Rizal Ramli: Tim Ekonomi Kabinet Prioritaskan utama Anggaran untuk Pembayaran Utang. Kebijakan yang Super-Konservatifi

KONFRONTASI- Tokoh nasional dan ekonom senior  Rizal Ramli (RR) mengungkapkan, masalah kita adalah Tim Ekonomi Presiden memberikan prioritas utama anggaran untuk pembayaran utang. ‘’Padahal itu adalah prioritas kreditor, dan  saya lihat setelah bayar utang sebagai prioritas tim ekonomi Kabinet, kemudian baru pendidikan. Ketiga, infrastruktur,’’ ujar RR.

Namun tim ekonomi Kabinet Kerja suka mebandingkan RI dan Jepang, padahal itu sangat berbeda, tidak tepat.

‘’Bandingkan ratio utang/GDP dengan Jepang juga tidak pas,, karenasebagian besar utang domestik bunga murah, tidak bisa didikte kepentingan asing,’’ kata RR, mantan Menko Ekuin dan Menko Kemaritiman.

‘’Membandingkan ratio utang dengan Amerika itu juga konyol Amerika tinggal cetak dollar dan jual ke luar negeri, didukung hegemoni militer & politik,’’ imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu merinci kebijakan makro ekonomi super konservatif yang dia maksud. Beberapa diantaranya, tim ekonomi Jokowi hanya memiliki prioritas utama bayar pokok dan bunga utang.

"Rp 512 Triliun untuk tahun 2017, infrastruktur prioritas ketiga Rp 387 Triliun. Tidak ada kreatifitas untuk mengurangi beban utang dengan cara seperti 'Debt-to-Nature Swap','Loan Swap' dan lainnya," jelas Rizal.
Utang pemerintah terus membengkak pada tiga tahun pertama pemerintahan Joko Widodo. Jika dihitung per 2014 di mana nilai utang Rp 2.608,80 triliun, Berarti dalam tiga tahun ini utang pemerintah membengkak Rp 1000 triliun. Dalih utang untuk pembiayaan anggaran infrastruktur ternyata tidak mudah diterima publik karena pembengkakan utang negara tidak berjalan seiring penguatan daya ekonomi rakyat. Keluhan terkait kelesuan transaksi jual-beli disampaikan kaum pedagang, terutama kalangan pengusaha ritel.

Kebijakan pengetatan anggaran dan pajak yang super-konservatif ala Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dinilai sebagai salah satu faktor pendorong. Sri pun menjadi sorotan media massa nasional. Ramai-ramai media memberi judul keras dalam pemberitaan kinerja Sri Mulyani, kebijakan-kebijakannya dan jumlah utang pemerintah.

Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya itu juga menilai tim ekonomi Jokowi hanya fokus pada austerity (potong-potong/pengetatan). Itu dilakukan hanya sekedar untuk mengamankan kepentingan kreditors, i.e. pembayaran utang.

"Tidak ada 'growth story', memacu sektor-sektor unggulan yang competitive dan cepat hasilkan devisa seperti tourism, electronics dan lainnya," kata Rizal

RR menegaskan, sebetulnya banyak cara inovatif untuk mengurangi utang. Kemudian RR menyebut kasus utang negara yang pernah ia tangani tanpa harus menumpuk lebih banyak utang atau "gali lubang tutup lubang".  

Misalnya di tahun 2000 silam, ia menyepakati "Debt for Nature Swap" dengan Jerman. Saat itu, ratusan juta dolar AS utang Indonesia dihapus dan ditukar dengan konservasi hutan.

Kemudian, tahun 2001, RR juga mengatur "Debt Swap" dengan Kuwait.

"Utang mahal ditukar dengan utang bunga rendah. Kuwait saking gembiranya berhadiah gratis flyover Pasopati di Bandung," ungkap RR.

Mantan Kepala Bulog itu juga menilai tim ekonomi Jokowi melihat macro economics seolah-olah hanya soal inflasi dan APBN. Padahal kata Rizal, banyak cara untuk memicu infrastruktur di luar APBN seperti revaluasi aset. Rizal pun bercerita dia berhasil mendorong asset BUMN naik Rp 800 triliun dan pajak Rp 32 triliun pada tahun 2016 lalu.

"Selain revaluasi aset juga harusnya lakukan sekuritisasi aset, BOT/BOO untuk infrastruktur di Jawa (daya beli dan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi)," tambah Rizal.

Rizal juga menyayangkan pertumbuhan kredit di bawah tim ekonomi Jokowi yang hanya mencapai 10%. Menurut Rizal untuk mencapai target ekonomi tumbuh 6,5% maka kredit perlu tumbuh 15 hingga 17%.

"Tapi harus tetap prudent," ujar Rizal.

Terakhir Rizal juga mengkritisi soal kebijakan pemotongan subsidi dan pajak yang diuber-uber. Ironisnya penguberan pajak itu termasuk untuk golongan menengah bawah seperti petani tebu dan yang memiliki akun Rp 1 miliar.

"Upaya turunkan batas minimum kena pajak Rp 4,5 juta. Kalau berani yang top 1 % dong. Di negara yang lebih canggih pengelolaan makro ekonominya, mereka longgarkan fiskal, pajak dan moneter ketika ekonomi slowdown. Nanti kalau sudah membaik, baru diuber," pungkas Rizal.

Rizal pun mengaku mendapatkan data jika penjualan sepeda motor saat ini turun 5%. Selain itu, pertumbuhan konsumsi listrik hanya 2% yang biasanya bisa mencapai 9%. Pertumbuham omset semen pun disayangkan Rizal hanya mencapai 3% yang biasanya 10%.

"Dari pada ngeles, mungkin lebih simpatik akui trend-trend factual dan umumkan langkah-langkah yang akan diambil dan time-framenya. Lebih asyik ndak perlu ngeles lagi. Sudah terang benderang, cari solusi keluar dari kebijakan makro ekonomi konservatif," demikian Rizal

Ekonom senior  Rizal Ramli meminta agar tim ekonomi Presiden Joko Widodo berhenti untuk berkilah alias ngeles untuk menutupi kelemahannya saat semakin buruknya kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

 

"Ini kok rajinnya ngeles. Online (bisnis) lah jadi penyebab retail anjlok. Let get straight, kebijakan makro ekonomi super konservatif itu penyebab anjlok," kicau Rizal melalui akun twitter pribadinya @RamliRizal, Senin (7/8).

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA