UU Cipta Kerja disyahkan dengan cara tidak beradab

Oleh:   Syafril Sjofyan

 

 

DPR RI berhasil "menipu" rakyat Indonesia dengan berkolaborasi dgn Istana serta menggunakan POLRI sebagai alat,  mengecoh tepatnya secara licik pengesyahan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dilakukan, melalui paripurna yang dipercepat/dirubah jadwalnya. 

Sekretariat DPR-RI mengeluarkan release bahwa tidak ada jadwal utk Paripurna pd tgl 5 Oktober 2020, hanya rapat Bamus. Sebelumnya Kapolri melarang unjuk Rasa Buruh dgn instruksi dikeluarkan pada tgl 2 Oktober 2020, untuk menghalangi Buruh yang berencana unjuk Rasa pada tangal 6-8 Oktober 2020 dengan alasan Covid. 

Ternyata Paripurna DPR RI dipercepat pelaksanakannya tgl 5 Oktober 2020 pada sore hari. Tentunya ini sudah dipersiapkan dengan permufakatan  melibatkan lobby tingkat tinggi dari pihak Istana dan Menteri terkait dengan Pimpinan DPR-RI adanya Perubahan jadwal tersebut.

Adanya perubahan buruh bereaksi. Namun ribuan polisi telah dikerahkan sebelumnya untuk melakukan pencegatan dan penghadangan dipabrik-pabrik dan dijalanan yg akan dilewati buruh  menuju Jakarta ditutup dengan barikade Polisi, konon bus-bus yg akan menyangkut buruh disita kunci kontaknya, supaya buruh tidak bisa berunjuk rasa.

Ini jelas persekongkolan yang sangat melanggar Konstitusi TAP MPR No. XVII/98 Tentang  HAM,  UUD 45 pasal 28, UU  NO. 9/1998 pasal 6, UU No. 39/99  bahwa unjuk Rasa dilindungi Konstitusi, tdk boleh dihalangi, semua UU tersebut secara  kasat mata dilanggar oleh kekuasaan secara otoriter melalui oleh persekongkolan dan tipuan yang tidak patut dan tidak beradab demi meloloskan UU Cipta Kerja yang sangat Kontroversial dengan proses ya tdk partisipatif, sangat banyak ditolak oleh berbagai pihak dari Kelompok/ormas. 

Pada saat Paripurna yang mendadak tersebut Pimpinan sidang DPR, sama sekali tidak demokratis memberikan kesempatan berbicara kepada Fraksi yang berbeda pendapat/menolak disyahkannya UU tersebut. Sehingga Partai Demokrat melakukan walk out. Ini jelas-jelas pengelabuan kepada rakyat yang dilakukan oleh para wakil rakyat dengan menghalalkan segala cara. Preseden yang sangat buruk bagi perkembangan Demokrasi Indonesia.

Jika ini diteruskan cara tidak beradab dan dianggap berhasil untuk mengolkan UU yang banyak ditolak oleh Masyarakat, ini akan dilakukan terhadap RUU lainnya, termasuk RUU HIP yang belum dicabut di prolegnas dan RUU BPIP yang juga ditolak oleh MUI, Muhammadiyah dan ormas lainnya, Tokoh Bangsa lainnya. Rakyat harus waspada karena DPR RI sudah bukan lagi Lembaga yang bisa dipercaya, cara-cara tipuan mereka peragakan secara kasat mata. Mosi tidak percaya bisa diajukan kepada DPR RI oleh semua komponen bangsa.

Akan halnya UU Cipta  Karya (Omnibus Law), sebenarnya cacat sejak lahirnya, tidak partisipatif dan tidak terbuka pembahasan nya. Serta sarat berbagai agenda merusak lingkungan dan banyak merugikan masyarakat. Patut dilakukan penolakan oleh semua komponen bangsa.

Bandung, 5 Oktober 2029 

Syafril Sjofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...