Skip to main content
x

IAEA: Iran Patuhi Kesepakatan Nuklir

KONFRONTASI-Iran terus mematuhi larangan dalam kegiatan nuklirnya seperti yang ditetapkan dalam kesepakatan, yang dicapai dengan kekuatan dunia pada 2015.

Kesimpulan itu diisyaratkan dalam laporan rahasia badan pengawas atom Perserikatan Bangsa-bangsa (IAEA) pada Kamis.

Dalam laporan triwulan keduanya sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pada Mei bahwa AS akan keluar dari kesepakatan itu dan menerapkan sanksi, IAEA mengatakan Iran mematuhi batasan dalam hal pengayaan uranium dan pasokan uranium serta bahan lain, yang diperkaya.

Dalam laporan sebelumnya pada Mei, IAEA mengatakan Iran bisa lebih bekerja sama dengan pemeriksa dan dengan itu akan meningkatkan kepercayaan.

Laporan pada Kamis menyebutkan bahwa IAEA, yang berpusat di Wina, dapat menjalankan seluruh pemeriksaan yang diperlukan guna memastikan bahwa Iran benar-benar mematuhi kesepakatan tersebut, kata Reuters.

"Kerja sama yang tepat waktu dan proaktif Iran dalam memberikan akses telah memudahkan penerapan Protokol Tambahan dan meningkatkan kepercayaan," menurut laporan yang dibagikan kepada negara anggota IAEA itu.

"Tingkat produksi (uranium diperkaya) tetap tidak berubah. Tidak ada perubahan apa pun," tambah diplomat senior.

Amerika Serikat menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Iran --yang sebenarnya sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir. Melihat keadaan tersebut, banyak diplomat dan pengulas sekarang meragukan apakah kesepakatan itu akan bertahan di tengah upaya-upaya yang dijalankan Uni Eropa untuk mengimbangi beberapa dampak dari langkah yang diambil Trump.

Pada Rabu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei mengungkapkan keraguannya bahwa negara-negara Uni Eropa memiliki kemampuan untuk menyelamatkan perjanjian tersebut. Ia mengatakan Iran kemungkinan akan meninggalkannya.

Presiden Iran Hassan Rouhani diminta Khamenei tidak terlalu bergantung pada dukungan Eropa pada saat ia semakin mendapat tekanan di dalam negeri terkait penanganannya soal perekonomian dalam menghadapi sanksi AS.[mr/ant]

NID
146266