Skip to main content
x
Fuad Bawazier

Fuad Bawazier: Pendemi Bisa Bikin Pemerintah Lengser Jika Dibiarkan Berlarut

KONFRONTASI- Ada sebuah kekhawatiran tersendiri yang dirasakan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier, melihat cara penanganan pandemi Covid-19 di tanah air. Bukan tidak mungkin, dengan cara penanganan yang dilakukan, pemerintahan saat ini bisa lengser.

Fuad Bawazier menilai krisis pandemi yang terjadi saat ini tak berbeda dengan krisis moneter pada 1998 silam, yang juga dialami langsung saat masih menjabat menteri.

"Yang harus diwaspadai adalah karena krisis pandemi dan krisis moneter ini adalah serupa tapi tak sama," kata Fuad dalam video yang diunggah kanal YouTube Bravos Radio, Rabu (4/8).

Misalnya, lanjut Fuad, dulu Indonesia berutang ke IMF, sekarang ini utangnya via SBN (Surat Berharga Negara).

Nanti, menurut Fuad, saat krisis pandemi ini selesai, utang tersebut tak akan lunas, bahkan akan semakin membengkak. Dulu saat krismon, Indonesia jadi kelompok terakhir yang keluar dari krisis.

Bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi kelompok terakhir juga yang keluar dari krisis akibat pandemi.

"Dulu saya yakin kita salah policy karena mengikuti IMF. Sekarang saya kira kita salah policy karena sejak awal tidak menerapkan lockdown. Sehingga (pandemi) berlarut berkepanjangan," jelasnya.

Fuad juga melihat pemerintahan saat ini tidak stabil. Bisa dilihat dari cara penanganan krisis pandemi yang disebutnya muter-muter. Menterinya, pejabatnya, loncat-loncat seperti tidak beraturan.

"Kalau ini tidak stabil, ya bukan tidak mungkin (pandemi) berlarut begini. Bukan tidak mungkin pemerintahannya lengser juga nasibnya, melihat pengalaman yang lampau," paparnya.

Ketidakstabilan pemerintah juga dilihat Fuad dari adanya kebijakan yang zig-zag. Seperti di awal cuek dengan corona, enggan melakukan lockdown, tapi malah gonta-ganti istilah pembatasan mobilitas masyarakat.

"PSSB, PPKM, Mikro, Darurat, Level-levelan yang kata orang kayak sambal. Tarik menarik antara pusat dengan daerah, ada pro kesehatan atau ekonomi. Ini telah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah," tandasnya. (mr/rm)