25 June 2018

Setya Novanto vs Sudirman Said: Sinetron AntarGeng, kata Menko RR.

KONFRONTASI- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli enggan ikut campur terlalu jauh terkait kisruh yang tengah digulirkan oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Mantan direktur utama PT Pindad itu kini tengah berseteru dengan Ketua DPR Setya Novanto.  

Sudirman menuding salah seorang politikus partai Golkar itu mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta jatah saham PT Freeport Indonesia. Lalu apa tanggapan Rizal?

Rizal Ramli. Foto: dok/JPNN.com

"Anggap saja sedang melihat sinetron antargeng. Anggap aja rakyat Indonesia sedang dihibur sinetron antargeng yang kadang perang kadang berdamai," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (18/11).

Tudingan tersebut sebelumnya tegas dibantah oleh Setya Novanto. Sebagai kepala negara dirinya tidak akan berani untuk mencatut nama presiden dan wakil presiden secara sembarangan.

Keterlibatan Setya Novanto, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kasus perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang berbuntut tudingan meminta jatah saham, dan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, sedikit mulai terkuak. Dari penjelasan, Lucas, seorang pengacara yang berbicara dalam acara Indonesia Lawyer Club di TV One, Selasa (17/11) malam membeberkan mengenai lobi-lobi PT Freeport agar kontraknya dapat diperpanjang hingga 2041.
Lucas menjelaskan, pada Juli 2015, saat acara buka puasa bersama di rumah Setya Novanto. Lucas diminta datang karena ada yang mau ditanyakan mengenai masalah hukum. Di rumah Setya Novanto sudah ada oranng dari Freeport. Masalah yang dibahas adalah kemungkinan arbitrase internasional bila kontrak Freeport tidak diperpanjang." Pak Novanto diminta tolong oleh pengusaha itu supaya bisa diperpanjang kontraknya," jelas Lucas.
Menjawab permintaan itu, Novanto mengatakan bahwa dia sudah menghubungi presiden. Dan presiden mengatakan bahwa harus ada empat persyaratan bila kontrak diperpanjang mulai 2021 dan pembahasan dimulai 2019. Keempat syarat yang dimaksud adalah, Pertama, berkaitan dengan royalti, maka harus ada perbaikan yang dilakukan bagi pemerintah pusat dan daerah. Kedua, divestasi dijalankan. Ketiga, pembangunan smelter. Keempat, pembangunan Papua.
"Kalau perpanjangan kontrak sebelum waktu tersebut jelas tidak mungkin. Jadi mengapa Freeport ingin lebih cepat diperpanjang kontraknya," kata Lucas bertanya.
Sedangkan mengenai permintaan jatah saham. Lucas menilai sangat tidak masuk akal hal itu disampaikan oleh Setya Novanto di tengah-tengah gencarnya pemberantasan korupsi. Saat ini, kata Lucas, Komisi Pemberantasan Korupsi sedang gencar  menangkap para koruptor, sehingga ucapan soal saham itu bisa jadi memang hanya guyonan.

(chi/jpnn)

Category: 
Loading...