21 June 2018

Wakil Ketua MPR Peringatkan: Menag Bukan Hanya untuk Umat Islam

KONFRONTASI -  Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyarankan Kementerian Agama (Kemenag) segera berkonsultasi dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lainnya.  Tujuannya membahas rekomendasi tentang daftar 200 nama mubalig yang kini menjadi polemik.

“Penting betul untuk mengkaji sekian banyak keberatan permasalahan, termasuk keberatan atas nama-nama yang ada dalam rekomendasi itu karena sebagian nama-nama menjadi polemik,” kata Hidayat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).

Wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Kemenag bisa meminta pendapat para tokoh untuk melakukan koreksi supaya daftar nama para mubalig/mubaligah itu betul-betul membawa maslahat. “Jangan sampai ada polemik,” katanya.

Dia mengatakan, menteri agama (Menag) bukan menteri bagi umat Islam saja. Sebab, Menag juga untuk penganut agama lain yang diakui di Indonesia.

Karena itu Hidayat menegaskan, Menag Lukman Hakim Saifuddin juga harus mempertimbangkan dan mengkaji  daftar rekomendasi serupa untuk agama lain. “Supaya kemudian merasa ada keadilan di Indonesia supaya merasa beragama itu membawa kemashalatan dan tidak menghadirkan diskiriminasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Hidayat mengatakan, kalau Kemenag bersukukuh mempertahankan daftar nama mubalig/mubaligah, maka masyarakat sebenarnya juga tak terlalu menggubrisnya. Sebab, katanya, masyarakat sebenarnya punya preferensi tersendiri dan tidak terlalu mempermasalahkan apakah ustaz maupun ustazah yang mereka undang untuk berceramah masuk dalam rekomendasi Kemenag atau tidak.

“Menurut saya sebaiknya akhiri polemik ini karena di tingkat masyarakat sesungguhnya mereka sudah menerima ustaz-ustaz dan mubalig yang merupakan rujukan mereka sendiri,” katanya.(KONF/JPNN)

Category: 
Loading...