UI akan mencetak Manusia Robot tanpa jiwa Kebangsaan

Oleh: Syafril Syofyan

 

UI melakukan penjajahan kepada bangsa sendiri melebihi masa penjajahan jaman belanda , untuk hal tersebut Rektor UI karena tidak punya jiwa kebangsaan, melanggar UUD 45 dalam pasal 28, ini pelanggaran yang dilakukan Rektor UI bisa dikenakan pasal pelanggaran berat terhadap UU No. 39 tentang Hak Asasi.

Pakta integritas yang diterbitkan pihak rektorat berisi ancaman, yakni pelanggaran terhadap ketentuan pakta integritas berakibat sanksi maksimum pemberhentian sebagai mahasiswa UI, khususnya pada point 10.  Pakta Integritas , yakni tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara. Selanjutnya point 11. Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi/orientasi studi/latihan/pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan universitas Indonesia.

Semestinya para pendidik di UI sangat paham dan mengetahui bahwa para tokoh bangsa seperti Soekarno, M.Hatta, Syahrir, Muh. Yamin, Tan Malaka dll. bisa menjadi tokoh besar dan menjadi matang berpolitik dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam usia muda ketika masih kuliah, mereka mengikuti kaderisasi  ekstra diluar kegiatan kampus,dan itu tidak dilarang oleh Pemerintah Kolonial Belanda, malah mereka di fasilitasi. Mereka teruji menjadi pemimpin karena mereka matang dalam kegiatan kaderisasi organisasi diluar kampus. Bukan Manusia robot yang hanya paham disiplin ilmunya saja. Begitu juga para Tokoh Bangsa setelah proklamasi teruji dalam memperjuangkan kedaultan rakyat dan mengisi kemerdekaan berasal dari aktivis/kaderisasi ekstra kampus seperti HMI, GMNI, PII, PMKRI dll

Tidak saja melanggar UUD 45, UI juga melanggar UU tentang Hak Asasi manusia, untuk itu para profesor UI khususnya Rektor beserta jajarannya silakan belajar kembali tentang  Negara Hukum Demokrasi dan HAM di Indonesia yang mempunyai landasan konstitusional yang kuat dalam pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Beserta Peraturan Pelaksananya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin kedaulatan rakyat untuk berpendapat/ berorganisasi serta beroposisi, termasuk mahasiswa UI. Dalam konteks demokrasi  mahasiswa sebagai rakyat harus  diposisikan sebagai subjek bukan objek semata dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem, terutama dunia akademik yang terdiri dari manusia-manusia pintar, bukan robot tanpa jiwa.

Pakta Integritas UI yang didalamnya ada point yang melanggar asas demokrasi dan hak asasi tidak patut ditiru oleh perguruan tinggi lainnya. Rektor UI harus memberi contoh dengan segera mencabut point pelanggaran terhadap UU pada Pakta Integritas tersebut, sebelum diperkarakan secara hukum.

Bandung, 11 September 2020

Syafril Syofyan, Pengamat Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...