Rizal Ramli: Pelemahan Ekonomi Berlanjut akibat Kebijakan Super Konservatif Tim Ekonomi Kabinet

KONFRONTASI- Mantan Menko Ekuin dan Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli (RR)  memperingatkan bahwwa  akhir-akhir ini sedang terjadi pelemahan dan perlambatan berkelanjutan karena kebijakan makro ekonomi "super konservatif" dari tim ekonomi  Kabinet  Kerja Jokowi.

Menurut RR, sang negarawan itu,  kebijakan penghematan (Austerity Policy) ditambah dengan utang ala Sri Mulyani Indrawati (SMI), seakan suatu  kesengajaan untuk memuluskan agenda ketergantungn ekonomi pada asing. Padahal pertumbuhan ekonomi stagnan, daya beli melemah dan produksi turun.

Kebijakan makro ekonomi Super Konservatif  tim ekonomi Kabinet Kerja (Darmin-Sri Mulyani Indrawati-SMI  cs)  adalah genjot Pajak untuk uber setoran utang luar negeri.

“Itu dampak langsungnya adalah, daya beli menengah bawah malah merosot, sehingga penjualan retail pun ikut merosot,” kata  tokoh nasional  ini.

Bahkan, sindir RR, saking gemarnya Tim Ekonomi (SMI)  menarik utang dan menerbitkan surat utang membuat dipuji-puji banyak investor asing. Karena SMI sendiri menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) itu dengan suku bunga yang tinggi. Tentu hal itu menguntungkan investor asing.

“Dia (Sri Mulyani atau SMI) dipuji-puji sebagai Menkeu terhebat. Padahal Menkeu China, Singapura, dan Jepang yang benar-benar pelit (memberi bunga tinggi obligasi), demi rakyatnya,” ujar RR..

Rizal sendiri menegaskan, belitan utang yang tinggi itu gampang diatasi jika ada kemauan serius. Dirinya banyak melakukan kebijakan yang bisa menghapus dari negara-negara kreditur.

“Padahal jika ada kemauan, ada cara. Ingat kita bekerja untuk rakyat,” ujarnya.

Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) mengkonfirmasi turunnya daya beli masyarakat Indonesia, khususnya pada kelas menengah ke bawah. Penyebabnya dimulai dari kebijakan di bidang subsidi listrik sejak awal tahun.

"Kelompok menengah ke bawah ada penurunan pendapatan. Ada dampak kebijakan subsidi reform di listrik. Itu pengaruh sekali. Februari-Juni naik itu pengaruh ke daya beli," ujar Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dody Budi Waluyo, di Gedung BI, Jakarta (3/8/2017).

Di antara kebijakan makro ekonomi super konservatif yang disoroti RR yaitu:

1. Prioritas utama bayar pokok dan bunga utang. 

"Rp512T utk tahun 2017, infrastruktur prioritas ketiga: Rp 387T. Tidak ada kreatifitas untuk mengurangi beban utang dgn cara spt "Debt-to-Nature Swap", "Loan Swap".dll" ungkapnya dalam keterangannya kepada redaksi.

2. Hanya fokus pada austerity (potong-potong/pengetatan), sekedar untuk mengamankan kepentingan kreditors, i.e. pembayaran utang. 

"Tidak ada "growth story", memacu sektor-sektor unggulan yg competitive dan  cepat hasilkan devisa seperti tourism, electronics dll," paparnya lebih lanjut.

3. Macro economics seolah-olah hanya soal inflasi dan APBN.

Menurutnya, banyak cara untuk memicu infrastruktur di luar APBN seperti revaluasi aset (Rizal Ramli pernah mendorong ini tahun 2016, hasilnya asset BUMN naik 800T, pajak 32T), sekuritisasi aset, BOT/BOO utk infrastruktur di Jawa (daya beli dan pertumbuhan ekonomi relatif tinggi).

4. Pertumbuhan kredit hanya 10%. 

Untuk ekonomi tumbuh 6,5 %, katanya, kredit perlu tumbuh 15-17% tapi harus tetap prudent. 

5. Subsidi dipotong, pajak diuber-uber termasuk untuk golongan menengah bawah (petani tebu, account Rp1 milyar, upaya turunkan batas minimum kena pajak Rp4,5 juta. 

"Kalau berani yang top 1 % dong? Di negara yang lebih canggih pengelolaan makro ekonominya, mereka longgarkan fiskal, pajak dan moneter ketika ekonomi slowdown. Nanti kalo sudah membaik, baru diuber," demikian Rizal. 

(sumber2/Aktual/konf)

 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA