Sandiaga Akan Tindaklanjuti Temuan BPK Kasus Sumber Waras

KONFRONTASI - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan akan menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima bulan mendatang, di antaranya dalam kasus pembelian lahan Sumber Waras. Tujuannya agar pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat mengejar target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Selama lima tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. “Saya mendapat tugas dari Pak Gubernur (Anies Baswedan) untuk memimpin proses ini dari permasalahan yang ada,” kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/10).

Sandiaga menuturkan, dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta 2016, didapatkan sebanyak 6.000 temuan BPK yang masih belum ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan pembangunan rumah susun Cengkareng dan pembelian perangkat UPS.

(Lihat Ekonografik: Sejumlah Kontroversi Audit BPK)

BPK menganggap prosedur pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) menyalahi aturan. Menurut BPK, lahan seluas 36.410 meter persegi yang dibeli Pemprov DKI jauh lebih mahal dari harga obyek pajak. Perhitungan dugaan kerugian keuangan daerah senilai Rp 191,33 miliar.

Kasus lainnya adalah pembelian lahan untuk pembangunan rumah susun di Cengkareng Barat, Jakarta Barat pada 2015. Ketika itu, Pemprov DKI membeli tanah seluas 46.913 meter persegi dengan harga Rp 668 miliar atau setara 99,79 persen dari anggaran tersedia sejumlah Rp 669 miliar. Lahan itu dibeli Pemprov DKI dari Toeti Noezlar Soekarno yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

(Baca: Tak Singgung Reklamasi, Pertemuan Jokowi - Anies Bahas MRT dan LRT)

Namun setelah ditelisik, lahan tersebut ternyata tercatat sebagai aset Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP). DKPKP mencatatkan lahan itu sebagai aset mereka pada 31 Desember 2015 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

Selain itu, temuan BPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Uniterruptible Power Supply (UPS) di 25 SMA/SMK pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat pada APBD Perubahan Tahun 2014. Dalam kasus tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta mengajukan pengadaan perangkat UPS melalui Komisi E DPRD DKI Jakarta.

Masing-masing perangkat UPS diduga dianggarkan dengan nilai tak wajar, yakni di kisaran Rp 5,8 miliar. Dari kasus tersebut diduga terdapat kerugian negara sebesar Rp 130 miliar. Sedangkan Rp 61 miliar diduga masuk ke PT Offstarindo Adhiprima.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan mengatasi persoalan pengelolaan keuangan dan aset. Sandiaga mengatakan, saat ini persoalan aset tanah sudah 100% diselesaikan. Pendataan aset berbentuk bangunan yang dimulai masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub Djarot Syaiful telah terdata mencapai 99,5%. “Untuk jenis aset yang lain kami akan kejar untuk lima bulan ke depan,” kata Sandiaga. (KONF/KATADATA)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  

loading...