21 August 2018

Rizal Ramli: Rakyat Tidak akan Sejahtera oleh Kebijakan Neoliberalisme

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli PhD (RR) menjelaskan, bahwa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sulit diwujudkan, itu bukan hanya karena banyaknya pejabat yang korupsi, dan bukan pula semata karena diangkatnya sejumlah menteri yang dianggap tak kompeten, akan tetapi disebabkan lantaran pemerintah lebih memilih kebijakan Neoliberalisme (baca: Neokolonialisme).

Dalam berbagai dialog di televisi nasional dan forum mahasiswa baru-baru ini, RR yang alumnus ITB, Sophia University Tokyo dan Boston University,AS itu  mengingatkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang bagus sekali, sangat ideal dan sangat indah. Sayang, Indonesia yang punya ideologi sangat bagus dan sangat indah itu, rakyat bawahnya tidak sejahtera. Kenapa?

Rizal Ramli, mantan menko ekuin dan menko kemaritiman, menegaskan, kebijakan yang berbau Neoliberalisme sesungguhnya adalah merupakan pintu masuk dari neo-kolonialisme. Dan kebijakan neoliberalisme ini adalah kebijakan yang dianjurkan oleh Bank Dunia/IMF

Padahal, kata Rizal, kebijakan neoliberalisme yang dianjurkan oleh Bank Dunia tersebut terbukti tidak ada negara di seluruh dunia yang mampu menjadi makmur dan sejahtera, misalnya negara di Amerika Latin.
Selain itu, menurut Rizal Ramli, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sulit dicapai karena struktur ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini adalah menyerupai struktur “gelas anggur”.

Rizal Ramli menjelaskan, di bagian atas dari “gelas anggur” diisi oleh BUMN yang besar-besar, ada 160 BUMN (perusahaan non-independen) sekaligus diisi oleh 200 keluarga yang punya lebih 100 perusahaan.

Sementara di bagian tengah (pegangan gelas anggur) mengecil dan tetap menjadi “kurus” itu menunjukkan hampir tidak adanya golongan usaha menengah yang harusnya bergerak secara independen.

Sedangkan di bagian bawah (kaki) dari gelas anggur tersebut menunjukkan terdapat 60 juta usaha kecil dan rumah tangga. Mereka yang berada di bagian ini kebanyakan memakan modal dan rata-rata harus merugi jika menggunakan accounting modern.

Dan struktur seperti ini (gelas anggur) sangat berbahaya buat demokrasi, tidak sustainable. Karena yang bagian atas makin kaya, dan bagian bawah makin miskin karena sangat sulit berkembang. Akhirnya terjadi kecemburuan ekonomi, kalau dicampur dengan faktor etnis, dicampur faktor agama, bahaya sekali, dan ini bisa menjadi sumber pemicu disintegrasi bangsa.

“Bahasa sederhananya, 20 persen bangsa kita sudah menikmati arti kemerdekaan, 40 persen yang sedang-sedang saja, yang 40 persen paling bawah ini belum pernah menikmati arti kemerdekaan, kemerdekaan ekonomi,” ujar Rizal Ramli seraya melontarkan pertanyaan, kok bisa suatu negara yang punya ideologi yang sangat bagus yang sangat indah, tetapi dalam kenyataannya rakyatnya tidak sejahtera (yang paling bawah) atau amat miskin.

Dan kemiskinan tersebut, menurut Rizal Ramli, terus-terang bukan hanya salah pemerintah yang sekarang. “Itu akumulasi dari kebijakan ekonomi dari beberapa pemerintahan,” kata Rizal Ramli seraya kembali mengemukakan pertanyaan, bahwa kenapa hal itu bisa terjadi?

Rizal Ramli menjelaskan, hal tersebut disebabkan ada missing-link, ada yang hilang. Sehingga keindahan UUD 45 serta Pancasila, dan sebagainya juga jadi hilang lantaran undang-undangnya kebanyakan dalam bidang ekonomi itu dirancang oleh orang asing, dibiayai oleh orang asing, diubah ke dalam bahasa Indonesia lalu dijadikan undang-undang. Yakni, undang-undang yang sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip UUD 45 dan Pancasila.

Sehingga, kata Rizal Ramli, tidak aneh jika kemudian undang-undang tersebut pada praktek dan implementasinya seringkali ugal-ugalan karena memang tidak sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila.

Rizal Ramli mengungkapkan, pada 40 tahun lalu semua negara di Asia sama-sama dalam kondisi miskin. Cina misalnya, pendapatan perkapitanya setengah daripada Indonesia. “Cina waktu itu 50 Dolar, kita 100 Dolar. Dalam waktu 40 tahun, Korea, Singapura, Jepang, dan Cina sudah melewati (mengalahkan) kita,” ujar Rizal Ramli seraya menambahkan kita harus mengejar ketertinggalan itu, namun tidak bisa kalau Indonesia terus menganut Neoliberalisme, melainkan harus kembali kepada Ekonomi Konstitusi sesuai pasal 33 UUD45. (berbagai sumber)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...