20 July 2019

Tak Berhentikan Ahok, Pemerintah Tabrak Aturan Undang-undang

KONFRONTASI - Pemerintah dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan dengan tidak mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan gubernur DKI Jakarta.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan, aturan perundang- undangan yang dimaksud adalah Pasal 83 (1) Undang-Undang (UU) mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda).

UU itu berbunyi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sedangkan dalam kasus ini, Ahok menjabat kembali menjadi gubernur DKI Jakarta. Sedangkan dari segi aturan hukum yang berlaku, Ahok tidak dapat menjabat sebagai gubernur karena statusnya kini sudah terdakwa,” ungkap Refrizal di Jakarta kemarin. Status terdakwa Ahok didapat dari kasus yang kini menjeratnya, yakni kasus dugaan penodaan agama dan tengah dalam proses peradilan.

Atas status Ahok yang kembali menjabat gubernur DKI Jakarta itu, Refrizal pun mengaku akan menggulirkan hak angket sebagai hak konstitusionalnya. “Saya akan gulirkan hak angket sebagai hak konstitusional saya sebagai anggota DPR karena Presiden telah melanggar UU (undangundang).

Mohon doa & dukungannya,” tandas Refrizal melalui akun Twitter -nya, @refrizalskb . Sementara itu, DPR akan meminta penjelasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait persoalan ini. “Rencana memang besok (hari ini) ada agenda rapat terkait pilkada, jadi sekalian dibahas soal itu.

Kalau besok, mendagri dan menkumham hadir di raker pansus pukul 13.00 WIB,” ungkap anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi. Dia juga mengatakan seharusnya Mendagri patuh terhadap Pasal 83 UU 23/2014 jo UU 9/2015 tentang Pemerintah Daerah. “Maka itu, dalam konteks Ahok harus dilihat dakwaannya dan mengenai pemberhentian sementara, saya kira pemerintah wajib tunduk pada UU, tidak ada tafsir lain,” tandasnya.

Dia juga mengatakan alasan Mendagri yang merujuk pada besaran tuntutan jaksa dinilai belum mendapatkan sandaran dalam UU. Terkait adanya usulan fraksi yang mengajukan hak angket, Baidowi mengatakan PPP akan lebih dulu mendengar penjelasan dari Mendagri. “PPP dapat memahami keinginan sejumlah fraksi yang mewacanakan hak angket dalam kasus ini.

Namun demikian, kami terlebih dahulu perlu mendengarkan penjelasan Mendagri secara resmi, bukan dari pernyataan di media massa. Jika apa yang dilakukan Mendagri tak sesuai UU maka perlu langkah lanjutan,” paparnya. Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai Mendagri telah memberi tafsir lain berkaitan kasus Ahok.

“Alasan Mendagri dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Hal ini karena perlakuan yang berbeda kepada Ahok sebagai kepala daerah berstatus terdakwa,” tandasnya. Dia juga mendukung wacana hak angket jika penjelasan Mendagri mengangkat kembali Ahok didasari hal politis. DPR, ujarnya, dapat menggunakan hak angket jika pemerintah dinilai politis menanggapi kasus ini.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) semakin curiga terhadap sikap pemerintah yang belum memberhentikan sementara Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Apabila tetap menjadi gubernur, menurut Lulung, kebijakan yang akan dikeluarkan Ahok tidak memiliki legitimasi. Lulung mengatakan kembalinya Ahok menjadi gubernur setelah masa cutinya habis justru menambah kejelasan adanya konspirasi.

Dia menilai pemerintah sangat mendukung Ahok hingga tidak menjalankan Pasal 83 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah. “Presiden saat dilantik mengambil sumpah menjalankan undangundang. Presiden kerap menyebut hukum adalah panglima tertinggi. Kok sekarang tidak menjalankan undang-undang,” tandas Lulung.

Menurut dia, sikap pemerintah yang tidak menjalankan hukum dapat berimbas kepada keresahan masyarakat. Apalagi, bila hukum hanya tajam ke masyarakat ketika masyarakat menyalahi aturan. Sebagai wakil rakyat dan mitra eksekutif di pemerintahan daerah, Lulung meminta agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) se-gera mengeluarkan surat pemberhentian Ahok sebagai gubernur tanpa perlu menunggu tuntutan.

Apabila dibiarkan menjabat gubernur sampai Oktober 2017, segala kebijakan yang dikeluarkan tidak memiliki legitimasi. Dampaknya, kinerja birokrasi tidak berjalan kondusif dan berujung pada penyerapan anggaran. “Masyarakat sudah terima Ahok tidak ditahan bila tidak mengulanginya.

Tapi kemarin pas sidang, Ahok telah mengulanginya dengan membentak Kiai Maruf Amin dan mengancam akan memproses hukum atas kesaksiannya. Hasilnya tidak juga ditahan, sekarang malah dilindungi dengan menabrak undang-undang. Ada apa negara ini?” ujarnya.

Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berharap dalam satu atau dua hari ke depan Kemendagri dapat mengambil tindakan perihal posisi Ahok. Kemendagri, kata Nirwono, pastinya dapat berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memutuskan sikap, apakah perlu atau tidaknya mengeluarkan surat pemberhentian sebelum adanya tuntutan atau putusan pengadilan, termasuk bila dituntut di bawah hukuman lima tahun.

“Kalau dibiarkan mengambang sampai hari pencoblosan pada 15 Februari nanti, masalah ini akan berkepanjangan. Keresahan masyarakat akan sulit dibendung,” kata Nirwono. Selain itu, Nirwono juga meminta agar DPRD DKI sebagai wakil rakyat mengambil sikap tegas untuk mengakui atau tidaknya Ahok sebagai gubernur dengan status terdakwa.

Misalnya menggelar sidang paripurna dalam waktu dekat ini, sehingga tindakan politik sebagai wakil rakyat dapat menghindari adanya demonstrasi. “Terakhir, saya mengharapkan agar dalam masa tenang ini ataupun misalnya masuk putaran kedua, Ahok tidak mengambil keputusan, sikap, dan komentar yang kontroversial. Seperti saat sertijab dengan Plt Sumarsono pada Sabtu (11/2) dengan mengatakan akan mengubah kebijakan yang dibuat plt selama tiga bulan setengah,” ujarnya.(Juft/Snd0)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...