16 August 2018

Utang Menjulang, Rizal Ramli Ingatkan Menkeu SMI dan Menko Darmin agar Kreatif dan Inovatif, Tak Cuma Nambah Utang

KONFRONTASI- Sebagai menteri keuangan,  Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan juga Menko Darmin  seharusnya  bisa mengurangi utang pemerintah dengan cara yang lebih kreatif. Seharusnya SMI di kabinet kerja Jokowi-JK bisa menyelamatkan anggaran dengan cara inovatif, bukan dari penambahan jumlah utang yang kian menjulang. Belakangan ini,  Neoliberalisme SMI dan Darmin kian jadi sorotan media dan civil society karena sudah meresahkan dunia usaha dan masyarakat luas. Neoliberalisme kian menggerus sumber daya ekonomi rakyat banyak.

 Ekonom senior Rizal Ramli  (RR), yang juga mantan Menko Perekonomian dan Mantan Menko Kemaritiman secara implisit  sempat memgingatkan hal itu di forum dialog civitas academica UNIDA Pondok Gontor  Ponorogo-Kediri, Jatim akhir pekan lalu..

RR sebelumnya  juga sempat  menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang menurutnya sangat tidak pantas. "Ekonomi kita memang sedang melambat, bagaimana tidak, kalau  Menkeu SMI bisanya hanya ngeles, bukan cari cara inovatif kelola utang," sesal Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu kepada redaksi, Jumat (28/7/17).

Hasil gambar untuk darmin dan SMI

Untuk diketahui, utang pemerintah kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Sebab, Posisi utang pemerintah melonjak Rp 34,19 triliun dari Rp 3.672,33 triliun pada Mei menjadi Rp 3.706,52 triliun di bulan Juni. Jumlah utang yang terus bertambah menimbulkan kekhawatiran publik. Pada 2017 saja, APBN kita mengalokasikan anggaran Rp486 triliun hanya untuk membayar utang. Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp416 triliun dan infrastruktur yang 'cuma' Rp387 triliun.
Jumlah kewajiban kita terhadap utang tahun depan makin mengerikan saja. Di APBN 2018 ada duit sebanyak Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp646,8 triliun! Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) uber pajak lagi.  Sampai September 2017 penerimaan pajak baru mencapai Rp770,7 triliun. Angka ini hanya 60% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp1.284 triliun. Artinya, aparat pajak harus bekerja ekstra keras mengumpulkan Rp513 triliun dalam tempo 2,5 bulan sebelum 2017 berakhir.
Pajak sejak beberapa tahun silam memang kadung menjadi penyumbang utama APBN. Pada APBN 2017 sebelum direvisi menjadi APBN-P, misalnya, kontribusi pajak dalam penerimaan negara mencapai Rp1.499 triliun alias 85,6% dari total penerimaan.
Sayangnya, selama beberapa tahun terakhir perolehan pajak selalu meleset dari target. Sampai September tahun ini, jumlah yang berhasil dikumpulkan turun 2,79% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang Rp791,9 triliun. Padahal, target-target itu dalam APBN-P selalu sudah diturunkan. Contohnya, pada APBN 2017 sebelumnya pajak dipatok Rp1.498 triliun. Namun dalam APBN-P 2017 targetnya diturunkan Rp215 triliun menjadi Rp1.284 triliun.
Apa boleh buat, kinerja perpajakan kita memang jeblok. Sejak 2013-2017 perolehannya selalu tidak beringsut jauh dari 60% dari target (yang telah diturunkan). Pada 2013, cuma sekitar 63,18%. Bahkan pada 2015 dan 2016, masing-masing hanya 53% dan 58,4%. Satu-satunya yang agak menggembirakan terjadi pada 2014, itu pun hanya 64,16%.
Oleh sebab itu masuk akal kalau Ekonom FE-UI Faisal Basri memperkirakan defisit anggaran pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan semakin melebar hingga 3,5 persen, jika tidak dilakukan upaya untuk mendapat dana segar kedalam sistem keuangan negara. Terlebih, saat ini terlihat realisasi penerimaan pajak oleh negara masih rendah. Lalu penyaluran pembiayaan baru oleh sektor perbankan dalam rangka menggenjot aktivitas ekonomi juga masih rendah.
 “Mana mungkin kita raih pertumbuhan ekonomi 6 persen jika penyaluran pembiayaan perbankan hanya 46,7 persen dari PDB,” kata Faisal Basri di Jakarta, Selasa (17/10).
"Can we reduce debt by innovative means? Is there other financing options beyond increasing govt debt? Kreatif dong, Innovatif lah," tegas Rizal Ramli.

Pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya itu menanggapi pernyataan SMI yang mencoba menerangkan mengenai perlunya utang. Dia mencontohkan postur (APBN-Perubahan) 2017 yang mana ditargetkan penerimaan perpajakan sebesarRp 1.732,9 triliun dan belanja Negara sebesar Rp2.133,3 triliun yang artinya ada selisih Rp 397,2 triliun. Selisih tersebut tentu yang dibiayai oleh utang.
"Jadi kalau ingin APBN tanpa utang, maka belanja Negara harus saya potong sebanyak Rp397,2 triliun, itu kan berarti balance?," kata SMI dalam diskusi "Utang Untuk Apa dan Siapa" di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Kamis (27/7/17).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kemudian menanyakan jika anggaran yang hampir mendekati Rp 400 triliun tersebut dipotong, maka pos belanja apa dulu yang kiranya akan dipotong pada pertama kalinya.
Dia pun membuat polling dan menanyakan pada audience yang datang di acara diskusi. SMI memberikan pilihan pemerintah akan memotong anggaran gaji pegawai negeri sipil (PNS), alokasi anggaran untuk pendidikan, alokasi anggaran untuk kesehatan, alokasi anggaran bantuan sosial atau pemerintah akan melakukan utang.
"Gaji kan enggak mungkin saya potong, kalau yang enggak bisa dipotong seperti gaji TNI, Polri, guru, menurut Anda perlu saya potong enggak?," tanya SMI.
Kemudian SMI pun memberikan pilihan selanjutnya untuk memangkas anggaran infrastruktur yang saat ini memang sedang jadi fokus pemerintah.
"Infrastruktur saya potong MRT, LRT kita berhentikan ya? Mangkrak, Anda macet terus kan enggak apa-apa ya? Pokoknya kan enggak utang yang penting," tanya SMI.
 

(san]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...