani sudah tak terbendung lagi untuk bentuk Dewan Moneter dan  mensubordinasikan BI di bawah kuasanya? ''Para analis menduga, Gubernur BI Perry Warjiyo mungkin diganti oleh sosok lain yang berani cetak uang dan sosok itu disebut-sebut dari Geng Solo juga. Dugaan saya pun begitulah,'' ungkap Muslim Arbi,  deklarator KAMI, komentator ekonomi-politik dan mantan aktivis HMI ITB.

Menurut Asyari Usman,  Tim ekonomi Presiden Jokowi, sedang membuat ancang-ancang untuk melucuti BI dari independensinya. UU tentang BI No. 3/2004 yang mencegah campur tangan dari pihak mana pun, kini sedang diutak-atik. ‘’ UU itu akan direvisi untuk merampas independensi BI itu. Inisiatifnya dari DPR, untuk membentuk Dewan Moneter,’’kata Asyari Usman, analis  ekonomi-politik.

‘’ Dewan Moneter hanya ada di era Soekarno. Kalau di masa Soekarno, jangankah pembentukan Dewan Moneter,  konon dirinya sendiri pun dia angkat menjadi presiden seumur hidup,’’ ungkap Asyari Usman

Dari  isu langkah untuk  merampas independensi BI itu, muncul cerita ‘’cetak uang’’ untuk defisit APBN era Jokowi, berawal dari usul ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah. Menurut Said, cetak uang itu perlu dilakukan karena pendapatan pemerintah menurun sedangkan pengeluaran bertambah. ‘’Defisit APBN melebar secara signifikan. Semua ini akibat Covid-19,’’  katanya mengacu pandangan  para pejabat tinggi.  Isu ‘’cetak uang’’ itu mengalir ke kalangan kelas menengah dan pengusaha yang cemas dan khawatir  jika ‘’cetak uang dilakukan, sebab dampaknya buruk sekali bagi ekonomi bangsa.

Rizal Ramli, Megawati dan Alm Taufik Kiemas: Tetap Akrab Meski Kerap  Berbeda Pandangan | Konfrontasi

Tokoh bangsa/Ekonom Senior Rizal Ramli  menilai cetak uang  tersebut sangat berbahaya.

Berdasarkan sejarah, hal serupa pernah terjadi masa Gubernur Bank Indonesia, di era kepemimpinan Presiden Soekarno. Angka inflasi mencapai 1.000 persen. Rupiah jatuh tidak ada harganya, rupiah dipotong dari 1.000 rupiah menjadi 1 perak, ekonomi Indonesia hancur.

Kejadian serupa, lalu pada tahun 1998 saat krisis moneter melanda. Akhirnya pemerintah terpaksa mencetak uang di Australia. Uang Rp 100.000 serupa uang plastik saja, ternyata uang tersebut dicetak dua kali sehingga nomor seri yang sama dipakai dua kali. Tak elak, inflasi pun naik 68 persen dan harga-harga turut melambung tinggi.

"Jadi, jangan ulangi kesalahan model begini. Di Amerika Latin dan Zimbabwe, banyak sekali negara yang bisanya cetak uang, akibatnya ekonomi mereka hancur, untuk membeli roti saja perlu uang satu kotak," ujar Rizal Ramli melalui keterangan resmi kepada kumparan, Jumat (8/5/20).

NID
185009